Ini tanggapan Sekjen Golkar disebut Doli 'nyaman bergelimang isu korupsi'

AGEN POKER ONLINE - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham angkat bicara soal tudingan yang dilontarkan Ahmad Doli Kurnia yang menyebut Setya Novanto dan Idrus Marham nyaman bergelimang isu korupsi. Hal ini diutarakan Doli merespons pemecatan yang dilakukan terhadap dirinya dari keanggotaan Partai Golkar.

Idrus mengatakan, ketua GMPG itu seharusnya berbicara sesuai aturan hukum yang ada. "Coba ditanya aja dia. Tanggapan kami adalah bahwa Golkar taat asas. Salah satu asas itu praduga tidak bersalah. Kecuali asas ini dihapus. Sepanjang asas itu ada, kita harus berpegang asas hukum praduga tidak bersalah. Siapaun tidak terlibat," kata Idrus di Gedung DPP Golkar, Angrek Neli, Jakarta Barat, Kamis (31/9).

Dia mengingatkan kepada Doli jika berbicara harus memiliki dasar, bukan hanya berdasarkan pada ambisi pribadi.

"Makannya kalau kita bicara harus ada dasarnya. Jangan hanya keinginan kita. Jangan hanya ada ambisi kita betul-betul taat asas," pungkas dia.

DPP Partai Golkar telah memecat Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai. Alasannya, Doli dinilai tidak taat aturan karena bertentangan dengan partai.

Doli pun angkat bicara. Mantan Ketua Umum KNPI itu mengaku hingga saat ini belum menerima surat atau pemberitahuan pemecatan dirinya dari DPP Golkar.

Doli menilai pemecatan tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan yang keliru dan merupakan kesalahan besar. Dia menilai kepemimpinan Golkar saat ini adalah yang paling buruk dalam sejarah partai berlambang beringin itu.

"Ternyata partai ini (Golkar) dikelola dengan kepemimpinan yang buruk seburuk-buruknya dalam sejarah Golkar. Sudah terindikasi korup, kemudian tidak ada rasa malu, tak bermoral, dan berlagak totaliter pula. Setyanovanto-Idrus Marham ternyata sangat nyaman bergelimang isu korupsi, takut dengan perbedaan, serta anti kritik dan dialog, main pecat pula," katanya dalam pesan WhatsApp kepada merdeka.com, Kamis.

Lebih lanjut Doli mengaku apa yang dilakukannya bersama GMPG adalah demi kebaikan dan keselamatan Partai Golkar yang sudah tercitrakan buruk dan negatif oleh kepemimpinan saat ini. Dia mengklaim apa yang dilakukannya bersama GMPG adalah menegakkan AD/ART dan keputusan tertinggi pada Munaslub.

"Jadi, dalam situasi seperti saat ini, saya menganggap hal ini biasa saja di dalam berjuang menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Saya dan GMPG akan terus lanjut dengan agenda-agenda perjuangan kami. Kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya cinta dan berbuat demi kebesaran dan kemajuan partai, dan siapa pula yang hanya berlindung serta memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," katanya. 

Read More

Fahri Hamzah ngaku pernah ingatkan Jokowi soal kelakuan KPK

AGEN POKER ONLINE -  Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menceritakan pernah ditanya oleh Presiden Joko Widodo terkait sikapnya yang kerap mengkritik KPK. Fahri menjelaskan kepada Jokowi soal KPK yang menyelewengkan kewenangan Presiden.

"Presiden nanya saya waktu bulan puasa, di situ ada pimpinan lembaga negara lain, Pak fahri, sambil senyum gitu loh, gimana. Gimana apa pak? Saya bilang begitu. Kok berantem terus? Sama siapa pak? Sama kPK. Dia bilang gitu sambil ketawa. Yang lain dengar sambil ketawa," kata Fahri sambil menirukan percakapannya dengan Jokowi di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).

Kemudian, Fahri langsung menjawab pertanyaan Jokowi. Dia menjelaskan bahwa KPK adalah negara dalam negara. Kemudian kata dia, KPK telah menyerobot kewenangan Presiden. 

"Ada banyak kejadian yang terjadi di Indonesia ini bapak tidak tahu. Tiba-tiba ada pejabat tinggi yang ditangkap. Tiba-tiba ada keributan," tutur Fahri menceritakan penjelasannya kepada Jokowi saat itu.

Karena kejadian tersebut, kata Fahri membuat Indonesia akan berdampak kurangnya yang berinvestasi karena terkenal dengan negara yang korupsi. 

"Sekarang kalau investasi tidak datang, akhirnya kita ngutang. Utang bukan investasi loh. Akhirnya subsidi rakyat dicabut, itu salah siapa coba? Salah presiden, saya udah ingetin presiden," tandas dia.

Read More

Komisi II tolak draf KPU soal verifikasi parpol dan keterwakilan perempuan

AGEN POKER ONLINE - Komisi II DPR menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri membahas konsultasi Peraturan KPU terkait verifikasi partai politik pemilu 2019.

Dalam rapat ini, KPU menyampaikan sejumlah draf, seperti ketentuan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik baru, keterwakilan perempuan 30 persen dalam kepengurusan partai hingga tingkat kabupaten/kota. Namun, draf-draf tersebut ditolak mentah-mentah oleh Komisi II.

Awalnya, KPU menegaskan semua partai politik memang wajib mendaftarkan ulang keikutsertaannya dalam Pemilu. Namun muncul perbedaan perlakuan bagi parpol peserta Pemilu 2014 dengan parpol baru.

Perbedaan itu terlihat karena parpol lama cukup dengan verifikasi secara administrasi, tidak menggunakan verifikasi faktual seperti parpol baru. Ketua KPU Arif Budiman mengusulkan verifikasi administrasi perlu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam kurun waktu sejak 2014.

"Kewajiban mendaftar semua wajib, mendaftar diwajibkan dengan lengkapi dokumen persyaratannya. Lima tahun berjalan banyak yang berubah. Kepengurusan berubah, kantor berubah, ini untuk pastikan makanya cukup verifikasi administrasi," kata Ketua KPU Arif Budiman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Usulan Arif mendapat penolakan dari anggota-anggota Komisi II DPR dan pemerintah. Wakil Ketua Komisi II Lukman Edi menilai partai-partai peserta Pemilu sudah pasti lolos verifikasi.

Oleh karena itu, Lukman meminta norma verifikasi partai lama dan baru dipisahkan. Hal itu telah diatur dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saya kira norma tentang verifikasi parpol dan penelitian administrasi saya kira dibuat terpisah bagi yang lolos verifikasi yakni parpol lama dan yang mau diverifikasi yakni parpol baru," tegasnya.

Di UU Pemilu disebutkan ada 12 partai yang dipastikan lolos verifikasi Pemilu 2019 mendatang. Dengan rincian, 10 partai yang ada di DPR dan 2 lainnya yakni PBB dan PKPI.

"Intinya kami ingin menyatakan setelah UU Pemilu ini diundangkan oleh pemerintah menjadi UU 7/2017 tentang pemilu maka 12 parpol sah sebagai peserta Pemilu. 10 yang ada di DPR dan dua yakni PKPI dan PBB," ujar Lukman.

Draf KPU lain yang ditolak Komisi II yaitu soal norma keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sebesar 30 persen yang diusulkan KPU hingga tingkat kabupaten/kota.

Anggota Komisi II Fraksi PPP Ahmad Baidowi menambahkan, usulan itu berpotensi melanggar UU yang mengatur keterwakilan perempuan di tingkat pusat.

"Ini kan PKPU turunan UU. kalau berubah berarti melampaui Undang-undang, itu melanggar," tutupnya. 

Read More

Demokrat harap SBY dan Megawati kembali bertemu

AGEN POKER ONLINE - Partai Demokrat membuka peluang adanya pertemuan lanjutan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (PDIP). 

"Ya tergantung nanti urgensinya lihat, kita harapkan pertemuan itu bisa terjadi lagi," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Syarief mengatakan, keinginan untuk mengadakan pertemuan lanjutan antara SBY dan Megawati selalu muncul. Hanya saja, pertemuan itu tergantung dari isu dan urgensinya.

