Fahri Hamzah gantikan Setnov di upacara Kesaktian Pancasila

TRIMS NEWS  -  Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menggantikan posisi Ketua DPR Setya Novanto. Sedianya, Setnov, sapaan akrab Novanto, membacakan ikrar serta melakukan penandatanganan dalam upacara hari kesaktian pancasila di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Dari Sumber Agen Poker Online, Setnov, diketahui masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur. 

Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut. Pantauan merdeka.com sejumlah pejabat hadir dalam upacara tersebut.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian terpantau hadir. Pun halnya dengan sejumlah menteri menghadiri upacara tersebut. Menurut Agen Poker Online

Pada kesempatan itu pula, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin memimpin doa. Dalam doanya, terselip harapam agar bangsa Indonesia tidak terkungkum dengan peristiwa yang disebut dengan Gerakan 30 September (G30S).

"Jadikan kami bangsa yang damai. Agar kami tak tersandera sejarah kelam masa lalu," ucap Lukman dalam doanya. 

Read More

Nurdin sebut praperadilan Setnov tak berkaitan dengan struktur Golkar

AGEN POKER ONLINE - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan urusan Praperadilan tidak berkaitan dengan struktur Partai Golkar. Sebab hal tersebut adalah urusan pribadi Setya Novanto.

"Praperadilan itu tidak berkaitan dengan struktur Partai Golkar, praperadilan urusan pribadi Pak Setya Novanto. Tidak boleh dicampuri dengan urusan Partai Golkar," ujar Nurdin saat jumpa pers di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/7).

Dia menambahkan, apapun hasilnya di praperadilan, DPP Golkar fokus melakukan evaluasi kinerja yang berkaitan dengan dinamika yang terjadi. Kemudian, mengantisipasi penurunan elektabilitas Golkar untuk menghadapi kontestasi pemilu mendatang.

"Apapun hasil nya Golkar ya, DPP sekarang ini melakukan evaluasi terhadap kinerja partai berkaitan dengan dinamika yang terjadi khususnya penurunan elektabilitas Partai Golkar yg perlu segera diantisipasi. Karena waktu kita untuk berkerja tidak lama lagi dan tidak cukup lagi karena untuk 17 april, dan 3 oktober minggu depan itu sudah tahapan pendaftaran," tuturnya.

Jadi apapun hasil praperadilan ditolak atau diterima tidak ada kaitan dengan DPP. Pihaknya akan mengikuti proses tahapan ini, sehingga partai harus melaksanakan kinerja dengan akselerasi yg tinggi.

"Urusan Golkar adalah evaluasi terhadap kinerja partai untuk menang, Sebab, elektabilitas Partai Golkar sekarang ini saya nyatakan lampu kuning," terangnya. 

Read More

PAN ingatkan pansus angket agar tak tersandera KPK dan MK

AGEN POKER ONLINE -  Fraksi PAN menyarankan pansus angket segera menyusun rekomendasi akhir tanpa menunggu kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi UU MD3. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, dalam mengambil keputusan, pansus tidak boleh tersandera oleh KPK atau MK.

"Nah lembaga ini enggak boleh tersandera lembaga lain untuk mengambil keputusan. Atau mau menunggu putusan MK, ya enggak boleh juga," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/9).

Selain itu, pansus juga dirasa tak perlu memperpanjang masa kerjanya hanya karena menunggu kehadiran KPK dalam rapat. Sebab, tak ada jaminan KPK akan hadir meski masa kerja pansus sudah diperpanjang.

"Kalau nunggu KPK kan enggak ada jaminan juga KPK akan hadir. Bahkan KPK sampaikan di komisi III kami enggak hadir terus mau sampai kapan," tegasnya.

Apalagi KPK telah menyatakan sikap menolak hadir ke rapat pansus sampai putusan MK keluar. Jika terus menunggu maka proses yang berjalan di pansus menjadi tidak jelas. Pansus dinilai akan kesulitan mengambil keputusan terutama jika telah masuk tahun politik 2018.

"Tapi kalau perpanjang masa kerja pansus enggak tahu ujungnya kapan bekerja sehingga kan nanti sudah masuk tahun politik, masuk pencapresan saya kira sulit," ujar Yandri.

Dia melanjutkan, segala kekurangan atas temuan Pansus lebih baik segera direkomendasikan kepada lembaga terkait seperti BPK, KPK atau Presiden Joko Widodo.

