Friday, June 30, 2017

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA


Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, berencana kembali mengunjungi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Rutan (Rumah Tahanan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, (Jumat, 30/6/2017).

Djarot berencana melakukan kunjungan tersebut setelah menyambut kedatangan presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama, di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, siang nanti.

Menurut Poker Online,"Rencananya hari ini, sih. Kan, bisanya (jenguk) hari Selasa dan Jumat. Insyaallah setelah ketemu Pak Obama," ujar Djarot saat ditemui di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, (Jumat, 30/6/2017).

Begitu pula saat Ahok ulang tahun kemarin (Kamis, 29/6/2017), Djarot pun mengaku sudah menyampaikan ucapan dan doa khusus untuk mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Saya sudah sampaikan sebelumnya, mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan, panjang umur dan kesabaran untuk menghadapi berbagai macam ujian serta tetap ditanamkan keyakinan bahwa perjuangan itu belum selesai," ucap Djarot.

"Suatu ketika nanti kebenaran dan keadilan akan menjadi pemenang akan muncul. Biarkan sejarah yang mencatat," sambung Poker Online terpercaya.

Tak hanya mengirimkan ucapan dan doa, Djarot juga sempat mengirimkan karangan bunga untuk Ahok di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Thursday, June 29, 2017

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA


Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Ketua Umum Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo mengingatkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tidak hanya dimaknai sebagai simbolik semata.

Poker Online mengatakan, pertemuan itu harus dimaksudkan untuk menghentikan kegaduhan selama ini, yakni dengan membebaskan ulama dari persoalan hukum yang ada. “Pertemuan itu harus bertujuan menyelamatkan dan membebaskan semua ulama, aktivis dan ormas Islam,” ujar Ansufri kepada SINDOnews, Kamis (29/6/2017).

Sambo meminta pertemuan itu tidak diembeli dengen kepentingan ekonomi dan politik. Menurut dia, pertemuan itu harus diartikan berdasarkan kepentingan umat Islam.

“Kami sambut baik jika pertemuan selama dilakukan untuk kepentingan umat Islam bukan segelintir orang atau pihak saja,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) berlangsung secara tertutup, Minggu 25 Juni 2017 kemarin di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan itu, Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir menyampaikan hubungan antara pemerintah dan ulama saat ini, yang ditandai dengan gejolak saat Pilkada DKI, terjadi kesenjangan yang kuat.

Bachtiar menyebut pemerintah saat ini dalam setiap kebijakannya selalu berpendapat tidak menyudutkan umat Islam. Namun, GNPF menangkap perasaan umat Islam yang selalu dibenturkan dengan Pancasila, NKRI dan kebhinekaan. 

Wednesday, June 28, 2017

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA


Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku belum mendapat undangan terkait pertemuan petinggi-petinggi partai membahas isu-isu krusial revisi UU Pemilu. Namun, OSO memastikan akan hadir bila diundang. 

Hingga kini, pembahasan 5 isu krusial dalam Revisi UU Pemilu masih mandek. Bahkan, usulan agar Ketum-ketum partai berembuk bersama Presiden Joko Widodo mencari titik temu atas revisi UU Pemilu. Lima isu krusial tersebut diantaranya soal ambang batas pencalonan Presiden (Presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), district magnitude, sistem pemilu dan konversi suara. 

"Ya itu, saya belum terima undangan. Saya ketum juga, saya akan hadir kalau diundang," menurut sumber Poker Online.

OSO mendukung pengambilan keputusan isu krusial revisi UU Pemilu diutamakan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila jalan musyawarah tak menemukan solusi, kata dia, revisi UU Pemilu bisa diselesaikan lewat voting di paripurna. Pansus revisi UU Pemilu telah menjadwalkan pengambilan keputusan isu krusial dilakukan pada tanggal 10 Juli 2017. 

"Saya kira memang musyawarah mufakat itu harus lebih diutamakan. Musyawarah ubtuk mufakat itu adalah perintah undang undang. Kecuali tidak tercapai, baru kita ambil langkah lain," tutupnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partai pendukung pemerintah berencana membuka dialog membahas isu-isu krusial RUU Pemilu bersama partai-partai lain. Rencananya, pertemuan itu akan digelar setelah perayaan hari Raya Idul Fitri. Namun, Hasto tidak merinci lebih jauh kapan pertemuan itu bakal digelar.

"Pemerintah dan parpol pengusung pemerintah membuka ruang kerjasama dan dialog dengan parpol-parpol yang di luar pemerintahan," menurut sumper Poker Online.

Sebenarnya, kata Hasto, PDIP akan menggelar pertemuan dengan partai-partai oposisi seperti Demokrat dan Gerindra pada Selasa (20/6) malam. Pertemuan itu terpaksa ditunda karena PDIP tengah mempersiapkan acara peringatan Haul Bung Karno ke-47 dan peluncuran buku 'Bung Karno, Islam dan Pancasila'.

"Tadi malam kami merencanakan bertemu dengan partai lain seperti Gerindra dan Demokrat, hanya kami fokus untuk acara ini jadi pertemuan kami tunda. Sebenarnya semangat bersama-bersama cari titik temu sangat kuat," ujarnya.

Oleh karena itu, Hasto menyebut pihaknya ingin memanfaatkan kegiatan halal bihalal sebagai momentum untuk membuka dan menyatukan pemikiran terkait isu-isu krusial Revisi UU Pemilu yang belum mencapai titik temu. Tujuannya untuk mencari jalan terbaik atas mandeknya pengambilan keputusan Revisi UU Pemilu. 

Tuesday, June 27, 2017

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA


Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno menceritakan pertemuannya dengan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sandi mengatakan, SBY menitipkan pesan khusus kepada dirinya dan Anies Baswedan.

"Pak SBY menitipkan pesan ekspektasi, bahwa ekspektasi masyarakat tinggi (kepada Anies-Sandi)," ujar  saat ditemui di open house Anies Baswedan di Jalan Lebak Bulus Dalam Jakarta Selatan.

Sandi juga mengatakan, SBY menyampaikan bahwa tantangan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sangatlah besar. Untuk itu, SBY berharap Anies-Sandi dapat merealisasikan janji-janji saat kampanye.

"(Memimpin Jakarta) pasti tantangannya luar biasa. Pak SBY menyatakan yakin (Anies-Sandi) bisa realisasikan janji-janji saat kampanye," menurut poker online terpercaya.

"Beliau (SBY) dukung (Anies-Sandi) 100 persen dari belakang," sumber dari Poker Online.

Pertemuan antara SBY dengan Anies-Sandi berlangsung pada Minggu 25 Juni. Anies-Sandi datang untuk bersilaturahmi dengan SBY saat Ketua Umum Partai Demokrat itu menggelar open house di kediamannya, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. 


Monday, June 26, 2017

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA


Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar open house di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Warga pun berbondong-bondong mendatangi kediaman Jusuf Kalla.

Acara open house dimulai pukul 17.00 WIB itu. Namun, warga mengantre sejak pukul 16.00 WIB.

Warga yang masuk diseleksi. Bagi yang tak memakai sepatu, dilarang masuk atau disuruh menggantinya terlebih dahulu.

Seorang warga yang mengantre untuk bertemu dengan JK adalah Tanti (27) warga Manggarai, Jakarta Selatan. Dia mengaku selalu bersalaman dengan JK setiap Lebaran.

"Saya tiap tahun selalu salaman. Cuma tahun ini dapat kabar katanya enggak di Kebon Sirih tapi Diponegoro," Menurut Poker Online Terpercaya.

Tak lama berselang, giliran rekan dan kolega JK yang hadir.

Sejumlah menteri juga mendatangi kediaman JK, di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perindustrian Erlangga Hartanto.

Terlihat juga Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin hingga mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Selain itu menurut penjaga makanan di lokasi, Sandiaga Uno sudah sempat bertemu JK. "Pak Sandi datang tadi siang. Lama juga di sini ngobrolnya," dari sumber Poker Online.