"Saya pikir pertemuan itu bagus buat bangsa. Pertemuan tokoh-tokoh seperti Bu Mega, Pak SBY itu kan kalau sering ketemu Pak Habibie Pak Jokowi kan bagus buat bangsa ini," terangnya.

Pihaknya tak mempersoalkan soal lokasi pertemuan apakah di kediaman SBY, Cikeas, Bogor atau di Kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng.

"Ya dimana saja esensinya kan bertemu, tempat tidak jadi masalah," tandasnya.

Diketahui, pertemuan SBY dan Megawati hampir tidak pernah terlihat hadir bersama dalam suatu acara. Namun, keduanya tampak terlihat hadir dalam acara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72 di Istana Negara pada 17 Agustus 2017 lalu. 

Padahal dalam 2 tahun terakhir, SBY selalu absen hadir dalam perayaan kemerdekaan di Istana Negara. Sementara saat SBY masih jadi presiden, giliran Megawati yang tak pernah hadir dalam acara yang sama di Istana Negara. 

Di perayaan HUT RI tahun ini, SBY bersama keluarga hadir di Istana Negara. Keduanya terlihat hangat terutama saat SBY menyalami Megawati. Hangatnya silaturahmi SBY-Megawati diamini oleh sejumlah pihak yang hadir. 

Read More

Fadli Zon temui Rizieq di Arab, Sekjen Golkar minta jangan berburuk sangka

AGEN POKER ONLINE - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham meminta semua pihak tidak berburuk sangka atas pertemuan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan imam besar FPI Habib Rizieq Syihab di Arab Saudi. Sebab, banyak pihak menduga, Fadli bertemu Rizieq membahas sejumlah kasus hukum pentolan FPI itu. 

Rizieq diketahui tersangkut dua kasus. Pertama, kasus chat berkonten pornografi dengan Firza Husein yang ditangani Polda Metro Jaya. Kedua, kasus penghinaan Pancasila yang ditangani Polda Jabar.

"Saya kira tidak boleh suudzon, tidak boleh negatif thinking," kata Idrus di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu (27/8).

Meski demikian, Idrus mengingatkan, sebagai wakil rakyat, Fadli tidak mengintervensi proses hukum Rizieq yang tengah ditangani polisi agar dihentikan. Menurutnya, hukum harus tetap ditegakkan.

"Saya kira tidak bisa, sebuah proses hukum harus jalan dengan baik. Tidak ada satupun di negara ini yang boleh melakukan intervensi-intervensi terhadap proses hukum," tegasnya. 

"Dan karena itu Partai Golkar berpandangan karena kita adalah negara hukum, maka sejatinya hukum dijadikan remote control terhadap seluruh sistem kehidupan kita. Biar lah hukum jadi panglima itu prinsip dasar Partai Golkar," sambung Idrus. 

Read More

Fahri sebut UU lama kembali berlaku jika DPR tolak Perppu Ormas

AGEN POKER ONLINE - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan jika DPR menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) maka UU lama akan kembali berlaku untuk mengatur ormas. Menurutnya, hal itu karena Perppu ini bukan untuk mengubah UU baru. 

"Dugaan saya karena ini ada Perppu untuk perubahan terhadap Undang-undang maka begitu ini ditolak akan kembali ke Undang-undang lama yang berlaku" kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8). 

Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah memutuskan Perppu ini akan dibahas oleh Komisi II. Komisi II akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti draf Perppu Ormas. 

Nantinya, Panja bersama Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri akan melakukan pembahasan sebelum diambil keputusan tingkat I di Paripurna. DPR memiliki dua opsi untuk menerima atau menolak Perppu tersebut. Namun, jika ada usulan untuk merevisi UU Ormas maka dimungkinkan dibahas di pembahasan tingkat I. 

"Nanti kita lihat di paripurna, tetapi yang jelas dia tidak akan membongkar pasal-pasal, dia hanya terima atau tolak," terangnya. 

Terpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hemanto menambahkan, hingga saat ini pimpinan belum menerima draf Perppu Ormas dari pemerintah. 

"Kalau Perppu Ormas seingat saya itu belum disampaikan kepada DPR. Saya tahu persis karena Bamusnya saya ikut tidak ada pembahasan masalah Perppu Ormas. Tetapi kita tetap harus menunggu secara resmi karena dari pemerintah belum disampaikan kepada kita," pungkasnya.

Read More

Fahri Hamzah minta Johan Budi tertib, jangan jadi agen KPK di Istana

AGEN POKER ONLINE - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengusulkan pada Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya usulnya itu layak disampaikan karena ia adalah anggota DPR yang notabene adalah wakil Rakyat.

"Sebagai anggota DPR. Jadi gini, anggota DPR dipilih rakyat untuk ngomong. Kalau jubir jangan ngomong kalau enggak dikasih perintah dari Presiden," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/8).

Sebelumnya juru bicara Kepresidenan, Johan Budi juga sempat mempertanyakan status Fahri yang meminta Jokowi untuk hadir jika di panggil oleh pansus angket KPK. Mendengar hal itu Fahri sontak membeberkan perbedaan status anggota DPR dengan seorang juru bicara kepresidenan. Diketahui, Johan Budi merupakan mantan Juru Bicara dan Plt Wakil Ketua KPK.

"Kalau jubir jangan ngomong kalau enggak dikasih perintah dari Presiden. Diam tutup mulut. Dia harus disiplin. Apa yang dikatakan Presiden itu yang dia katakan. Jangan bermanuver, jangan bermain opini dan jangan jadi agen Novel, jangan jadi agen KPK di Istana. Dia disumpah sebagai pejabat negara, tertib," ungkapnya.

"Dia hanya boleh ngomong kalau diperintah Presiden. Kalau saya bebas! Saya dipilih rakyat, disumpah, ya untuk ngomong. Urusan apa coba Johan Budi mempersoalkan DPR? Siapa dia siapa saya? Kasihan kawan ini," ujarnya.

Diketahui, Fahri Hamzah sebelumnya mengusulkan agar Pansus memanggil Presiden guna menindaklanjuti temuan temuan Pansus angket KPK indikasi penyimpangan kinerja KPK. Empat temuan penyimpangan kinerja KPK itu yakni menyangkut tata kelola kelembagaan, sistem penegakan hukum, masalah SDM, dan tata kelola anggaran KPK.

"Pak Jokowi dan JK sebagai pimpinan kabinet harus mulai mengondisikan, apapun temuan DPR ini harus dipandang secara positif dan harus ada follow up secara positif juga dari pihak pemerintah," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).

Bahkan, Fahri mengusulkan agar Pansus memanggil Presiden Jokowi untuk diminta keterangan soal koordinasi KPK. Sebab, selama ini KPK dinilai bekerja tanpa koordinasi dengan Presiden.

"Saya misalnya mengusulkan agar presiden harusnya ditanya. Bagaimana sebetulnya ada KPK yang bekerja tanpa koordinasi dengan presiden. Saya sendiri seharusnya presiden dihadirkan. Bagaimana tanggapan presiden," ujarnya.

Terkait usulan itu Johan Budi mengatakan sampai saat ini belum ada permintaan resmi agar Presiden Jokowi bersedia datang ke hadapan Pansus. "Sampai hari ini belum ada informasi itu yang masuk. Sehingga saya tidak bisa menjawab ini," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8).

Read More

Ridwan Kamil isyaratkan bakal ada breaking news dukungan dari PKB

AGEN POKER ONLINE - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai terkait pencalonannya di Pilgub Jabar 2018. Salah satu partai yang intens berkomunikasi dengannya adalah Partai Kebangkitan bangsa (PKB).

Pria yang akrab disapa Emil ini menyebut, dukungan dari partai besutan Muhaimin Iskandar itu tinggal menunggu waktu.

"PKB mungkin 'breaking news'. Saya kabari dalam dua hari ini," ujar Emil kepada wartawan saat ditemui di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Kota Bandung, Kamis (24/8).