"Kalau ada masalah keuangan tinggal direkomendasikan ke BPK. Kalau ada masalah internal KPK direkomendasikan ke KPK. Kalau ada revisi UU tinggal sampaikan ke presiden dalam hal penguatan KPK," imbuhnya.

Apabila pansus tetap bekerja, anggota Komisi II DPR ini akan mengusulkan pada partainya untuk mempertimbangkan menarik diri dari keanggotaan pansus angket KPK.

"Ya itu belum kita putuskan, tapi secara logika ya kalau enggak setuju, ini pribadi saya ya belum diputuskan di rapat DPP atau fraksi, ya sebaiknya ditarik tapi kan ada pertimbangan lain kalau kita enggak di dalam gimana kita mau mantaunya. Ini kan ada waktunya lah," ucapnya. 

Read More

Nurdin Halid akui JK dan Akbar Tandjung minta Setnov mundur dari Ketum Golkar

AGEN POKER ONLINE - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan internal partai hanya merekomendasikan Setya Novanto untuk nonaktif bukan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Tujuannya, agar Setnov bisa fokus dalam penyembuhan penyakitnya dan masalah hukum di KPK.

Rekomendasi agar Setnov nonaktif dari jabatannya merupakan hasil kajian dari tim pimpinan Yorrys Raweyai karena melihat elektabilitas Partai Golkar terus merosot. Penyebab utama adalah tersangkutnya sang ketua umum Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP.

"Siapa yang minta mundur? Enggak ada yang minta mundur. Dari internal itu minta supaya non-aktif. Agar konsentrasi mengurus masalah hukum dan kesehatan, supaya partai ini pedomannya bisa berjalan dengan baik," kata Nurdin saat dihubungi, Kamis (28/9).

"Beliau juga secara faktual dan fisik tidak bisa mengurus secara Harian. Maksudnya baik, agar beliau bisa konsentrasi, ada Plt. Itu masih kajian," katanya.

Nurdin mengakui pihak di eksternal partai Golkar seperti mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung yang meminta Setnov mundur.

"Kalau yang minta mundur itu dari luar, Pak JK, Akbar Tandjung. Dari dalam itu minta non-aktif dan supaya ada Plt," katanya.

Hingga saat ini, kata Nurdin, DPP Golkar belum bertemu dengan Setnov membicarakan rekomendasi tersebut. Hanya saja, DPP akan menerima jika Setnov bersedia untuk meninggalkan jabatan ketua umum.

"Bukan enggak setuju mundur, kalau beliau minta mundur pasti diterima, asal dengan kesadaran beliau, bukan dipaksa, begitu. Kalau dengan kesadaran sendiri, DPP harus menerima," katanya.

Read More

Fahri Hamzah: Pansus angket DPR lebih tinggi dari KPK dan Polri

AGEN POKER ONLINE -  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan Pansus angket yang dibentuk oleh DPR merupakan penyelidikan tertinggi. Menurut dia, pansus angket bahkan lebih tinggi dibandingkan Polri dan KPK.

"Pansus Angket DPR dimandatkan dalam konstitusi negara UUD 1945 ( Pasal 20 A ayat 2). Angket adalah lembaga penyelidikan tertinggi dalam negara Republik Indonesia," kata Fahri Hamzah dalam pesan singkat, Rabu (27/9).

Fahri pun menyayangkan sikap KPK yang tak mau hadir penuhi panggilan pansus angket KPK. Alasan KPK, menunggu keabsahan pembentukan pansus angket KPK yang tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kata Fahri, kalau ada lembaga yang menolak investigasi (angket) DPR karena ada urusan lain atau menganggap akan adanya intervensi sesungguhnya ini kesalahan fatal dalam pemikiran ketatanegaraan.

"Dalam Pansus Angket Bank Century dulu, justru Polri menghentikan pengusutannya terhadap kasus Century karena DPR sebagai pemilik hak penyelidikan tertinggi telah masuk," kata dia.

"Seharusnya itulah yang dilakukan KPK. Bukan malah dibalik. Seolah penyelidikan KPK adalah yang tertinggi," tuntas dia. 

Read More

Penolakan Jokowi rapat konsultasi dengan Pansus KPK akan dibahas di Bamus DPR

AGEN POKER ONLINE -  Presiden Joko Widodo menolak menanggapi permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menggelar rapat konsultasi dengannya. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sikap Presiden itu akan menjadi bahan pembahasan di rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus). 