Selain itu ada Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin yang juga menghadiri open house Jusuf Kalla. Hadir tak lama berselang mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie, dan politikus senior Golkar Theo L Sambuaga, dilanjutkan dengan Wakil Menteri ESDM Archandar Tahar.

Sunday, June 25, 2017

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA


Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Komisi Pemilihan Umum telah mengirimkan dua versi draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019 ke DPR. Pengiriman itu untuk proses konsultasi dalam penyusunan Peraturan KPU.

Satu draf mengacu pada RUU Pemilu yang saat ini masih dalam proses pembahasan oleh DPR dan Pemerintah, dan lainnya masih mengacu UU Pemilu yang berlaku.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, dengan menyerahkan dua draf PKPU Tahapan ini, KPU ingin menunjukkan kesiapannya dalam menyelenggarakan Pemilu 2019.

Menurut Poker Online"Baik dengan UU yang baru ataupun seandainya pemerintah dan DPR sepakat kembali ke UU yang lama. Jadi pada dasarnya KPU tidak diam saja menunggu pengesahan RUU Pemilu dan terkesan hanya fokus pada persiapan Pilkada 2018,"Jumat (23/6/2017).

Selain menyiapkan dua versi draf PKPU, ada beberapa langkah persiapan lain yang telah dilakukan. Pertama, KPU telah membentuk dua gugus tugas, baik di tingkat komisioner maupun kesekjenan. Satu gugus tugas bertanggung jawab menangani Pilkada 2018 dan satu gugus tugas lain menangani Pemilu 2019.

"Kedua, KPU telah memperbaiki Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang nanti digunakan dalam verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, KPU telah beberapa kali melakukan sosialisasi Sipol ini kepada parpol. Sehingga, kapanpun tahapan Pemilu 2019 dimulai maka KPU dan parpol sama-sama siap melaksanakan tahapan verifikasi parpol," sumber dari Poker Online.

Ketiga mengenai DPT, lanjut dia, KPU telah mengompilasi data pemilih paling update dari seluruh provinsi dan kab/kota. Melalui rapat koordinasi yang dilakukan minggu lalu, KPU telah mengompilasi data pemilih paling mutakhir, yang meliputi DPT pemilu/pilkada terakhir, daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih pemula hasil koordinasi KPU kab/kota dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) masing-masing pemerintah daerah.

"Keempat, KPU juga telah mulai melakukan analisis kebutuhan logistik dan SDM untuk pemilu 2019 yang melibatkan seluruh KPU Provinsi maupun KPU kab/kota. Dalam analisis kebutuhan logistik tersebut KPU juga mencermati apakah ada pemekaran jumlah desa/kelurahan, kecamatan, kab/kota yang terjadi sejak Pemilu 2014," pungkas Pramono.

Saturday, June 24, 2017

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA


Agen Poker Online Terpercaya -  Sylviana Murni dilantik jadi wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat. Tak hanya jadi kader, menurut Sekretaris Jenderal, Hinca Panjaitan Mpok Sylvi juga disiapkan untuk maju di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Dia juga mengatakan Silvi berpeluang untuk jadi anggota legislatif di DPR RI maupun di DPRD DKI. "Ya kita siapkan main dia kan depan sudah tinggal main legislatif toh, bisa DPR bisa DPRD DKI bisalah," menutu Poker Online, Bambu Apus. Kamis (22/6). 

Ditemui terpisah, Sylvi mengaku suda memiliki visi misi yang sama selaku wakil ketua DPD Demokrat DKI Jakarta. Dia ingin membuktikan program untuk memperjuangkan rakyat. Bukan hanya itu dia juga ingin bekerja sama dengan Gubenur terpilih DKI Jakarat Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno untuk bekerja sama membangun Jakarta. 

"Nah ini kita harus bersama-sama apalagi kita tau gubernur terpilih mas anis dan sandi ini saya banyak sudah dekat dengan beliau dan juga sudah tau program-programnya saya pikir kita bisa mecingin antara demokrat dgn gubernur terpilih," Sumber dari Poker Online terpercaya. 

Friday, June 23, 2017

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA


Agen Poker Online Terpercaya - Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait, mengaku sangat terkesan dengan sosok almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Kejadian itu berlangsung pada 2009. Saat itu, dia dan teman-teman di DPR memerlukan pemikiran Gus Dur akan suatu yang diperjuangkannya.

Menurut Poker Online, "Dulu saya ke kantor NU ingin bertemu Gus Dur. Waktu itu saya dan teman-teman di tahun 2009 ingin memperjuangkan sesuatu. Di sana Gus Dur bertanya, saya ini bukan presiden lagi, dan bukan Ketua NU lagi," cerita pria yang akrab disapa Ara ini.

Hal itu ia sampaikan saat acara buka puasa bersama dengan mengundang istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuriyah di kantor DPP TMP, Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Mendengar perkataan Gus Dur, Ara dan teman-temannya itu bukannya pergi, tapi semakin membulatkan tekad untuk membicarakan masalahnya.

"Betul saya tahu (Gus Dur) bukan presiden lagi, bukan Ketua NU lagi. Tapi yang saya tahu Indonesia percaya dengan Gus Dur," jawab Ara.

Mendengar hal tersebut dari Poker Online, Gus Dur mengajak bicara dirinya. Ia lantas memberikan restu akan perjuangannya. "Delapan tahun yang lalu Gus Dur memberikan dukungan kepada kami," tegas Ara.

Karena itu, dia berharap dengan hadirnya Sinta Nuriyah, bisa meneruskan perjuangan menjaga marwah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita doakan ibu tetap sehat dan bersuara di mana-mana. Kami perlu kepanutan dan keteladanannya. Saya ini orang Indonesia beragama Kristen, dari Sumatera Utara pula. Tapi saya lihat umat Islam di Indonesia penuh damai. Sosok Ibu dan Gus Dur-lah yang menjadi panutan dan keteladanan," pungkas Ara.

Selain mengadakan buka bersama dan membicarakan masalah kebangsaan. TMP juga memberikan santunan kepada puluhan anak yatim. Hal ini dinilai juga sebagai salah satu bentuk perjuangan.


Thursday, June 22, 2017

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA


Agen Poker Online Terpercaya - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan selalu membuka pintu bagi partai politik manapun untuk membahas ambang batas pencalonan capres pada RUU Pemilu. Termasuk bertemu dengan pimpinan PDIP yang merupakan partai pendukung pemerintah.

"Boleh saja silaturahmi, itu ajaran kita musyawarah mufakat. Zaman sekarang jangan saling menghabisi dan mematikan, jangan begitu," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/6). 

Menurut Poker Online Terpercaya, partai pendukung pemerintah harus mau duduk bersama untuk menentukan ambang batas pencalonan Presiden. Semua partai harus meredam ego masing-masing dan melihat dari kaca mata kepentingan bersama. 

"Coba lihat dulu semua saling memikirkan kepentingan bersama untuk rakyat bukan mementingkan satu golongannya atau kelompoknya," menurut Poker Online tersebut.

"Sekarang itu harus semua suara itu untuk kepentingan bersama bukan kepentingan satu partai. Tidak boleh ada satu golongan kecilpun ditinggal kan kalau itu yang diutamakan selesai sudah," terang Zul.

Dia menambahkan, bila PDIP mau menginisiasi pertemuan pimpinan parpol, artinya partai politik tengah mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dia menilai rampungnya RUU Pemilu bergantung pada kesepakatan bersama partai politik. 

"Intinya kalau RUU pemilu itu kita yang penting sepakat kalau sudah sepakat nah kita setuju gitu aja," ujar Zul. 

Wednesday, June 21, 2017

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA


Agent Poker Online - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tunjungan untuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota akan naik pada bulan Juli 2017. Hal ini sudah tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Setelah 12 tahun enggak ada kenaikan. Pak Jokowi sudah setuju karena ini pertumbuhan (ekonomi) sudah cukup bagus," kata Tjahjo usai Rapimnas dan Workshop ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (20/6).