Emil mengklaim, PKB hampir pasti mendukungnya. Dia menjelaskan, pimpinan partai berlambang bola dunia itu telah mengerucutkan sejumlah nama menjadi tinggal satu nama, yaitu Ridwan kamil. "Sudah babak final (dukungan)," kata pria berkacamata tersebut.

Seperti diketahui, saat ini Ridwan Kamil baru mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem yang memiliki 5 kursi di DPRD Untuk mengusung calon di Pilgub Jabar minimal harus mengantongi 20 kursi. Jika mendapat dukungan dari PKB, Emil mendapat tambahan dukungan 7 kursi. Selain PKB, PPP pun dikabarkan akan mendukung Emil.

"PKB sudah final, PPP sebentar lagi, kalau itu jadi genap sudah 20 (kursi)," ucap Emil kepada wartawan saat ditemui usai jumpa pers Karnaval Kemerdekaan di Kementerian Pariwisata, Jakarta, Selasa (22/8) lalu.

Read More

Gerindra akui ada kemungkinan Fadli bicara kasus Rizieq saat bertemu di Arab

AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab di Arab Saudi. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan pertemuan itu hanya pertemuan santai.

Namun, dalam pertemuan itu juga dimungkinkan membahas kasus hukum yang menjerat Rizieq. Pentolan FPI itu tersangkut dua kasus. Pertama, kasus chat berkonten pornografi dengan Firza Husein yang ditangani Polda Metro Jaya. Kedua, kasus penghinaan Pancasila yang ditangani Polda Jabar. Hingga saat ini, Rizieq selalu mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya.

"Saya pikir tidak mungkin jika dalam pertemuan santai dan pribadi tersebut tidak ada perbincangan tentang hal tersebut. Apalagi bukan merupakan hal yang tabu dan ilegal bicara tentang hal tersebut," kata Sodik saat dihubungi, Rabu (23/8).

Kendati demikian, kata Sodik, pembicaraan soal kasus-kasus hukum Rizieq tidak menjadi topik utama. Keduanya hanya bersilaturahmi dan membicarakan hal-hal ringan.

"Tapi dapat dipastikan itu bukan yang utama dan bukan satu-satunya agenda pembicaraan," ucapnya.

Read More

PAN Mulai Tampung Nama Bakal Calon untuk Pilpres 2019

AGEN POKER ONLINE - Meski pemilihan presiden kurang dua tahun, sejumlah partai politik mulai mengatur strategi untuk menentukan bakal calon yang akan diusung dalam ajang demokrasi lima tahunan tersebut. PAN yang saat ini menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Bandung, mulai menerima aspirasi kader terkait sosok yang akan ditampilkan dalam pilpres 2019.

"Mungkin karena momentum rakernas ini, ada sebagian kader termasuk adik-adik di BM (Barisan Muda) PAN yang ingin menyampaikan aspirasinya. Sebagai bagian dari aspirasi, kita harus mendengar dan menghormatinya. Namun, keputusan terhadap hal itu belum ada," kata Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Menurut dia, kendati ada pembicaraan soal calon pemimpin nasional, Ketua Umum Zulkifli Hasan mendapatkan prioritas utama. Semua kader tentu masih berjuang bagaimana agar PAN mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Baca Juga :

• Status tersangka Setnov disebut jadi bursa taruhan anggota DPR, nilainya miliaran
• Basmin Mattayang Optimis Kendarai Parpol Maju di Pilkada Luwu
• Fahri Hamzah sebut koalisi PDIP-Demokrat bisa saja terjadi

"Ketua Umum kami juga bisa diterima dan dipertimbangkan untuk menjadi salah seorang calon capres atau wapres pada Pilpres 2019," ujar dia.

Hal tersebut merujuk pada pengalaman Zulkifli Hasan dalam sejumlah bidang. Selain saat ini menjadi Ketua MPR RI, beliau juga pernah menjadi menteri. Bahkan sebelumnya, ia pernah juga menjadi anggota DPR.

"Kami tentu tidak ragu dengan kapasitas beliau. Tadi malam, secara informal, ada banyak peserta yang menyebut-nyebut nama beliau di arena rakernas," ujar dia.

Meski demikian, ia tidak menampik ada nama lain yang beredar. Hal itu dianggap wajar karena politik sifatnya cair dan dinamis. Semua kemungkinan bisa saja terjadi.

"Karena itu, sebagai bagian dari dinamika demokrasi, nama-nama tersebut akan tetap menjadi bagian dari masukan dan referensi bagi PAN," ujar Saleh Daulay.

Terkait koalisi yang digunakan, PAN mengaku belum sampai sejauh itu. Pihaknya masih terus memantau perkembangan politik Tanah Air, terlebih belum adanya peta koalisi dari partai lain.

"PAN belum memutuskan. Potret peta koalisi partai-partai lain juga belum kelihatan. Saat ini, PAN masih fokus melaksanakan konsolidasi dan evaluasi partai," ujar Saleh Daulay.

Tiga Nama Bakal Capres

Ketua Pelaksana Rakernas III PAN yang juga Ketua DPP, Yandri Susanto, sebelumnya mengatakan, agenda pembahasan calon presiden dan wakil presiden adalah permintaan dari para pengurus dan kader di daerah.

"Akan ada masalah capres dan cawapres dibahas. Apakah menyebut nama atau tidak, apakah PAN kembali mengusung Jokowi atau Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra) atau juga Gatot Nurmantyo (Panglima TNI), itu kita lihat," ucap Yandri di ruang Fraksi PAN, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.

Yandri mengungkapkan, tiga nama itu kerap muncul di lingkungan kader. Namun, bisa saja nama lain juga akan muncul dalam rakernas.

"Semua bisa dimungkinkan beberapa nama. Saya enggak bisa menggiring. Tapi kalau Gatot itu kan sudah Panglima dan tidak masalah sebelum diputuskan partai. Pak Jokowi karena PAN mendukung pemerintahan sekarang. Pak Prabowo kita pernah berkoalisi di 2014. Siapa pun bisa terjadi, sama dengan Pilkada DKI, siapa sangka Anies dan Agus Harimurti maju," jelas Yandri.

Read More

Status tersangka Setnov disebut jadi bursa taruhan anggota DPR, nilainya miliaran

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Ketua umum Golkar Setya Novanto (Setnov) diyakini akan mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Bahkan, dikabarkan praperadilan Setya Novanto ini jadi ajang taruhan antar sesama anggota DPR.

Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia yang mengungkapkan hal tersebut. Sayang dia tak mau menyebutkan darimana informasi ini diperoleh.

"Kami dapat informasi ada anggota DPR yang berani mengajak taruhan anggota DPR yang lain dan besar jumlahnya, miliar, bahwa Pak Setya Novanto ini akan lolos melalui praperadilan," ujar Doli di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta Pusat, Senin (21/8).

Dalam keterangannya, Doli enggan membeberkan informasi ini. Tetapi, ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya tersebut.

"Saya nggak nyebutin nama, makanya informasi itu ada yang menyampaikan ke kami lah. (Siap bertanggung jawab?) Oh iya. Sekali lagi ini dalam rangka sama-sama mengawal kasus e-KTP ini," tegasnya.

"(Itu taruhan sama-sama anggota DPR?) Katanya begitu, katanya bermiliar-miliar," sambungnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, pernyataan itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Sehingga, dengan adanya isu tersebut ia mengajak agar masyarakat sama-sama mengawal kasus e-KTP.

"Justru kami menjawab spekulasi masyarakat. Nantilah, ada saatnya kapan kami akan sampaikan (taruhan)," pungkasnya. 

Read More

Basmin Mattayang Optimis Kendarai Parpol Maju di Pilkada Luwu

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Bakal calon (Balon) Bupati Luwu Basmin Mattayang memastikan diri akan mendaftar lewat jalur partai politik. Meski bukan lagi kader salah satu partai politik basmin optimis akan mendapatkan tiket sebagai peserta dalam pesta demokrasi di kabupaten Luwu 2018 nanti.