Pimpinan DPR akan menggelar rapat membahas surat permohonan dari Pansus Hak Angket KPK untuk berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo hari ini.

"Mungkin nanti itu bahan di rapim dan bamus. Kalau memang sudah ada statement seperti itu kan nanti ada permintaan pun belum tentu permintaan itu dijadwalkan oleh pemerintah," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9).

Namun, Fadli mengaku belum melihat surat permintaan konsultasi yang disampaikan Pansus kepada pimpinan DPR. Fadli menuturkan, Bamus juga akan segera menjadwalkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan kerja Pansus Hak Angket KPK. 

"Saya belum lihat suratnya, tapi saya sudah dengar termasuk waktu itu ada permintaan untuk konsultasi dengan Presiden. Nanti tentu itu kalau surat itu ada saya belum lihat. Akan dibicarakan di Bamus. Kalau bamus nanti akan menjadwalkan segala terkait paripurna," terangnya. 

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, muncul dua pandangan di tingkat pimpinan terkait permintaan rapat konsultasi dari Pansus. Pertama, surat dari Pansus langsung saja diteruskan ke Presiden Jokowi. Kedua, pimpinan menindaklanjuti surat tersebut setelah masa kerja Pansus Hak Angket KPK selesai pada 28 September 2017. 

"Insya Allah kita baru hari ini bisa rapim. Kemarin ada dua pendapat," kata Fahri 

Fahri menyarankan, Pansus mempertimbangkan kembali permintaan konsultasi dengan Presiden setelah memberikan laporan kerja di rapat Paripurna terdekat. Apalagi, Presiden Jokowi telah menyatakan tak mau ikut campur dengan proses yang berjalan di Pansus.

Read More

Sekjen PPP sebut ada kemungkinan anggota DPR ingin lemahkan KPK

AGEN POKER ONLINE  -  Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arsul Sani mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ingin melemahkan KPK. Karena kata Arsul, tidak mungkin seluruh anggota DPR memiliki pendapat yang sama terkait KPK. 

"Di DPR ada 10 fraksi, tidak mungkin suaranya itu sama semua. Dan saya tidak ingin membantah, mungkin saja ada (anggota DPR) yang punya agenda untuk melemahkan KPK," kata Arsul dalam diskusi yang bertajuk 'KPK Isu, Fakta, dan Cerita', di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9).

Kendati demikian, dia membantah jika beberapa anggota itu terdapat dalam Panitia Khusus (Pansus) angket KPK. Anggota komisi III DPR ini juga menegaskan bahwa hal yang salah jika menganggap semua anggota DPR memiliki niatan untuk melemahkan KPK. 

"Kalau di pansus saya yakin tidak. Tapi yang salah itu menganggap semuanya (sama-sama ingin melemahkan KPK)," ujarnya. 

Selain itu, PPP, tegas Arsul menolak adanya pelemahan KPK. Mengingat saat ini pansus angket KPK sedang menyusun rekomendasi di akhir masa kerjanya. 

"Sudah mulai menyusun apa yang jadi rekomendasi. Saya menyampaikan posisi PPP kalau ada rekomendasi pansus yang menginginkan KPK ke depan hanya melakukan pencegahan posisinya seperti itu (tegas menolak)," pungkasnya.

Read More

Momen Prabowo dan Jenderal Gatot Nurmantyo saling tatap muka

AGEN POKER ONLINE -  Mabes TNI menggelar acara silaturahmi keluarga besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9). Hadir sejumlah purnawirawan jenderal dan jenderal yang hingga kini masih aktif.

Menariknya, dalam momen ini adalah pertemuan antara mantan Pangkostrad yang juga Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Keduanya tengah menjadi buah bibir sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2019.

Foto Prabowo dan Gatot ini bahkan diunggah oleh Prabowo sendiri di akun Facebook pribadinya, Jumat (22/9). Prabowo terlihat tengah menjabat tangan mantan Panglima ABRI Tri Sutrisno. Namun, Prabowo tampak menantap Jenderal Gatot yang hanya berjarak satu meter di depannya.

"Menghadiri acara Silaturahmi Keluarga Besar TNI. Jaya selalu Tentara Nasional Indonesia karena TNI adalah Tentara rakyat, lahir dari rakyat dan harus selalu berjuang untuk rakyat," tulis Prabowo.