Menurut Poker Online Terpercaya, terkait berapa alokasi anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Kerena setiap daerah tidak bisa disamaratakan.

"Alokasi anggarannya berapa menyesuaikan dengan kemampuan daerah, karena masing-masing daerah berbeda. Beda-beda tergantung kemampuan TKD-nya berapa," jelasnya.

"PP hanya mengatur acuan-acuan, misalnya uang reses berapa, standar mobil dinas berapa, kalau tidak ada mobil dinas diganti uang transportasinya berapa, uang sidang, uang reses," sambungnya.

PP Nomor 18/2017 mengatur tentang acuan umum pemberian berbagai tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD. Aturan itu juga membuka kemungkinan pemberian 80 persen biaya operasional secara sekaligus.

Menurut Poker Online mengatakan, kenaikan tunjangan ini tidak akan membebani APBD. Dan dengan kenaikan tunjungan ini dapat mengurangi tingkat korupsi.

"Tidak, karena selama ini sangat kecil sehingga mereka korup, tapi dengan kenaikan ini mereka kemudian akan anti korupsi," kata Sumarsono. 

Tuesday, June 20, 2017

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA


Agen Poker Online Terpercaya - Forum Pemuda Muslim Kalimantan Barat (FPKMB) mendukung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk maju dalam Pemilu Presiden pada 2019. Mereka yakin Cak Imin layak mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai wakil presiden pada Pemilu nanti.

Seperti diberitakan Agen Poker Online, Antara. Koordinator FPMKB, Ainur Hamidi, mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan tokoh pemimpin berlatar belakang santri dan orang dilahirkan di lingkungan religius dan pluralitas.

"Cak Imin adalah salah satu tokoh yang tepat untuk itu. Cak Imin sudah pas untuk ikut kontes pemilu. Sudah pas cak Imin jadi Wapres. Cak Imin adalah santri dan aktivis yang lahir di era reformasi, terdidik dengan bhineka tunggal ika, hidup dalam lingkungan yang religius moderat," kata Hamidi, Selasa (20/6).

Menurut Poker Online, Cak Imin, lanjut dia, sudah terbukti berpengalaman di legislatif dan eksekutif serta sudah memberikan banyak manfaat kepada umat Islam Indonesia serta bangsa Indonesia umumnya.

Wakil Ketua Ansor Kota Pontianak, Irham menilai Cak Imin adalah sosok pas mendampingi Joko Widodo pada Pemilu. Sebab, selain berlatar belakang santri sangat kental keislammannya, Cak Imin adalah aktivis 98 mengusung agenda Reformasi sampai hari ini belum tuntas secara keseluruhan.

"Bagaimana hari ini penegakan hukum masih carut-marut di negeri ini," Dari Sumber Poker Online.

Sementara itu, praktisi Media dan juga cendekiawan Muslim Pontianak, Hasani Mubarok mengaku gelisah dengan kondisi Indonesia yang terlalu disibukan dengan konflik-konflik kampungan.

"Sudah saatnya kita membangun bangsa dari segala ketertinggalan dan berikhtiar mengawal kepemimpinan nasional yang tangguh.

Monday, June 19, 2017

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA


Agen Poker Online - Vicky Prasetyo alias Hendriyanto, pria yang terkenal gara-gara pertunangannya yang batal dengan penyanyi dangdut Zaskia Gotik kembali menjajal peruntungan di dunia politik. Dia mengincar kursi wali kota Bekasi yang pilkadanya akan digelar serentak dengan 170 daerah lain pada 2018 mendatang. Menurut Poker Online Terpecaya menawarkan program cinta dan kasih sayang karena Indonesia saat ini mengalami konflik moralitas berkepanjangan.

Dari Poker Online Terpecaya, dikawal voorijder, dia datang menjelang buka puasa ke kantor DPD PAN di Jalan Siliwangi, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Vicky datang hanya ditemani oleh asistennya. Dia berdalih, terpaksa menyewa pengawal karena memburu waktu agar tiba tepat waktu di kantor DPD PAN tersebut dari lokasi syuting.

"Tadi lagi syuting, minta izin sebentar ke Bekasi untuk mengambil formulir pendaftaran ke DPD PAN Kota Bekasi," kata Vicky.

Apa penjelasan Vicky soal keinginannya menjadi wali kota Bekasi?

"Saya lahir di Bekasi, dibesarkan di bumi ini, kebetulan berdomisili di Bekasi, itu adalah sebuah alasan paling mendasar," kata Vicky di kantor DPD PAN Kota Bekasi, Jalan Siliwangi, Rawalumbu, Sabtu (17/6).

"Saya merasa mempunyai tanggung jawab di sini, di tanah kelahiran saya sendiri," dari sumber Poker Online.

Soal memilih kendaraan politik lewat Partai Amanat Nasional, Vicky punya jawaban dengan bahasanya sendiri. "Karena biru, adem seperti lautan, lautan kan memberi makna, memberikan manfaat kepada siapa pun tanpa memberikan pamrih kepada penikmatnya."

Vicky yang pernah mendekam di Lapas Bulak Kapal, Bekasi karena kasus penipuan ini bahkan mengaku mendapatkan dukungan baik dari kalangan artis, tokoh nasional, dan lainnya. Karena itu, Vicky membulatkan tekadnya ikut penjaringan di partai yang didirikan Amien Rais itu.

"Program, cinta dan kasih sayang saja, karena saat ini kalau berbicara tentang pembangunan semua akan berjalan dengan sendirinya," kata Vicky di kantor DPD PAN Kota Bekasi, Jalan Siliwangi, Rawalumbu, Sabtu (17/6).

Jika calon kepala daerah menawarkan program pembangunan, peningkatan kesejahteraan warganya, Vicky punya program anti-mainstream yang dia siapkan. Di mata dia, Indonesia membutuhkan program untuk memperbaiki moralitas bangsa. Dia meyakini, cinta dan kasih sayang merupakan kunci untuk menyelesaikan persoalan itu.

"Cinta dan kasih sayang adalah kunci untuk menjawab polemik diplomasi ini," kata Vicky tanpa menjelaskan diplomasi yang dimaksud.

Namun jika PAN tak memilihnya, Vicky mengaku sudah mempunyai rencana cadangan. Lagi-lagi dia tidak menjelaskan apa rencana cadangannya. "Kita diberikan akal oleh Allah untuk mencari usaha lain," katanya.

Menurut Poker Online - Terpecaya, Dia tidak takut meski harus bersaing dengan anggota DPR yang juga mantan artis Lucky Hakim yang juga dikabarkan akan maju di pilkada Kota Bekasi. "Pasti nanti ada ketentuan, mana yang paling terbaik semua keputusan ditentuin partai. Hari ini sifatnya hanya mengambil formulir," katanya.

Hasrat berpolitik Vicky bisa dilacak saat dia mengikuti pemilihan kepala desa Karang Asih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada September 2012. Dia bersaing dengan sembilan calon lainnya. Vicky alias Hendriyanto, menggunakan lambang buah nanas. Namun dari Poker Online, dia akhirnya kalah dengan perolehan 2.869 suara. Yang paling dikenang dari pilkades itu adalah pidato fenomenal Vicky dengan kosakata ajaibnya dicampur bahasa Inggris yang kemudian viral di media sosial dan ditonton jutaan orang.

Sunday, June 18, 2017

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA


Agen Poker Online - Pembahasan tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di DPR belum mencapai titik temu. Alotnya pembahasan soal itu membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat suara. Presiden mengatakan, pembangunan politik negara harus konsisten menuju pada penyederhanaan.

Dari agen terpecaya kami, "Politik negara ini akan semakin baik harus ada konsistensi, sehingga kita ingin kalau yang dulu sudah 20 (persen, presidential threshold), masak kita mau kembali ke nol," ucap Presiden Jokowi dalam keterangan persnya di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/6/2017).

Dengan menerapkan ambang batas secara konsisten, Jokowi mengatakan, akan terjadi penyederhanaan. 