Saat dimintai tanggapanya mengenai partai apa yang akan mengusungnya nanti, Basmin menjelaskan urusan partai itu urusan dia. Dia pun hanya daftar dan ikut semua tahapan penjaringan. "Sisanya saya sudah minta tolong ke rumah juang yang urus, jadi untuk perkembangan parpol pengusung silahkan tanyaki ke rumah juang nak, yang pasti insya allah saya daftar pilkada luwu lewat jalur parpol, doakan saja nak," jelas Basmin.

Juru bicara (Jubir) rumah juang, Adi Atma yang dikonfirmasi membenarkan hal itu, bahkan sejauh ini sudah terbangun komunikasi intens dengan beberapa Parpol yang dipastikan akan memberi rekomendasi usungan terhadap Basmin.

"Setelah PKB, Insya allah minggu ini kami akan mengumumkan partai politik yang telah memberikan rekomendasinya untuk pak Basmin gunakan dalam perhelatan pilkada 2018 mendatang," beber Adit, sapaan Adi Atma.

Rumah juang sendiri memang mendapat mandat langsung dari mantan Bupati Luwu, Basmin Mattayang untuk melakukan komunikasi serta lobi politik terhadap sejumlah Parpol.

"Iya pak basmin memang beberapa minggu lalu komunikasi ke kami agar dibantu untuk diuruskan partai pengusungnya, dan kami menyanggupi tugas tersebut, hasilnya kami telah mendapatkan rekomedasi PKB, sisanya kita lihat minggu ini dan beberapa minggu kedepan, kami tidak mau sesumbar dan asal klaim soalnya," tutup Adit. 

Read More

Fahri Hamzah sebut koalisi PDIP-Demokrat bisa saja terjadi

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pertemuan antara dua mantan presiden yakni Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono membuka peluang merapatnya Demokrat ke koalisi partai pendukung pemerintah maupun koalisi dengan PDIP. 

Akan tetapi, kata Fahri, hal tersebut akan ditentukan dengan pertemuan lanjutan antara SBY dan Megawati pasca bertemu saat HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara. 

"Bisa jadi (merapat ke pemerintah kemudian dapat jatah menteri) dan itu tergantung pertemuan antara Ibu Mega dan Pak SBY selanjutnya," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).

Lebih lanjut, Fahri menduga, pertemuan keduanya akan ditentukan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan presiden di UU Pemilu apakah nol persen atau 20 persen.

Jika nantinya MK memutuskan angka ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen di Pemilu 2019, maka pimpinan partai politik memerlukan komunikasi dan koordinasi untuk membicarakan koalisi. 

"Kalau 20 persen itu akan terjadi koalisi awal lho, dan partai-partai ini akan terpaksa berkoalisi, boleh jadi Ibu Mega dan Pak SBY akan terpaksa berkoalisi. Boleh jadi Ibu Mega dan Pak Prabowo Subianto akan terpaksa berkoalisi," ujarnya. 

Apalagi, menurut Fahri, sejumlah mantan Ketua MK telah menyatakan angka ambang batas pencalonan sebesar 20 persen merupakan open legal policy. Sehingga, dia menduga kemungkinan MK tidak akan menganulir ambang batas pencalonan presiden 20 persen seperti di UU Pemilu. 

"Apa pun mereka mulai harus ketemu. Apalagi saya mendengar mantan ketua MK mengatakan open legal policy, itu kayaknya nada-nadanya bisa 20 persen," tandasnya. 

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menambahkan, pertemuan lanjutan antara SBY dan Mega akan dilihat urgensinya terlebih dahulu.

Kendati demikian, PDIP membuka diri jika nantinya Demokrat merapat ke koalisi pendukung pemerintah.

"PDIP kan partai nasionalis. Partai nasionalis itu kan terbuka. Sepanjang kerja sama politik itu diikat dengan kesamaan ideologi, parpol yang kuat dan satu tujuan bangsa indonesia yang sesuai dengan pembukaan UUD kita," tandasnya. 

Read More

Prabowo: Gaji Wartawan Kecil, Kelihatan dari Muka Kalian

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan pemimpin seharusnya membela kepentingan rakyat dan jangan sampai ada ketimpangan kesejahteraan.

Prabowo mengatakan, pemerintah pun jangan hanya membela orang kaya saja, tetapi juga warga yang kurang mampu.

Saat menyatakan itu, Prabowo kemudian tiba-tiba menyinggung gaji wartawan yang dia anggap kecil.

"Kita belain para wartawan. Gaji kalian juga kecil, kan? Kelihatan dari muka kalian. Muka kalian kelihatan enggak belanja di mal. Betul ya? Jujur, jujur," ujar Prabowo usai Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 RI di Universitas Bung Karno Jakarta, Kamis, 17 Agustus 2017.

Menurut Prabowo, apa yang dilakukannya saat ini untuk membela masyarakat, terutama yang berpenghasilan kecil seperti wartawan.

Padahal, kata Prabowo Indonesia adalah negara yang luas dan kaya sumber daya alam. Tetapi, sejak zaman dahulu, bahkan setelah merdeka 17 Agustus 1945, Indonesia selalu dijajah dan dirampas kekayaannya.

"Kita ini membela kalian. Kita negara kaya, sejahtera, tapi tadi, dari dulu bukan kita yang ke Belanda sana, tapi Belanda datang ke sini," kata dia.

"Selalu sumber alam kita mau diambil, dikuras. Kita kasian sama kalian enggak bisa belanja di mal, jadi kita berjuang buat kalian," sambungnya.

Prabowo menegaskan kemerdekaan Indonesia yang diperoleh hingga saat ini bukan merupakan hadiah, tetapi hasil dari perjuangan.

"Indonesia dari dulu, Nusantara dari dulu selalu dijajah, dirampas kekayaannya. Konsep Indonesia banyak tidak disukai oleh banyak negara-negara di dunia. Konsep Indonesia adalah mereka tidak suka ada bangsa sebesar ini yang hidup bersatu rukun," ujarnya.

Namun, Prabowo menyayangkan bangsa Indonesia selalu diadu domba dan dipecah belah. Sehingga ia pun meminta agar segala persoalan kecil tidak usah diperbesar atau dipermasalahkan.

"Kita mau kebaikan, kita tidak mau, jangan mencela-lah, tapi kewajiban para pemimpin juga untuk mengingatkan hati-hati jangan kita mau dipecah belah, jangan meninggalkan rakyat dengan meneruskan ketidakadilan. Jangan hanya membela orang kaya saja," ucap Prabowo.

Read More

Ini Alasan Ahok Tak Mendapat Remisi Hukuman

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tak mendapat remisi di Hari Kemerdekaan RI. Alasannya, belum memenuhi syarat.

Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkum HAM) memberi remisi kepada 92.816 narapidana terkait HUT ke-72 RI. Pengurangan hukuman diberikan beragam, dari sebulan hingga 6 bulan. Sebanyak 2.444 napi di antaranya langsung bebas.

Namun, Ahok yang ditahan di Mako Brimob tak termasuk napi mendapat remisi. “Beliau belum memenuhi syarat dan ketentuan (untuk mendapat remisi),” ujar Plt Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Makmun, tanpa menjelaskan syarat dan ketentuan itu, Kamis (17/8/2017).

Meski begitu, ia mengatakan tak ada masalah dengan perilaku Ahok di tahanan. “Beliau berkelakuan baik kok,” ucapnya.

Ahok divonis selama 2 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ia dianggap melakukan penodaan agama.

Read More

Fadli Zon gantikan Setnov pimpin rapat pembacaan nota keuangan 2018

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menggantikan Ketua DPR Setya Novanto dalam memimpin rapat paripurna DPR dengan agenda dengan agenda Pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Fadli menyebut Setnov berhalangan hadir karena mendadak sakit. 

"Sebelum memulai rapat paripurna, perlu kami informasikan bahwa saudara ketua DPR RI pada sidang ketiga hari ini berhalangan hadir karena kurang sehat. Tadi sudah dua kali dalam sidang, hadir," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Padahal sebelum absen, Setnov sebelumnya terlihat dalam agenda sidang MPR dan DPD-DPR RI sejak pagi-siang hari. Setnov dijadwalkan akan memimpin rapat paripurna DPR RI siang ini. 