"Baik parpolnya, menurut Poker Online baik dalam pemilunya. Kita harus konsisten seperti itu dan saya sudah menugaskan kepada Mendagri untuk mengawal itu," kata Presiden Jokowi.

Menanggapi kabar dari Poker Online Terpecaya, yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bila tidak ada titik temu dalam pembahasan presidential threshold ini, Presiden menegaskan, saat ini RUU tersebut masih dalam pembahasan.

Menurut Poker Online terpecaya kami, "Kita ini sudah mengajak bicara fraksi-fraksi yang ada disana untuk bersama-sama. Jangan hanya kepentingan hari ini atau kepentingan pemilu atau kepentingan pilpres. Tapi harusnya visi ke depan kita, politik negara harus seperti apa. Kita harus menyiapkan itu," ujar Jokowi. 

Saat ditanya, apakah pemerintah akan menarik diri dalam pembahasan apabila usulan ambang batas pencalonan presiden diubah?

"Kan belum, ini masih pembahasan kok. Kamu jangan manas-manasi,"

Saturday, June 17, 2017

Dalih kebetulan dalam pertemuan PKS dan Habib Rizieq


Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab hingga kini masih berada di Arab Saudi. Selama di tanah suci, Rizieq dikabarkan memiliki jadwal yang padat. Salah satunya bertemu dengan politisi dan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam foto yang diterima merdeka.com, tampak Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufrie, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini pose bersama Rizieq.

Dalam foto itu, Salim Segaf tampak tengah berbincang empat mata serius dengan Rizieq di sebuah kamar hotel. Keduanya tampak akrab, bahkan saling berpegang tangan. Pertemuan itu dibenarkan oleh pengacara Rizieq, Sugito.

"Habib Rizieq Syihab dan PKS sepakat jaga NKRI dalam naungan Islam yang Rahmatan Lil Alamin," tulis Sugito dalam pesan singkatnya, Kamis (15/6).

Sugito tak menjelaskan detail kapan foto itu diambil serta dimana lokasi pertemuan antara Rizieq dengan petinggi PKS. Pertemuan itu mengundang respons dari PKS. Salah satunya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

Politisi PKS yang bertemu Rizieq itu dikabarkan sedang melakukan perjalanan umroh di bulan Ramadan. Perjalanan umroh juga diikuti Sekretaris Fraksi PKS Sukamta. Menurut Hidayat, pertemuan petinggi PKS dengan Rizieq hanya sebuah kebetulan. Sebab, tidak ada rencana petinggi PKS bertemu dengan Rizieq. Mengingat waktu umroh di bulan Ramadan sangat terbatas. Menurutnya, kebetulan saja Rizieq tengah berada di Mekah.

"Kalau mereka kebetulan ketemu itu satu hal yang tak bisa dihindarkan. Dalam artian Mekah enggak terlalu besar, kalau orang tawaf kan bisa ketemu dengan siapapun. Kami tidak mendapat informasi kalau mereka akan ketemu Habib Rizieq dan sebagainya," ujar Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

Dia kembali menegaskan, pertemuan tersebut tidak secara sengaja dilakukan. Bisa saja karena mereka berada di hotel yang sama. Sebab semua kemungkinan bisa terjadi karena mereka sama-sama tengah menjalankan ibadah umroh.

"Mungkin juga kebetulan mereka satu hotel karena memang kondisi semacam itu bisa terjadi," imbuh Hidayat.



Wakil Ketua MPR ini meyakini tak ada pembicaraan khusus terkait kasus yang menjerat Rizieq. Sehingga, pertemuan tersebut tak perlu ditafsirkan secara politik.

"Saya kira di tingkat itu dan mudah mudahan itu bukan pertemuan politik yang perlu ditafsirkan."

"Disampaikan Pak Kamta obrolannya terkait masalah keumatan, ibadah, termasuk tentang komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI dan mengisi dalam konteks Islam akan menghasilkan ke rahmatan," tuturnya.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini angkat bicara. Dia berdalih pertemuan dengan Rizieq terjadi secara kebetulan saat rombongan sedang melaksanakan umroh. Pertemuan itu dianggap sebagai ajang silaturahmi.

"Pertemuan itu pertemuan silaturahim karena kita sama-sama lagi umroh menjelang kami tawaf wada (tawaf pamitan meninggalkan Makkah), saat hendak bersiap kembali ke Tanah Air kami bertemu Habib Rizieq, akhirnya sekalian deh silaturahim," kata Jazuli melalui keterangan tertulisnya, Jumat (16/6).

Tak hanya itu, dia juga berdalih pertemuan terjadi secara kebetulan karena rombongan PKS menginap di hotel yang sama dengan pentolan FPI itu. Jazuli mengklaim tak ada pembicaraan serius antara Rizieq dengan petinggi Fraksi PKS. Mereka mengaku hanya membicarakan masalah umat dan kebangsaan.



"Tentang bagaimana menjaga NKRI, persatuan dan kesatuan bangsa, pentingnya menampilkan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia rahmatan lil alamin karena Islam itu indah maka kita harus tampilkan dengan cara yang indah," klaimnya.

Dia tidak menampik bahwa Rizieq menyampaikan curhat pada petinggi PKS soal penegakan hukum di Indonesia sekarang. Rizieq menginginkan supremasi hukum di Indonesia ditegakkan dengan adil dan profesional.

Rizieq juga menyampaikan bahwa dia dalam keadaan sehat dan tegar menghadapi kasus-kasusnya.

Disinggung soal kepulangan Rizieq, Jazuli mengaku tidak memintanya pulang ke Indonesia. Pihaknya menyerahkan masalah waktu kepulangan kepada Rizieq dan otoritas Arab Saudi.

"Kapan Habib Rizieq pulang tentu sepenuhnya hak beliau. Selama beliau dapat izin tinggal tentu tidak ada yang bisa memaksa beliau untuk keluar dari Saudi," tutupnya. 

Friday, June 16, 2017

Para Ketua Umum Partai Turun Gunung Bahas RUU Pemilu


Para pimpinan partai politik akhirnya terjun langsung untuk membahas Revisi Undang-Undang Pemilu. Saat ini pembahasan RUU Pemilu itu hampir deadlock.

Lobi-lobi politik pun dilakukan para ketua umum partai. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku telah bertemu dengan ketua umum partai lain untuk lobi politik. Misalnya, dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, serta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Pansus pemilu sekarang sedang mengadakan pembicaraan dengan pimpinan partai. Kemarin kita bicarakan dengan Bu Mega, Pak Oesman, Pak Surya Paloh, terus kita intensif membicarakan dan juga dengan partai lain," ujar Setya Novanto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, 15 Juni 2017.

Dengan adanya pertemuan tersebut, pria yang kerap disapa Setnov ini berharap ada titik temu untuk menyelesaikan RUU Pemilu. Terutama lima isu krusial yang hingga saat ini masih terus bergulir.

"Mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai keinginan partai semua. Dalam waktu dekat pasti ada keputusan," kata Setnov.

Sampai saat ini, Partai Golkar masih tetap dengan angka presidential threshold sebesar 20 sampai 25 persen. Namun, angka tersebut masih mungkin berubah.

"Ya, kita dengan pemerintah memang sudah satu bersama, tapi kita lihat partai lain. Titik tengahnya gimana, tentu akan jadi kekuatan bersama. Sepanjang kepentingan bersama, tentu harus kita bicarakan dengan baik," tutur Setnov.

Thursday, June 15, 2017

Di Malang, Agus Yudhoyono ngaku tak akan maju Pilgub Jatim & Jateng


Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Partai Demokrat menggelar Safari Ramadan selama empat hari di Jawa Timur. Touring mantan calon gubernur DKI Jakarta itu dikaitkan dengan Pilkada, bahkan Pilpres 2019.

Namun putra bungsu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku tidak akan maju dalam Pemilihan Gubernur baik itu di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. AHY juga enggan memberikan tanggapan khusus saat disebut mempersiapkan diri untuk Pilpres.

"Tidak lah, saya tidak fokus dan tidak menyiapkan untuk itu. Saya hari ini berada di Jawa Timur, khususnya di Malang dalam rangka Safari Ramadan. Saya memanfaatkan waktu yang sangat baik ini untuk menyapa warga, sekaligus berdialog dengan generasi muda," katanya di Malang, Rabu (15/6) malam.

AHY juga tidak tahu tentang dukungan Partai Demokrat dalam Pilkada di kedua provinsi tersebut. Pihaknya tidak punya kapasitas berbicara, karena bukan bagian dari kepengurusan Partai Demokrat.

"Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Saya tidak dalam struktur Partai Demokrat, saya tidak memiliki kewenangan itu. Sebaiknya ditanyakan langsung ke struktur Partai Demokrat," jelasnya.

Saat kembali didesak soal kemungkinan dipaksa atau dicalonkan, AHY hanya tersenyum. Ia mengaku akan sibuk dengan banyak aktivitas dengan konsentrasi pada anak muda.

"Siapa yang mencalonkan saya, mas ya? Saya masih punya kegiatan lainnya, yang jelas saya manfaatkan waktu keliling daerah-daerah, memenuhi undangan masyarakat termasuk kampus-kampus dan menjadi bagian kemajuan bangsa," katanya.

AHY mengajak anak muda untuk menjadi generasi bangsa yang unggul terkait Indonesia Emas 2025. Anak muda di Malang disebutnya penuh kreativitas yang luar biasa dan harus diarahkan menjadi sebuah kekuatan agen perubahan.

Terkait Pilkada, katanya, anak muda harus bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menggunakan hak pilihnya, hak politiknya dan itu digunakan secara beretika dan bertanggung jawab.

"Mudah-mudahan dengan itu semua demokrasi di Indonesia semakin matang, semakin dewasa dan menyejahterakan kita semua," pungkasnya.

Sementara itu, wajah AHY banyak nampang di sejumlah sudut Kota Malang. Baliho-baliho besar menampilkan suami Anisa Pohan itu bersama Ketua Umum Partai Demokrat, SBY dan pengurus lainnya.

SBY sendiri juga dijadwalkan melakukan Safari Ramadan di Malang, hari Kamis (15/6). Ia akan bertemu dengan para kader Partai Demokrat di Hotel Santika Malang.

Wednesday, June 14, 2017

Ini reaksi PDIP soal kemungkinan Risma jadi cawapres Jokowi di 2019


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya memilih fokus memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK ketimbang sibuk soal siapa yang bakal diusung pada Pilpres 2019 nanti. Dia juga tak menanggapi soal Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini berpotensi menjadi pendamping Jokowi di 2019 sebagai cawapres.

"Kita untuk 2019 fokus PDIP adalah memberikan dukungan yang jauh lebih efektif kepada pemerintahan Jokowi-JK mengingat tantangan-tantangan tidak mudah," kata Hasto di Jakarta, Selasa (13/6).

Menurutnya, bila sudah waktunya, barulah PDIP akan membahas masalah pencalonan presiden dan wakilnya untuk Pilpres 2019. Sehingga menurutnya, masih terlalu dini bagi PDIP untuk menyiapkan Pilpres 2019.

"Sampai saat ini PDIP belum menempatkan itu sebagai skala prioritas terpenting," katanya.

Menurut Hasto yang menjadi prioritas bagi PDIP saat ini adalah memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Sehingga Presiden bisa menjalankan tugas kerakyatan untuk memimpin bangsa dan negara dengan baik.

"Begitu tugas-tugas bisa berjalan dengan lebih baik, pasti rakyatnya akan memberi dukungan yang kuat ke Pak Jokowi untuk periode yang akan datang," katanya.

Monday, June 12, 2017

Pansus angket KPK bakal undang pakar dan akademisi minggu depan


Pansus angket KPK telah menyusun sejumlah agenda kerja. Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya akan memanggil akademisi dan pakar yang membidani UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK minggu depan. 

"Sebagian sudah beberapa akademis, profesor yang membidani UU 30 tentang KPK, Prof Romli, Prof Andi, Yusril nanti akan undang," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6).

Dia menambahkan, pihaknya juga tengah mencatat sejumlah nama-nama yang diduga pernah dirugikan dari KPK untuk dimintai keterangan dalam forum angket. 

"Dari masyarakat yang melaporkan, keberatan dengan KPK mungkin pernah merasa dizolimi, kita sedang list nama tersebut untuk kita mintai keterangan di forum angket," tegasnya. 

Masinton menjelaskan, langkah tersebut dilakukan dalam rangka pembenahan bukan pelemahan lembaga KPK. Oleh karena itu, dia meluruskan segala opini buruk yang menyebut penggunaan angket hanya upaya pelemahan terhadap kinerja KPK. 

"Selama ini dibilang angket memperlemah KPK saya rasa itu pandangan belum tepat tidak ada urusan pelemahan," pungkasnya. 

Sunday, June 11, 2017

Setya Novanto: Saya Tidak Mau Ikut Campur Pansus Angket KPK


Ketua DPR Setya Novanto menyatakan, tidak mau ikut campur mengenai Panitia Khusus (Pansus) hak angket KPK yang diketuai Agun Gunandjar. Dia menyerahkan sepenuhnya urusan pansus angket kepada mereka.

"Saya tidak mau ikut campur soal angket. Itu urusan wakil-wakil ketua dan Pimpinan Pansus," ujar Setya Novanto di Jakarta Timur, Sabtu 10 Juni 2017.

Pansus Hak Angket KPK resmi diketuai Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar dengan Wakil Ketua Risa Mariska dari Fraksi PDIP, Taufiqulhadi dari Fraksi Nasdem, dan Dossy Iskandar dari Fraksi Partai Hanura.

Nama Ketua Pansus Agun Gunandjar pernah disebut dalam dakwaan kasus megakorupsi e-KTP. Agun diduga menerima uang senilai US$ 1 juta dari megaproyek itu.

Pansus hak angket ini bermula dari Komisi III DPR yang meminta agar KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dalam kasus e-KTP. Penyidik KPK menyatakan, dalam pemeriksaan, Miryam mengaku mendapat tekanan dari para anggota DPR.

Meski sempat pro dan kontra dari sejumlah pihak, Pansus Hak Angket KPK akhirnya terbentuk.

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar mengatakan, Pansus akan membahas posisi KPK dalam hukum tata negara.

"Dalam rapat internal yang kami sepakati, kita akan kedepankan persoalan makro dulu, posisi KPK dalam hukum tata negara dan posisi KPK dalam criminal justice system," kata Agun di Jakarta Timur, Sabtu 10 Juni 2017.

Pansus Angket KPK, kata Agun, akan menyelidiki bagaimana kinerja KPK sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia. Dia menyebut lembaga antirasuah tersebut tidak memiliki sinergitas dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan kejaksaan.

 

Saturday, June 10, 2017

Demokrat tak mau ikut campur anggaran Pansus KPK capai Rp 3,1 miliar


 Partai Demokrat enggan berkomentar terkait anggaran sebesar Rp 3,1 miliar yang akan digunakan Pansus angket KPK. Alasannya karena Demokrat tidak ikut dalam keanggotaan Pansus angket KPK.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, pihaknya konsisten tidak mengirimkan anggota ke Pansus. Hal ini karena Demokrat menilai Pansus belum diperlukan untuk menyelesaikan masalah di internal KPK.

"Partai tidak ikut dalam pansus angket KPK tersebut, sehingga apa yang diputuskan, yang dibicarakan, kami tidak mengikuti, karena memang kami dari Partai Demokrat tidak ada yang masuk di dalam anggota atau pimpinan dari pansus tersebut," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8).

Menurutnya, penggunaan angket justru akan mengganggu kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya. Penyelidikan terhadap kinerja KPK bisa dilakukan dengan mekanisme di luar angket, semisal lewat Rapat Dengar Pendapat, Rapat Kerja, hingga konsinyering khusus.