Setelah menyampaikan alasan ketidakhadiran Setnov, Fadli memaparkan absensi serta agenda rapat paripurna DPR. Agenda pertama rapat paripurna, yakni pembukaan masa sidang DPR. 

"Daftar hadir 477 orang anggota dewan," terangnya. 

Sebelum sidang tahunan MPR-DPR-DPD RI, sejumlah pihak ramai mengkritik penetapan Setnov menjadi pimpinan sidang dan pembaca teks proklamasi dalam rangka HUT RI ke-72 di Istana Negara. Sebabnya karena Setnov telah berstatus tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. 

Read More

Johannes Marliem Tewas, Fahri Hamzah Minta KPK Setop Silat Lidah

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi pernyataan KPK yang memastikan bahwa penanganan perkara e-KTP tetap berjalan meski Johannes Marliem, saksi kunci kasus tersebut, telah tewas di Los Angeles, Amerika Serikat, Jumat, 11 Agustus 2017. Namun begitu, dia mengaku heran terkait rencana tersebut.

"Tadi pagi saya baca, KPK bilang kasus e-KTP tidak akan terpengaruh karena meninggalnya Johannes Marliem. Nah bagaimana? Katanya saksi kunci, kok tidak terpengaruh?" ucap Fahri saat ditemui di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Menurut dia, sebagai saksi kunci seharusnya Johannes Marliem semasa hidupnya mendapat perlindungan dari KPK secara maksimal. Sebab, keterangannya sangat dinantikan untuk pengembangan kasus korupsi e-KTP.

"Dibilangnya saksi kunci. Kita enggak pernah tahu itu saksi kunci sampai dia (Johannes Marliem) muncul di satu media, KPK mengatakan itu saksi kunci. Sehari-harinya kita enggak bahas Johannes Marliem kan sampai dia meninggal baru kemudian dia dibahas," ucapnya.

Fahri lantas menuding KPK memanfaatkan isu kematian Johannes untuk kepentingan menciptakan opini publik. KPK dinilai selalu mengambil isu-isu untuk kepentingan dalam menciptakan opini publik.

"KPK harus berhenti bersilat lidah. Jangan gunakan ruang publik ini untuk bermain opini. Stick saja pada hukum," ucap dia.

Fahri mengusulkan agar juru bicara KPK itu sebaiknya berasal dari penyidik. Hal ini agar keterangan yang dikeluarkan tidak membingungkan publik.

"Menurut saya, juru bicara KPK itu mestinya penyidik biar dia tahu tahapan-tahapan yang ada. Ini kan enggak. 'Kami memang sedang berusaha sangat keras. Kami sedang mengupayakan dan tentu akan sangat memperhatikan'. Gitu gitu terus. Capek kita. Ini bersilat lidah, jangan dong," tutur dia.

Juru bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya memastikan penanganan kasus e-KTP yang telah merugikan negara Rp 2,3 triliun akan tetap berjalan setelah kematian Johannes Marliem.

"Dalam konteks penanganan perkara proses penyidikan (kasus e-KTP) terus berjalan. KPK akan jalan terus dengan tersangka SN (Setya Novanto) atau MN (Markus Nari). Kita terus dalami bukti-bukti," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 11 Agustus 2017.

Johannes Marliem diketahui meninggal dunia di Los Angeles, Amerika Serikat. Dari kabar yang beredar, Marliem tewas bunuh diri di kediamannya.

Johannes Marliem adalah Direktur Biomorf Lone LLC, Amerika Serikat, yakni perusahaan yang menyediakan layanan teknologi biometrik. Johannes Marliem merupakan saksi penting untuk membongkar kasus korupsi e-KTP.

Pasalnya, Johannes memiliki rekaman pertemuan dengan para perancang proyek e-KTP yang turut dihadiri Ketua DPR Setyo Novanto. Rekaman itu disimpan oleh Marliem selama empat tahun.

Read More

Tanggapan PDIP saat Agus Yudhoyono bertemu Presiden Jokowi di Istana

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Kamis (10/8). Menyingkapi pertemuan tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambut dengan positif. 

"Setiap pertemuan kita maknakan sebagai pertemuan yang positif. Apalagi Pak Agus Yudhoyono datang sebagai utusan dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebagai utusan, Bapak Jokowi sudah menerima dengan baik di Istana," kata Hasto, di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (13/8).

"Dan kemudian berdialog dengan baik menyampaikan dan menerima utusan dari bapak SBY tersebut, dan kemudian ada ruang kekeluargaan yang dibangun. Karena yang dikirim adalah anaknya Bapak Jokowi juga kemudian mempertemukan anak beliau untuk berdialog bersama," ujarnya. 

Menurut Hasto, terlalu cepat untuk menyimpulkan pertemuan tersebut sebagai suatu perubahan peta politik dari Partai Demokrat. "Dan tentu saja apakah ini perubahan sikap peta politik dari Partai Demokrat, masih terlalu dini untuk membahas hal tersebut," ungkapnya. 

Sebelumnya diketahui, putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8). Mengenakan batik lengan panjang, Agus tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 11.30 WIB.

Saat ditanya maksud kedatangannya menemui Presiden, Agus menjelaskan untuk mengantarkan undangan menghadiri peluncuran The Yudhoyono Institute. Peluncuran akan digelar di XXI Ballroom Djakarta Theater, Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (10/8) malam.

Agus menjelaskan, selain mengundang ke acara tersebut, dia juga sekaligus meminta doa restu agar acara peluncuran berjalan tanpa hambatan. 

"Iya sekalian minta doa restu karena malam ini kan kita meresmikan Yudhoyono institute," kata Agus sebelum menemui Jokowi. 

Selain meminta doa dan restu, mantan calon gubernur DKI Jakarta ini juga sekaligus meminta wejangan ke Kepala Negara. "Sekaligus kita minta wejangan dari presiden," tutupnya.

Read More

Djarot: Ragu dengan Pancasila, Silakan Pindah ke Negara Lain

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, ideologi Pancasila adalah harga mati untuk bangsa Indonesia. Dia menegaskan, jika masih ada warga atau kelompok masyarakat yang ragu dengan ideologi Pancasila lebih baik pindah kewarganegaraan.

"Siapa pun yang meragukan dan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila silakan pindah ke negara lain yang sesuai ideologinya," kata Djarot di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 12 Agustus 2017 malam.

Dia menambahkan, langkah pertama yang bisa dilakukan warga atau kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan Pancasila bisa dengan mengembalikan kartu tanda penduduk (KTP).

"Dalam KTP kita ada Garuda Pancasila, kalau tidak sesuai ya kembalikan KTP-nya dan pindah ke negara lain," tegas Djarot.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga kebinekaan dalam semangat persatuan. Menurut dia, bangsa Indonesia bisa maju jika masyarakatnya saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya.

"Mari kita sambut bulan kemerdekaan dengan saling menjaga. Jangan saling menyalahkan, melecehkan satu sama lain. Ini adalah cita-cita para pendahulu bangsa," ujar Djarot

"Kemerdekaan tidak turun begitu saja dari langit tapi dari perjuangan tetesan darah, keringat, dan harapan," Djarot memungkasi.

Read More

Megawati panggil Wali Kota Semarang ke Jakarta bahas Pilgub Jateng?

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Dalam dua hari ini, grup Whatsups (WA) wartawan Kota Semarang diramaikan dengan bocornya jadwal pribadi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang dipanggil oleh Ketua Umum DPP PDI P untuk mengikuti paparan program di Lenteng Agung, Jakarta.

Difoto bocoran jadwal pribadi yang secara tidak sengaja dikirim oleh seorang asisten Hendi panggilan akrab Wali Kota Semarang pada Minggu (13/8) mendatang sekira pukul 14.00 WIB melakukan kegiatan paparan di depan pengurus DPP PDIP.

Buru-buru Hendi langsung menjawab foto yang terpampang jelas dengan dilingkari spidol warna merah itu di grup WA wartawan Kota Semarang tersebut.

"Hahaha aya-aya wae ik, besok di DPP Cuma silaturahmi saja kok nggak agenda tentang Pilgub," jawab Hendi dalam pesan WA nya ke grup wartawan tersebut.

Hendi yang berupaya untuk dikonfirmasi melalui WA-nya juga tidak menjawab terkait pemanggilan Megawati ke Lenteng Agung untuk melakukan paparan tersebut.

Namun, Ketua Tim Pemenangan Pilgub Jateng yang saat dikonfirmasi menyatakan bisa saja Hendi dipanggil kemudian diminta untuk melakukan pemaparan dihadapan pengurus DPP PDIP terkait dengan proses pencalonan nya di Pilgub Jateng 2018 mendatang.

"Bisa, Ya bisa. Bisa kok. Kita kan cuman salah satu tempat untuk pendaftaran. Masih ada tempat mendaftar di DPP, masih ada usulan dari cabang-cabang (DPC)," ujarnya.

Agustina yang juga Anggota DPR RI Fraksi PDI P ini meminta supaya kabar tersebut langsung ditanyakan kepada Wali Kota Semarang yang pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Semarang usai kepulangan nya dari Lenteng Agung, Jakarta.

"Kita tidak boleh berandai-andai, besok kalau beliau pulang dari Jakarta sebaiknya ditanya," pintanya.

Agustina menyatakan dirinya sama sekali tidak mengetahui apakah pemanggilan Hendi oleh Megawati Soekarnoputri itu terkait dengan adanya. "Kita tidak terinfo itu mas. Tidak terinfo, saya mohon maaf," ujarnya.

Sementara politisi PDIP, Ganjar Pranowo yang pernah mendapatkan mandat Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju ke Pilgub 2013 lalu mengaku juga pernah secara mendadak dipanggil dan diminta untuk maju Pilgub.

Proses pemanggilan itu terjadi saat DPP PDIP melakukan proses seleksi saat tahapan penjaringan di DPP PDIP saat itu pada saat interview atau wawancara berlangsung.

"(Saat) Interview. Interview, nggak ada paparan khusus, waktu (proses) interview. Bukan paparan khusus," jelasnya.

Ganjar mengaku sama sekali tidak mengetahui bila Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi secara tiba-tiba dipanggil oleh Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti proses seleksi atau penjaringan Cagub-cawagub di DPP PDI P.

"Oh nggak tahu saya malah. Nggak tahu. Oh nggak dulu nggak paparan,” pungkas Ganjar. 

Read More

Jika Ridwan Kamil maju lewat independen, NasDem tetap dukung

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan partainya tak masalah apabila Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memutuskan maju lewat jalur independen dalam Pilgub Jawa Barat. Bagi NasDem, yang terpenting, Ridwan Kamil bisa maju sebagai calon gubernur dan NasDem tetap akan memberikan dukungan. 

"Ya enggak ada masalah. Mau maju lewat independen pun kita masih tetap dukung. Jadi kita punya komitmen jelas," kata Irma saat dihubungi, Jumat (11/8). 

Menurut Irma, partainya telah melakukan antisipasi apabila benar nantinya Ridwan Kamil maju melalui jalur independen. Antisipasi itu siap membantu mengumpulkan KTP sebagai syarat pendaftaran. 

"Semua pasti dilakukan kalau ada orang yang berniat maju, pasti sudah dilakukan antisipasi-antisipasi seperti apa," ujarnya. 

Namun, anggota Komisi IX DPR ini mengatakan Ridwan Kamil berpikir realistis dalam Pilgub Jawa Barat. Apabila memang tak mampu meraup elektabilitas yang cukup, maka dia akan mengurungkan niatnya menjadi calon gubernur. 

"Saya juga melihat Ridwan Kamil enggak ngoyo-ngoyo amat. Dia juga berhitung. Dia orang yang berkaca diri. Kalau memang angkanya rendah dia juga enggak akan maju dong," ujarnya. 

Sampai saat ini, baru NasDem yang telah menyatakan akan mendukung Ridwan Kamil. Namun, partai besutan Surya Paloh itu tak bisa mengusung sendiri karena tak punya cukup suara sebagai syarat. NasDem hanya memiliki lima kursi di DPRD. Sementara, persyaratan minimal mengharuskan 20 kursi.

Read More

Tunggu Sinyal, Khofifah Belum Pamit Jokowi Maju Pilkada Jatim

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Menteri Khofifah Indar Parawansa mengatakan akan melapor dan pamit kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengikuti pertarungan Pilkada Jatim 2018. Namun, hal itu masih menunggu hasil konsolidasi partai dan sinyal dari Presiden.

Meski demikian, kata dia, silahturahmi terus dijalin. Khofifah menyebut parpol pendukung sudah cukup untuk mengusungnya maju untuk memperebutkan kursi Jatim 1.

"Pada saatnya, kalau konsolidasinya sudah cukup matang, saya akan lapor Presiden. Sebelum ada sinyal dari Presiden, tentu saya akan maksimalkan kinerja Kemensos," kata Khofifah usai melakukan rapat di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Ia tidak menjelaskan secara detail tentang maksud sinyal dari Presiden Jokowi tersebut. Apakah itu terkait dengan reshuffle kabinet yang kabarnya telah santer. "Wong aku bilang, aku bakal melapor, kalau nanti konsolidasinya sudah relatif matang," ucap Khofifah.

Khofifah juga mengaku kaget terkait dengan pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Cak Imin, begitu sapaan Muhaimin, menyebut Nadhatul Ulama (NU) bisa terbelah jika diri Khofifah maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur.

Menurut dia, sebelum PKB berdiri, warga NU telah menyalurkan aspirasi politiknya melalui PPP. Namun setelah muncul PKB, mereka pun menyebar ke sejumlah partai. 

"Warga NU ada varian afiliasi. Ada warga NU di Golkar, Nusron Wahid. Di PDIP juga ada beberapa pengurus dari NU, di Nasdem ada. Jadi demokratisasi di NU itu berjalan sangat bagus selama ini," jelas Khofifah.

Karena itu, dia mengaku heran atas pemikiran Cak Imin yang kembali ke belakang. Ia mempertanyakan alasan munculnya pernyataan tersebut. "Jadi saya tidak tahu apa yang sebetulnya sedang terjadi," ucap Khofifah.

Dia pun memberikan nasihat kepada Cak Imin agar lebih fokus memajukan partainya. Bahkan terhadap calon yang didukung. Di mana, PKB akan mencalonkan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Bahkan, dia meminta agar Muhaimin Iskandar tak mendikte Presiden Jokowi. Terlebih agar dirinya tetap berada di kursi menteri. "Masak iya sih, Mas Imin melakukan itu," ujar Khofifah.

Sowan Gus Solah

Jelang Pilkada Jatim, Khofifah mengaku selain rajin berkomunikasi dengan partai politik, juga aktif mengunjungi kediaman Salahuddin Wahid atau Gus Sholah. Silaturahmi tersebut untuk membicarakan hasil komunikasinya dengan parpol.

"Saya hampir rutin menyampaikan kepada Gus Sholah dan beliau mengkomunikasikan dengan beberapa kiai-kiai lainnya," kata Khofifah.

Dia akan mengambil sikap jika direkomendasikan atau memperoleh izin dari Gus Sholah dan para kiai. Khofifah akan melapor kepada Jokowi untuk mengungkapkan niatnya maju dalam Pilkada Jatim.

"Andai pun pada akhirnya, misalnya merekomendasikan, 'ya sudah Khofifah maju', baru saya akan lapor Presiden," jelas Khofifah.

Karena itu, sambil menunggu restu dari Gus Sholah dan para kiai. Dia akan tetap maksimalkan kinerja sebagai Menteri Sosial.

"Jadi sambil jalan, ada yang silahturahmi. Silahturahmi itu tidak selalu di Jakarta. Dari proses silahturahmi itu terkonfirmasi kemungkinan untuk 2018 di Jawa Timur. Jadi prosesnya seperti itu," tandas Khofifah.

Khofifah sebelumnya menyatakan siap maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Ia mengaku sudah membangun komunikasi dengan para pimpinan parpol.

Dia menyebut seperti Ketua Umum Partai NasDem Surya paloh, Ketum Golkar Setya Novanto. Bahkan juga sudah dengan Ketum PAN Zulkfili Hasan.