"Kami tidak setuju dengan angket karena akan menyita waktu dari KPK. Kalau pansus itu sering dipanggilin‎ ke DPR, padahal kerjaan KPK cukup padat. Kalau sering dipanggil kan kinerjanya bisa terganggu," jelasnya.

Partai Demokrat ingin berperan sebagai penyeimbang dalam pengambilan kebijakan di lembaga legislatif. Kondisi tersebut dulu pernah dilakukan saat uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Ketika itu, Demokrat tegas Pansel menunda seleksi terhadap Budi karena diduga terlibat tindak pidana. Pihaknya meminta Budi menuntaskan perkaranya sebelum dipilih menjadi Kapolri.

"Alhamdulillah akal cerdas dari demokrat itu diterima. Akhirnya Pak Budi Gunawan tidak dilantik. Memang, di mana saja kami meyakini akan memberikan solusi," tandasnya.

Senada dengan Agus, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, pihaknya juga tidak mendukunh pembentukan angket. Sehingga, PKS tidak mau bertanggungjawab atas segala keputusan yang dibuat Pansus.

"Sejak dari awal kami tidak setuju. (Keputusan pansus angket) juga tidak setuju," ungkapnya.

Meski demikian, Wakil Ketua MPR itu mengklaim, PKS akan tetap mengkritisi kerja KPK. Langkah itu akan dilakukan lewat segala rapat yang dilakukan di Komisi III selaku mitra kerja KPK.

"Kalau kami tak mendukung angket bukan berarti membiarkan KPK tanpa diawasi atau tanpa kritik. Kami tetap mengkritisi KPK," pungkasnya.

Friday, June 9, 2017

PKS sebut aturan wajib kirim anggota ke Pansus kepentingan sesaat


Di tengah panasnya pembentukan Pansus angket KPK, muncul wacana merevisi pasal 201 dalam UU MD3 yang sedang dibahas di Baleg DPR. Nantinya, seluruh fraksi partai di DPR diwajibkan mengirim anggota ke Pansus yang telah dibentuk dan disahkan dalam paripurna.

Wacana ini mendapat kritik dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Dia meminta, fraksi tak hanya memikirkan kepentingan sesaat saja.

"Jangan lah kita membuat aturan-aturan dengan kepentingan jangka pendek. Aturan-aturan itu harusnya dibuat untuk dipikirkan dalam-dalam ketika membuatnya dan dipergunakan untuk kepentingan seluas-luasnya sedalam-dalamnya," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).

PKS salah satu fraksi yang menolak mengirimkan wakilnya di Pansus angket KPK. Selain PKS, Partai Demokrat juga ogah mengirimkan wakil dan bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di pansus KPK nantinya.

"Jangan kemudian sesuatu sudah jalan baru diwajibkan. Itu sesuatu yang saya kira tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Demokrasi sendiri memberi ruang," tegas Hidayat.

Hidayat meminta fraksi-fraksi di Baleg melihat isi pasal 201 yang sekarang sebagai rujukan. Isinya, keanggotaan pansus angket harus terdiri dari semua unsur fraksi. Jika ketentuan ini dijadikan rujukan maka Pansus angket KPK seharusnya gagal terbentuk.

"Kalau kemudian diikuti teks UU MD3 kan malah mestinya kalau tidak semuanya ya itu (gagal). Itu kan teksnya begitu, kenapa bukan itu yang dijadikan rujukan?" tutup Hidayat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan muncul usulan merevisi pasal 201 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) angket. Usulan tersebut, kata Firman, berasal dari seluruh fraksi partai di DPR. 

"Ada usulan mengenai masalah angket. pasal 201 kan sesungguhnya pengambilan tertinggi di DPR kan paripurna," kata Firman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).

Seluruh fraksi beranggapan ketentuan soal pengiriman anggota ke Pansus angket tidak tegas diatur dalam pasal 201 UU MD3. Rencananya revisi pasal 201 ini akan disahkan bersama revisi penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD. 

"Karena itu kan kalau sudah diputuskan paripurna konsekuensinya. Hanya memang di UU MD3 kurang tegas itu disepakatai dipasang pasal 201 UU MD3," terangnya. 

Firman menambahkan, nantinya pasal 201 hasi revisi akan mewajibkan seluruh fraksi mengirimkan anggota ke Pansus angket apabila telah diputuskan dalam rapat paripurna. 

"Ketika diputuskan di paripurna maka semua fraksi wajib mengirimkan. Kalau berdebat biar di panitia angket," pungkasnya. 

Thursday, June 8, 2017

Fraksi PAN bantah anak Amien Rais jadi anggota Pansus angket KPK


 Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan pihaknya akan mengirimkan 3 perwakilan ke Pansus angket KPK. Fraksi PAN akan memprioritaskan anggota di Komisi III untuk dikirim ke Pansus. Dipilihnya anggota Fraksi PAN di Komisi III karena merupakan mitra kerja KPK di Parlemen. Salah satu nama yang dikirim adalah Daeng Muhammad. 

"PAN pasti kirim tiga nama dan diprioritaskan teman-teman di komisi III karena kita berpandangan di komisi III bermitra lama dengan KPK tahu seluk beluk. Sehingga tahu waktu dan kapasitas sehingga wakil PAN di pansus itu untuk perkuat KPK," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).

Yandri enggan berkomentar soal dugaan nama Wakil Ketua Umum Taufik Kurniawan dan Hanafi Rais masuk ke dalam keanggotaan Pansus. Spekulasi itu muncul lantaran keduanya hadir dalam rapat perdana Pansus angket KPK kemarin. Menurut Yandri, kemungkinan kehadiran Taufik dan Hanafi karena inisiatif pribadi. 

"Koordinasi ada tapi persoalan siapa wakil PAN di Pansus atau di AKD pasti pihak sekretaris tunggu surat dari Fraksi PAN, hingga kemarin kami belum kirimkan surat resmi," tegasnya. 

Terpisah, Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap membantah pihaknya mengirim nama Hanafi ke Pansus angket KPK. Hadirnya Hanafi ke Pansus hanya kesalahan informasi saja. 

"Saya kira enggak ya, saya kira enggak. Itu missinformasi saja. Fraksi tidak pernah mengeluarkan nama Hanafi dalam komposisi anggota Fraksi PAN di pansus angket. Jadi saya kira itu informasi yang salah. Jadi kita sudah mengirim tiga nama dan tidak ada nama Hanafi di dalamnya," tandasnya. 

Mulfachri kembali menepis tudingan dikirimkannya anggota Fraksi PAN ke Pansus berkaitan dengan penyebutan nama pendiri partai Amien Rais telah aliran dana korupsi alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Fraksi PAN memutuskan mengirim anggota karena menilai ada masalah di tubuh KPK yang harus diselesaikan. 

"Tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang berkembang satu dua hari belakangan ini kasus atau rame soal alkes itu. Jadi tidak ada urusannya," tambahnya. 

Wednesday, June 7, 2017

Serangan balik petinggi PKS buat Fahri Hamzah


Fahri Hamzah mendesak perombakan internal di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk mengganti presiden Sohibul Iman. Fahri menyebut kepemimpinan Sohibul telah gagal mengelola partai. Dia mengatakan, keinginan itu datang dari konstituen, termasuk kader-kader yang diam-diam datang bertemu dirinya. Desakan Fahri itu mendapat jawaban dari petinggi PKS yang menyebut wakil ketua DPR itu telah ikut campur urusan partai.

Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengingatkan Fahri Hamzah tak layak meminta pergantian pucuk pimpinan karena Fahri telah dipecat dari keanggotaan partai. "Fahri enggak boleh ngomong begitu, dia kan bukan anggota PKS lagi sudah dipecat. Jadi nggak usah ikut campur lagi lah urusan partai," kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).