Tak hanya itu, baru-baru ini, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, juga mengakui bahwa Khofifah merupakan kandidat kuat. Meski demikian, masih belum memutuskan.

"Itu salah satu calon yang saya kira direkomendasikan oleh DPD Jawa Timur Gerindra," tandas Fadli.

Read More

Pilkada DKI Lancar, Anies Baswedan Apresiasi Kinerja KPU

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - KPU DKI Jakarta menggelar malam penghargaan bagi penyelenggara dan stakeholder Pilkada DKI 2017. Dalam sambutannya, gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan apresiasi kepada penyelenggara Pilkada DKI.

"Terima kasih dan apresiasi sebagai warga Jakarta dan juga peserta kepada seluruh penyelenggara, terutama KPUD DKI," ujar Anies di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Agustus 2017.

Menurut dia, meski Pilkada DKI penuh dengan ingar- bingar, di balik itu semua ada pihak yang bekerja dalam sunyi untuk menyukseskan pesta demokrasi.

"Penghargaan yang diberikan hari ini penanda bahwa bapak ibu telah bekerja dalam sunyi, namun memiliki manfaat untuk kemaslahatan warga Jakarta," ucapnya.

Pilkada DKI kemarin, menurut Anies, membuktikan demokrasi di Indonesia berjalan sangat baik dan semakin matang.

"Indonesia memiliki demokrasi yang mempesona karena warganya dan penyelenggara telah matang melaksanakan dan mengelola demokrasi dengan baik, termasuk para penyelenggara Pilkada DKI," tutur Anies.

Anies menilai secara umum Pilkada DKI berjalan baik.

"Secara umum, penyelenggaraannya baik. Selalu yang namanya penyelenggara di dalam menyelenggarakan pasti ada yang kanan bilang terlalu ke kiri, yang kiri bilang terlalu ke kanan, yang atas bilang terlalu ke bawah," kata Anies Baswedan.

Read More

Fahri Hamzah Curigai Sumber Dana Pengobatan Novel Baswedan

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan keinginan untuk menjenguk penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan di Singapura. Walaupun, dia tidak yakin akan mendapat izin dari KPK.

"Saya ingin jenguk dia (Novel Baswedan) kalau boleh," kata Fahri di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2017).

Fahri meyakini, tidak akan diberi izin jenguk Novel karena sikap dia yang selama ini sering mengkritisi KPK. "Saya khawatir mereka takut ketemu saya," kata Fahri.

Dia pun berharap, Novel bisa segera kembali ke Indonesia. Fahri yakin, Indonesia memiliki banyak dokter hebat yang bisa menangani penyakit yang diderita Novel saat ini.

"Jangan di Singapura, lama-lama mencurigakan, itu duit sehari dari mana? Siapa yang ongkosin? Kan tidak boleh penyidik dibiayai oleh negara asing. Saya dengar ada dokter mau biayai sukarela," ucap Fahri.

Sampai saat ini, penyidik senior KPK Novel Baswedan memang belum kembali dari Singapura. Novel masih menjalani perawatan mata pascapenyerangan terhadap dirinya, empat bulan lalu.

Fahri Hamzah menyarankan Novel untuk pulang sehingga kasus penyerangan yang dia alami bisa segera tuntas.

"Saya usul Novel segera pulang ke Indonesia. Jangan di Singapura, pulang saja ke Indonesia," kata Fahri di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2017).

Jika pulang, Novel Baswedan tentunya bisa bicara dengan masyarakat Indonesia, juga dengan polisi terkait penyerangan yang dia alami. Selain itu, di Indonesia juga ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas HAM yang bisa melindungi Novel.

"Kita belum tahu Novel disiram pakai air apa? Daya rusak seperti apa, dan seterusnya. Tapi tunggu di Singapura, tapi teriak di Singapura itu kan tidak bagus. Datang saja ke sini," ucap Fahri.

Read More

Idrus sebut Golkar & PDIP hampir final usung Dedi Mulyadi di Jabar

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham menyebut bahwa koalisi dengan PDIP di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 sudah mendekati pembahasan final. Idrus menyebut partainya akan mengusung Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.

"Khusus Jabar saya kira hampir sudah final tinggal kami mencoba melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi untuk mempertemukan bagaimana agar pasangan dari Golkar dan PDIP nanti akan kita deklarasikan," kata Idrus di kediamannya, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8).

Lebih lanjut, Idrus mengungkapkan Golkar sudah melakukan komunikasi secara internal dengan PDIP. Idrus berharap kepada PDIP agar bulan Agustus ini sudah bisa diumumkan soal pasangan Cagub-Cawagub Jabar.

"Sehingga konfigurasi pasangan yang ada di Jabar meskinya sudah mendekati saat-saat yang final dan kita dari Golkar kami harapkan pada bulan Agustus ini sudah harus kita selesaikan di Jabar," ungkapnya.

Usai Golkar dan PDIP mengumumkan pasangan Cagub-Cawagub Jabar, partai berlambang pohon beringin itu akan melakukan pengecekan elektabilitas dengan lembaga survei.

Selain itu, Idrus juga berpesan kepada Cagub dan Cawagub Jabar nanti agar menerima seluruh aspirasi masyarakat.

"Dan bagaimana agar pasangan ini betul-betul sesuai dengan aspirasi rakyat dan karena itu kami mengecek aspirasi rakyat melalui beberapa lembaga survei yang ada. Saya kira itu nanti akan kami lakukan," tandasnya. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan sinyal untuk sepakat dengan opsi Golkar yang mengusung Dedi Mulyadi. "Pak Dedi juga membangun silaturahmi dengan DPD PDIP Jabar," tuturnya. 

"Mengingat PDIP Jabar bisa usung sendiri tetapi karena ini pemilu rakyat tentu saja kami harus memperhatikan betul bagaimana aspirasi rakyat Jabar mengenai calon pemimpinnya sehingga kerjasama itu dimungkinkan dan Agustus proses pengerucutan fit and proper test sudah dilakukan," pungkasnya.

Read More

Sekjen PDIP Soal Manuver Hary Tanoe ke Jokowi..?

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto menegaskan, tak ada tujuan lain pada manuver Hary Tanoesoedibjo yang merapat ke koalisi pendukung Joko Widodo atau Jokowi. Manuver itu, kata dia, murni bertujuan untuk mendukung pemerintah.

"Dukungan itu harus dilakukan dengan membaca kehendak rakyat bukan kalkulasi politik, bukan ingin mendapatkan kursi di kabinet," tegas Hasto usai bertemu Hamzah Haz di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2017).

Dia pun mengingatkan ke Hary Tanoe dan Partai Perindo, manuver itu haruslah murni untuk kemajuan bangsa. Dia pun meminta Hary Tanoe mengedepankan kepentingan rakyat.

"Jadi ini betul untuk bangsa dan negara. Maka PDIP lebih mengedepankan gimana kami beri dukungan melalui kerja politik ril baik DPR dan kemudian rakyat, jangan membawa persaingan pilpres, sementara fokus kita rakyat yang lebih baik," jelas Hasto.

Menurut dia, politik PDIP berbasis kerakyatan. Ini tercermin pada tradisi blusukan pada kepemimpinan di partai itu.

"Kita ikuti tradisi blusukan bagaimana setiap pemimpin datang di tengah rakyat. Itu tradisi kepemimpinan baik dari Joko Widodo," tutup Hasto.

Sebelumnya, Rabu 2 Agustus 2017 kemarin, Partai Perindo pimpinan Hary Tanoesoedibjo menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo atau Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq, rencana dukungan pada Jokowi akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Perindo, akhir 2017.

Read More

Golkar, partai terdepan yang ingin Jokowi kembali jadi Presiden

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Dukungan agar Joko Widodo (Jokowi) kembali menjabat sebagai Presiden semakin deras. Terbaru, Partai Hanura resmi menyatakan akan mendukung kembali Joko Widodo sebagai Presiden dalam pemilihan umum tahun 2019. Dukungan ini dikukuhkan dalam Rapat Pimpinan Nasional I tahun 2017 setelah 34 DPD Partai Hanura menyatakan kesepakatan. 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyambut baik resminya Hanura kembali mendukung Jokowi. Dengan artian, dukungan ke mantan Gubernur DKI Jakarta itu semakin bertambah setelah sebelumnya sejumlah partai menyatakan dukungan, di antaranya Partai Golkar, Hanura, Partai Nasdem, PPP dan nantinya akan disusul oleh Perindo. Namun, Idrus membanggakan dan sekaligus mengingatkan bahwa partainya yang pertama deklarasi mendukung Jokowi kembali maju sebagai calon presiden.

"Tetapi dari partai-partai itu yang pasti Partai Golkar yang lebih awal menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi selain PDIP sendiri. Kami menyatakan itu pada 17 Juli 2016 pada forum Rapimnas," kata Idrus usai menghadiri undangan pembukaan Rapimnas Partai Hanura I di Kuta, Jumat (4/8).

Tercatat, partai berlambang pohon beringin ini memang menjadi partai yang paling berhasrat menginginkan Jokowi kembali menjadi Presiden. Pernyataan mendukung Jokowi dalam pemilihan presiden dilontarkan sejak Juli tahun 2016 atau tepatnya pada saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Dengan rahmat Allah SWT, Partai Golkar menyatakan mendukung dan mencalonkan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019," kata Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Setya Novanto mengatakan, keputusan itu diambil secara bulat setelah mendengarkan aspirasi ketua-ketua DPD dan masukan dewan pembina pada Rapimnas. Beberapa alasan Partai Golkar mendukung Jokowi antara lain karena Jokowi dianggap memiliki kebijakan yang sejalan dengan visi kesejahteraan tahun 2045 Partai Golkar yang menjadikan pembangunan ekonomi, terutama infrastruktur menjadi prioritas kebijakan.

Setelah resmi menyatakan dukungannya, Partai Golkar langsung bergerak cepat. Tak lama dari deklarasi itu, sejumlah daerah di Tanah Air dibanjiri oleh spanduk yang memajang wajah Jokowi dengan tulisan 'Capres Partai Golkar Pemilu 2019. Dalam spanduk, Jokowi berdampingan dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Sekjen Golkar Idrus Marham, dan Bendahara Umum Golkar Robbert Joppy Kardinal.

Ketua Harian Nurdin Halid memastikan langkah memasang spanduk itu sudah seizin Jokowi. Menurut dia, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto meminta izin saat Jokowi menghadiri Rapimnas. 

"Waktu Rapimnas kan Ketua Umum izin langsung," kata Nurdin.

Nurdin menambahkan, pemasangan foto tersebut di tingkat pusat maupun daerah bertujuan untuk mensosialisasikan dukungan ke Jokowi untuk pemilihan presiden 2019. Meski Pilpres masih 3 tahun lagi, namun dia menilai langkah ini harus dilakukan sejak dini.

Gerak cepat dari Golkar itu diharapkan agar seluruh kader kompak untuk mendukung pencalonan Jokowi. Golkar mengantisipasi kejadian di pilpres 2014 terulang. Saat itu, ada kader yang tak mendukung keputusan mencalonkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Kami tak mau terulang seperti yang lalu, pengurus Golkar justru tak menjalankan putusan Partai. Oleh karena itu, kami sosialisasi sejak awal sehingga nanti saat pemilu tidak ada kader yang tidak mendukung calon yang diusung Golkar," katanya.

Presiden Jokowi sendiri belum mau berkomentar tentang pemilihan presiden tahun 2019. Dia juga enggan berkomentar soal dukungan dari partai politik. Satu per satu setiap partai deklarasi, Jokowi enggan mengomentarinya. 

Read More

Dukung Jokowi apa respons dari 2 partai itu?

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi mempertanyakan sikap Partai Perindo yang mendukung Joko Widodo atau Jokowi maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Saya agak heran, kok cepat sekali berbalik arah, seperti angkot kurang penumpang. Tahu-tahu langsung mutar di tengah jalan. Jika mutar-mutar seperti itu, bakalan tidak pernah sampai tujuan nanti. Orang akan bertanya tanya, memangnya tujuan angkot ini kemana?" ujar Taufiq di Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Berbeda dengan Nasdem, PAN yang juga mendukung pemerintahan mempersilakan Perindo mendukung Jokowi. Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan menyebut, Perindo pasti punya hitung-hitungan sendiri dalam mendukung Jokowi.

"Katakanlah ada partai yang sudah menyatakan dukungan koalisi, kita harus hormati. Kita berikan apresiasi kepada siapapun itu. Kemudian kalau masih ada partai yang melakukan kalkulasi politik dan analisa konfigurasi politik, itupun harus kita hormati," papar Taufik.

Dia menambahkan, dukungan suatu partai terhadap seseorang pasti memiliki latar belakang masing-masing. Termasuk Partai Perindo yang memberikan dukungannya kepada Jokowi.

Menurut Taufik, latar belakang tiap partai tentunya beragam. Makanya, setiap keputusan dari partai politik itu harus dihormati.

"Parpol mendukung atau menarik dukungan itukan hal yang sifatnya sangat internal. Jadi kita hormati setiap keputusan parpol karena akan menjelang pileg dan pilpres," ucap Taufik.

Rabu 2 Agustus 2017 kemarin, Partai Perindo pimpinan Hary Tanosoedibjo menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo atau Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq, rencana dukungan pada Jokowi akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Perindo, akhir 2017.

Read More

Hanura Beberkan Alasan Dukung Jokowi di Pilpres 2019

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Partai Hanura akan melangsungkan rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Bali pada 3-5 Agustus 2017. Rencananya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menghadiri rapimnas tersebut.

Wakil Ketua DPP Partai Hanura I Gede Pasek Suardika menyatakan, partainya akan mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo pada Pemilu 2019. Ada beberapa alasan dukungan, salah satunya pada pembahasan presidential threshold di UU Pemilu, sikap Hanura sudah jelas sejalan dengan partai pendukung pemerintah lainnya.

"Dalam pengambilan keputusan presidential threshold posisi Hanura sudah jelas ingin mempertahankan norma-norma yang sudah berjalan di dalam sistem kepemiluan agar tidak diutak-atik, diubah sedemikian rupa. Meskipun ini baru pertama kali dan muncul perdebatan, tapi kan norma presidential treshold tetap penting," kata Pasek di Kantor Gubernur Bali, Rabu (2/8/2017).

Dia melanjutkan, dukungan kepada Jokowi itu dimaksudkan agar proses pembangunan yang sedang digencarkan pemerintah tetap berkesinambungan. Ia menilai pembangunan yang dilakukan era kepemimpinan Jokowi menyentuh kebutuhan rakyat secara mendasar.

Hanura, kata dia, juga ingin anggaran sebanyak mungkin dipakai untuk infrastruktur yang langsung dapat dinikmati rakyat di mana pun infrastruktur itu dibangun.

Pasek menuturkan, Jokowi juga berhasil membangun negeri ini di bawah banyak tekanan dan meski kebijakan yang diambil dianggap tak populer.

Bukan Terlalu Dini

Bagi Pasek, deklarasi dukungan yang akan dilakukan Hanura untuk Jokowi bukan merupakan keputusan terlalu dini. Sebaliknya, keputusan itu sudah tepat lantaran tahapan pemilu akan segera berjalan.

"Ini kan sudah dekat dengan tahapan pemilu. Karena begitu undang-undang ini dijalankan, itu kan kemudian tahapan akan segera dimulai. Pada saat itu partai politik sudah harus bersiap," kata dia.

Dia mengatakan, bagi Hanura, deklarasi dukungan ini juga bagian dari strategi politik mengadaptasi perubahan Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan.

Dia menampik jika Hanura akan menyodorkan nama kadernya untuk mendampingi mantan Wali Kota Solo tersebut.

"Keseluruhan strategi karena serentak. Keserentakan ini perlu strategi yang harus dirancang dari awal. Kita baru memastikan bahwa keberlangsungan pemerintah ini tidak dalam posisi mengajukan cawapres. Soal itu lebih teknis, dengan posisi di dalam atau di luar pemerintah ini strategi harus berbeda," kata Pasek.

Read More