Tifatul mengatakan meski Fahri Hamzah menang di pengadilan atas gugatan pemecatan, namun putusan itu belum in kracht karena PKS kembali mengajukan banding. "(Fahri) menang apa? kan masih banding segala macam belum in kracht. Itu tidak bisa dijadikan alasan," tegas Tifatul.

Usai meminta Fahri Hamzah untuk tak berkomentar soal urusan partai, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini lantas melontarkan pantun ke Wakil Ketua DPR tersebut. "Jadi singkatnya 'banyak rumput di sekitar Dahlia, ndak usah ribut ini cuma urusan dunia'," ujarnya. 

Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera mengatakan, kepemimpinan Sohibul Iman memiliki prestasi dengan mampu memenangkan Pilkada DKI Jakarta bersama Partai Gerindra dalam mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Kami menganggapnya semua punya komentar boleh. Kami akan buktikan bukan dengan kata-kata tapi dengan prestasi, prestasi menang Pilkada DKI salah satunya," kata Mardani.

Mardani menegaskan, Fahri sudah tak tercatat sebagai anggota partai karena telah dipecat. Namun, dikarenakan proses hukum masih berjalan maka status Fahri sebagai anggota PKS menjadi status quo.

Fahri sebelumnya menilai kepemimpinan Sohibul Iman tidak dewasa dalam berpolitik. "Kader kan banyak sembunyi-sembunyi ketemu saya. Sebab dilarang ketemu saya, coba bayangkan, kok bisa PKS ini pimpinan membuat larangan kader ketemu saya," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).

Dia memprediksi apabila PKS menggunakan cara berpolitik dengan model seperti itu tidak akan mampu menang di kontestasi-kontestasi Pemilu. "Enggak ada partai bisa menang dengan cara begini. Eksklusif, ngambekan, kaku. Bakal innalillahi ini semua," ujar Fahri.

Oleh karenanya, Fahri mendorong agar Sohibul dan jajaran pimpinan PKS lainnya diganti. PKS dinilainya membutuhkan sosok yang mengerti dinamika politik secara komprehensif dan dekat dengan kader di semua tingkatan.

"Sekarang itu partai membutuhkan orang-orang yang konkret. Yang jaim-jaim repot lah. Orang yang mengakar ke bawah, bisa membawa semangat bagi kader. Kalau yang ini terus terang, lemes orangnya," tambahnya.

Menurutnya, PKS juga membutuhkan tim yang solid untuk memimpin partai. Tim tersebut harus dibentuk oleh pimpinan yang berintegrasi dan dekat dengan kader. "Harusnya ada tim yang kuat yang memimpin partai ini supaya bisa terbang. Tim itu harus dibangun oleh orang yang punya karisma untuk membangun tim. Kalau nggak ya repot," pungkasnya. 

Monday, June 5, 2017

Lobi politik senam dan kopi ala Sandi buat DPRD DKI


Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dengan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) selama memimpin ibu kota kerap tak harmonis. Salah satunya mengenai pembahasan hingga berdampak ke sejumlah program di DKI.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pun mulai memberikan imbauan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih 2017 untuk membangun komunikasi yang baik dengan jajaran kepemimpinan DKI salah satunya DPRD. Seperti mengadakan rapat dengan tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang sudah beberapa kali berlangsung. 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih harus juga menjalani program dan kebijakannya dengan tetap berpegang teguh pada peraturan. Jika itu dilanggar, maka akan menjadi sebuah bom waktu yang menunggu untuk meledak.

"Gubernur ke depan itu tidak boleh gagal lagi membangun komunikasi. Terus harus konsisten menjalankan norma-norma sebagai payung regulasi sebagai payung hukum, kan di sini ada yang namanya regulasi norma dan kebijakan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).

Mendengar hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahuddin Uno mengaku akan berkomitmen membangun komunikasi yang baik dengan DPRD DKI. Hal itu guna menjalin hubungan harmonis dengan DPRD DKI.

"Bahwa kami komit, bahwa ke depan komunikasi jauh lebih lancar. Kita nanti ada secara reguler dan kita pastikan juga bahwa komunikasinya bukan hanya satu arah, tapi dua arah. Dan dalam setting yang lebih informal," kata Sandiaga di Graha Sucofindo, Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (4/6).

Pria yang akrab disapa Bang Sandi ini mengatakan, komunikasi tersebut akan dibangun dengan lebih santai. Seperti berbincang sambil minum kopi, olahraga pagi, hingga makan malam bersama.

"Ada usulan coffee morning atau afternoon tea. Saya ngusulin sembari olahraga pagi, mungkin senam, kemungkinan juga sembari makan malam," ungkapnya.

Kegiatan seperti itu, tambahnya akan rutin dilakukan. Hal tersebut guna mendapatkan masukan-masukan untuk DKI Jakarta.

"Akan rutin itu yang menjadi harapan juga dari bukan hanya dari DPRD tapi juga dari kami bahwa kita kedepan ingin dapat masukan mudah-mudahan langkah yang baik kemarin itu akan berlanjut," pungkasnya. 

Sunday, June 4, 2017

Perkuat hubungan dengan NU, Ketum Golkar safari Ramadan di Jatim


Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto melakukan safari Ramadan ke sejumlah daerah. Safari Ramadan 2017 ini dimulai dari Kota Gresik yang dikenal dengan kota santri dan kota wali, Sabtu (4/6).

Jika Safari Ramadan tahun sebelumnya dimulai dari ujung pulau Sumatera, tepatnya Kota Banda Aceh, maka tahun ini, Novanto memilih Jawa Timur. Alasannya selain ingin memperkuat hubungan dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU) atau nahdliyin juga karena Jawa Timur akan menghadapi Pilkada 2018.

"Ini bukti Partai Golkar begitu dekat dengan umat Islam, khususnya dengan ulama dan pondok pesantren," kata Novanto di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Al-Istiqomah Bunga Gresik.

Sebelum datang ke pesantren, Novanto mengunjungi Pendopo Bupati Gresik. Dalam acara itu,Ketua DPR ini menjelaskan, ujian dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, yaitu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Menurut dia, ada golongan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

"Ada sikap tidak toleran dan rasa kebencian antar kelompok di masyarakat. Ini semua merobek persatuan dan kebersamaan sebagai bangsa yang berbinneka," kata Novanto.

Sebagai Ketua Umum Golkar, ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu padu menjaga Pancasila, melaksanakan dan mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Golkar mendukung kebijakan Presiden Jokowi membentuk Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila," tegas dia.

Dia juga memaparkan, peran ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam perumusan Pancasila serta dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan, seperti peristiwa 10 November 1945. Karena itu, Golkar menentang setiap upaya yang ingin memperhadapkan umat Islam dan Pancasila.

Di akhir sambutannya ia mengajak pimpinan pesantren untuk menebar kebaikan dan kebajikan, mengembangkan sikap toleran dan menghargai perbedaan serta menjadikan pesantren sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Novanto mengingatkan, agar umat Islam meneladani perjuangan Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim yang berjuang lewat dakwah Islam dan perdagangan, sehingga ajaran Islam cepat menyebar ke berbagai pulau di Nusantara.

Saturday, June 3, 2017

Pekan depan, pengurus DPC PDIP daftarkan Risma sebagai bakal cagub


Wali Kota Tri Rismaharini akan didaftarkan sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Jawa Timur 2018 oleh DPC PDIP Kota Surabaya, pekan depan. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat internal partai yang digelar Jumat malam (2/6).

"Hasil rapat partai yang digelar Jumat malam, DPC PDIP Surabaya memutuskan akan mengusulkan Ibu Tri Rismaharini sebagai bacagub Jatim lewat PDIP. Pekan depan kami akan mengambil formulir pendaftarannya," kata Sekretaris DPC PDIP Surabaya Syaifudin Zuhri.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini, Risma adalah kader terbaik PDIP di Kota Pahlawan yang layak diusulkan sebagai cagub ke DPD PDIP Jawa Timur. "Tak hanya itu, selama dua periode kepemimpinannya menjadi wali kota di Surabaya, kinerja Bu Risma tidak diragukan lagi," ujarnya.

Bahkan, dengan pertimbangan prestasi gemilang yang diraih Risma ini, Syaifudin mengaku sangat yakin jika DPP PDIP pasti akan menjatuhkan rekomendasinya kepada wali kota perempuan pertama di Kota Pahlawan tersebut. 

"Apalagi, hasil survei menjelang Pilkada Jatim 2018, termasuk tinggi dan selisihnya tidak jauh dari bakal cagub Jatim petahana Syaifullah Yusuf (Gus Ipul)," ucap politikus akrab disapa Kaji Ipuk ini.

Meski Risma dalam berbagai kesempatan menyatakan akan tetap fokus pada kerjanya sebagai wali kota Surabaya alias tidak ingin menjadi cagub, Syaifudin, DPC PDIP akan tetap mendaftarkan Risma. "Bu Risma tidak punya hak menolak atau mengiyakan. Partai punya pertimbangan lain, baik dari hasil survei maupun kajian tertentu sebagai penentu memberikan rekomendasi," tegasnya. 

DPD PDIP Jawa Timur sesuai SK Nomor 04/2015 dan instruksi DPP PDIP Nomor 027/2017, yang memerintahkan DPD dan DPC untuk segera membuka pendaftaran calon kepala daerah secara terbuka setahun sebelum pilkada serentak 2018 digelar. Pendaftaran telah dibuka sejak 1 Juni lalu. 

Di Pilgub Jatim, bakal calon kepala daerah yang berminat mendaftar di PDIP, akan dikenai biaya pendaftaran Rp 100 juta. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 hingga 14 Juni. Sementara untuk pengembalian formulir, dimulai tanggal 15 hingga 30 Juni.

Selain membuka pintu pendaftaran untuk umum, berdasarkan hasil rapat kerja daerah (Rakerda) yang digelar DPD PDIP Jawa Timur, seluruh DPC se-Jatim diminta mengusulkan dua kader potensialnya (cagub dan cawagub) untuk mengikuti penjaringan calon. Dan paling lambat, ke 38 DPC PDIP se Jawa Timur ini, sudah harus merekomendasikan dua nama bakal calon yang diusulkannya, paling lambat tanggal 10 Juni.

Jika seluruh DPC ini mendaftar, maka akan ada 76 (38 pasang) calon internal partai yang akan mengikuti penjaringan cagub dan cawagub di Pilgub Jawa Timur 2018, plus calon yang diusulkan oleh DPD.

Untuk piaya pendaftaran, tak ada beda antara kader internal dan eksternal, yaitu Rp 100 juta percalon. Itu artinya, jika Wali Kota Risma didaftarkan oleh DPC PDIP Surabaya, maka dia juga wajib membayar biaya pendaftaran tersebut. 

Friday, June 2, 2017

Partai Berkarya Besutan Tommy Soeharto Yakin Lolos Verifikasi KPU


Partai Berkarya besutan anak mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putera alias Tommy Soeharto yakin lolos proses verifikasi adminsitrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai Berkarya juga menyatakan siap mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2018.

"Partai Berkarya bisa menjadi peserta Pemilu di Indonesia, karena proses administrasi KPU sudah 90 persen tercapai, sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku sebagai parpol yang layak dan sehat," ujar Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Timur, Anton Setiadji usai meresmikan Kantor DPD Partai Berkarya Kota Surabaya, kamis, 1 Juni 2017.

Menurut dia, keyakinan untuk menjadi parpol peserta Pemilu tidak berlebihan. Sebab, kelayakan partai berlambang pohon beringin itu telah melakukan berbagai upaya dalam penguatan posisi keanggotaan hingga pendirian kantor beserta kepengurusannya.

"Sudah 93 persen terbentuk, termasuk DPC-DPC serta pengurus ranting hingga pembentukan DPD dan DPW di setiap provinsi dan kabupaten/kota," ucap dia.

Dalam waktu dekat, Partai Berkarya akan menguatkan posisi hingga ke pulau-pulau terkecil di Sumenep, termasuk langkah pengumpulan KTP. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kelayakan verifikasi adminsitrasi parpol peserta Pemilu.

"Insya Allah, untuk Jawa Timur, kami sudah memenuhinya," ucap mantan Kapolda Jawa Timur itu.

Selanjutnya, pengurus DPW Partai Berkarya akan melakukan roadshow ke Madura yang rencana dilakukan, 5 Juni 2017 dan ke Banyuwangi pada, 7 Juni 2017.

Hal ini dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada kader dan mengecek keberadaan DPD Partai Barkarya lainnya di Jawa Timur.

"Yang pasti, kami masih dalam tahap verifikasi. Tapi, dalam berpolitik, Partai Berkarya memiliki strategi tersendiri. Kami beda dengan lainnya," ujar Anton.

Besutan Tommy Soeharto

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan keberadaan Partai Berkarya yang turut dicetuskan putra bungsu Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

Tommy Soeharto pada masa ayahnya berkuasa juga seorang fungsionaris Golongan Karya atau Golkar yang kemudian menjadi Partai Golkar. Banyak alumni Partai Golkar yang kemudian mendirikan atau menjadi fungsionaris partai politik baru.

Partai Berkarya merupakan hasil penggabungan Partai Nasional Republik dan Partai Beringin Karya. Partai politik terakhir ini juga sebetulnya turut dibidani Tommy Soeharto, yang di dalam struktur organisasinya menjadi ketua Dewan Pembina.

Selain Tommy, tercatat juga nama mantan politikus Partai Nasdem yang juga eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Laksamana TNI Purnawirawan Tedjo Purdijatno, yang ditunjuk sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya.

Partai Berkarya dipimpin Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Neneng A Tutty, Wakil Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Yockie Hutagalung, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, Badaruddin Picunang.

Thursday, June 1, 2017

Coreng Kabinet Kerja, Jokowi disarankan reshuffle Menteri Desa


Kasus suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan Kemendesa PDTT tahun anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai telah mencoreng nama baik kabinet kerja Presiden Jokowi.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, Kemendesa PDTT sebagai kementerian pertama yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi.

Untuk itu, kata Arbi, Presiden Jokowi seharusnya bertindak tegas terhadap bawahannya yang tersangkut kasus korupsi. Sebab, tindak kejahatan korupsi itu dilakukan secara sistemik.

"Kalau itu benar, harus ada reshuffle di Kemendesa, tapi tidak cukup dengan Kemendes saja, yang lain juga melakukan hal yang menyalahgunakan kekuasaan," kata Arbi, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (31/5).

Sebab, kata Arbi, kasus korupsi di tanah air sudah menjadi tindak kejahatan yang sistemik. Di mana, bermacam-macam jabatan dan bermacam-macam orang, bersekongkol untuk mendapat predikat bagus dari BPK.

"Iya jadi begitu rumit korupsi kita ini dan saya mengatakan ini ada sistem yang salah. Jadi kalau sistem yang salah ini menyangkut moral manusia, menyangkut kewenangan negara, menyangkut para pemimpin. Dari bawah sampai atas, dari samping kiri ke kanan melakukan kejahatan korupsi secara bersama-sama," terangnya.

Diketahui, selama dua tahun lebih kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, Kemendes PDTT sebagai pemecah rekor kementerian pertama yang tersangkut kasus korupsi.

Kementerian pimpinan Eko Putro Sandjojo itu sebagai 'pemecah telur' dalam kasus dugaan korupsi di Kabinet Kerja. Meski sudah tiga kali bongkar pasang menteri sejak 2014 silam, Kemendesa PDTT kali pertama di kabinet Jokowi yang tertangkap tangan dalam kasus dugaan suap oleh KPK.

Kemendesa PDTT tersangkut kasus dugaan suap "jual-beli" predikat WTP pengelolaan keuangan Kemendes PDTT oleh BPK.

Pengungkapan kasus itu berasal saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat BPK dan Kemendesa oleh KPK. Dalam kasus tersebut, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka setelah pemeriksaan intensif, Jumat (26/5).