Unggahan foto Prabowo ini dibagikan oleh lebih dari 2.500 netizen serta dikomentari lebih dari 1.600 netizen. 

Dalam acara silaturahmi ini, hadir juga Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso serta Menko Polhukam Wiranto. 

Read More

Ditolak Jokowi, Fadli Zon sebut rapat konsultasi Pansus tak diperlukan

AGEN POKER ONLINE -  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengamini sikap Presiden Jokowi yang menolak permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk berkonsultasi dengannya. Fadli menilai jika Presiden merasa tidak perlu adanya rapat konsultasi, maka Pansus Hak Angket KPK mematuhi keputusan itu. 

"Misalnya rapat konsultasi tapi rapat konsultasi tergantung pemerintah kalau pemerintah tidak perlu rapat ya tidak perlu," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9).

"Karena kalau kira ajukan pun nanti yang jawab pemerintah presiden dalam hal ini, kalau mereka perlu melakukan rapat konsultasi tentu diagendakan," sambungnya. 

Meski telah mendapat penolakan dari Presiden, Pimpinan DPR akan tetap menggelar rapat untuk membahas permintaan Pansus Hak Angket KPK tersebut pada Senin (25/9). Fadli berujar, pimpinan DPR hanya menjalankan prosedur jika ada surat permintaan dari anggota. 

Surat permintaan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi itu akan dibahas di rapat pimpinan. Apabila dirasa perlu, surat tersebut akan dibahas lagi di rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diteruskan ke Presiden Jokowi. 

"Ya mekanisme tentu prosedurnya perlu ditempuh. Prosedurnya ditempuh karena itu sudah menjadi permintaan," ujar Fadli. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak ingin menanggapi permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menemui dirinya. Menurut Jokowi, kerja Pansus Hak angket KPK adalah domain DPR.

"Itu wilayahnya DPR, kasus itu wilayahnya DPR, semua harus tahu. Itu domainnya ada di DPR," tegas Jokowi usai membuka Indonesia Business & Development Expo di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9). 

Read More

Tanggapan Gus Ipul jika Khofifah Maju Pilgub Jatim

AGEN POKER ONLINE - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengaku tidak risau jika Khofifah Indar Parawansa memastikan diri ikut bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2018.

"Sama saja, tidak masalah. Saya anggap semua calon kuat dan ada survei itu penunjuk arah informasi awal untuk kandidat agar bisa melakukan sesuatu sesuai aspirasi masyarakat, selebihnya sama," kata Saifullah di Kediri, Kamis (21/9/2017).

Ia menilai, semua orang berhak maju di pemilihan kepala daerah. Namun, ia mengingatkan keinginan para ulama.

"Bu Khofifah menteri bagus bisa berbuat untuk Indonesia. Maunya kiai berbagi peran, tapi jika tidak bisa tidak masalah," ujar dia.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, saat ini timnya masih proses pematangan koalisi partai-partai. Siapa yang disepakati untuk menjadi calon wakil gubernur Jatim termasuk dalam pembahasan.

Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya keputusan soal calon wakil gubernur Jatim ke partai. Ia berpendapat seluruh calon yang mengambil formulir calon wakil gubernur Jatim juga berkualitas dan berprestasi.

Ada lima calon yang telah mengambil formulir Wakil Gubernur Jatim di DPD PDIP Jatim. Mereka antara lain Bupati Ngawi Harsono yang akrab disapa Konang, Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan politikus Suhandoyo.

"Tentunya dari partai (yang memutuskan) dan sampai sekarang saya belum ada pembicaraan seperti itu. Jadi, tidak bisa menentukan sendiri, banyak pertimbangannya," kata Gus Ipul.

Kader NU Tersebar Merata

Sementara itu, kiai sepuh NU, Anwar Iskandar, dikonfirmasi mengaku bangga semua kader NU sudah merata di berbagai tempat, misalnya legislatif dan eksekutif. Ia berharap semua peran itu dilaksanakan dengan baik.

"Kader ulama itu bertebaran di mana-mana dan saya berharap semua dijaga perannya, dilaksanakan dengan baik. Yang jadi menteri sampai selesai, ketua DPRD sampai selesai, wakil gubernur juga, itu semua pekerjaan mulia," ujarnya.

Ia bersama ulama lainnya berharap semua masyarakat ikut menjaga kondisi politik tetap santun dan damai. Menghadapi pilkada, para ulama akan terus berdoa untuk menjaga keutuhan warga NU.

Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang ikut pilkada serentak pada 2018. Sejumlah calon nama menguat untuk ikut bertarung di pilkada.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf memastikan diri ikut pilkada. Sementara, nama lain yang santer adalah Ketua Umum DPP Muslimat yang juga Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Read More

Gerobak diangkut Satpol PP, ibu ini teriak 'rakyat belum merdeka'

AGEN POKER ONLINE - Satpol PP Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat menertibkan PKL yang berjualan di pinggir jalan atau yang lokasinya sangat dekat dengan badan jalan pada Selasa (19/9) pagi. Salah satu titik penertiban yaitu di Jalan Srikaya sekitar Stasiun Gondangdia.

Salah satu pedagang Sofia yang gerobaknya diangkut ke atas mobil oleh petugas sempat berteriak 'rakyat belum merdeka kalau kayak gini'. Pantauan merdeka.com, selain mengangkut gerobak kayu milik Sofia, petugas juga mengangkut motor roda tiga penjual pulsa yang parkir di pinggir jalan. 

Sofia mengatakan awalnya ia berjualan oli bajaj di sekitar stasiun. Namun sekitar setahun belakangan ia mulai berjualan nasi. 

Sebelum penertiban, ia mengaku belum pernah menerima surat peringatan dari pemerintah setempat. "Enggak dikasih peringatan, enggak apa tiba-tiba aja begini," ujarnya.

Alasan gerobaknya diangkut karena berjualan di pinggir jalan. Sepengetahuannya PKL hanya dilarang di atas trotoar dan saluran. Setelah gerobaknya diangkut ia tak bisa berjualan lagi sementara ia bingung kemana harus membawa lauk maupun sayur yang telah dimasak.

"Sedihlah mau usaha apa lagi saya gak punya ijazah," ujarnya. "Enggak tahu ini sekarang mau jualan di mana lagi. Ini makanan semua. Enggak mungkin sekarang habis. Harus nunggu sampai sore," sambungnya.

Read More

Wiranto: Raja dan Sultan Harus Turut Andil Perkuat Pancasila

AGEN POKER ONLINE - Menkopolhukam Wiranto turut mengisi materi di acara Musyawarah Raja-Raja se-Nusantara dalam Festival Keraton Nusantara (FKN) XI di Cirebon, Jawa Barat, Minggu kemarin.

Pada kesempatan itu, Wiranto mengajak para raja se-Nusantara untuk mengambil bagian dari upaya memperkuat kembali pemahaman Pancasila sebagai idiologi negara. Dia mengakui, keberadaan raja dan sultan memiliki hubungan historis dengan negara Indonesia.

"Pemerintah sudah mulai melakukan langkah kuat dan serius dengan membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pemantapan Pancasila," ujar Wiranto di Cirebon, Minggu 17 September 2017.

Dalam menjalankan peran memperkuat kembali ideologi Pancasila, dia mengaku ingin menyerap aspirasi dan menerima masukan dari para raja, keturunan raja dan sultan dari keraton se-Nusantara.

Aspirasi tersebut, kata dia, untuk dijadikan bahan pemerintah agar lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan. Kebijakan yang diambil terkait dengan keraton maupun kesultanan di Indonesia harus ada simbiosis mutualisma atau saling menguntungkan.

"Semua sepakat NKRI harus dipelihara, maka dari itu kami mencari cara untuk lebih memperkuat nilai ideologi Pancasila dengan menyerap aspirasi mereka," kata dia.

Dalam upaya menjaga keutuhan NKRI, Wiranto juga meminta para raja, sultan maupun pimpinan keraton se-Nusantara ikut mengambil bagian pada proses pembinaan bela negara. Simbiosis positif ini kita akan dapat membangun kerja sama, baik dalam menjaga stabilitas nasional, politik, keamanan dan ekonomi.

Dia meyakini, hingga saat ini keraton masih memiliki pengaruh di masyarakat.

"Dengan pengaruh itu saya ingin mengajak beliau-beliau untuk mengambil bagian dari bagaimana membumikan kembali perkuat kembali pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara," pungkas Wiranto.

Cinta Tanah Air

Sebelumnya, Wiranto menegaskan, penerapan bela negara harus dengan cara witing tresno jalaran soko kulino, sebuah peribahasa Jawa yang berarti tumbuhnya cinta karena telah terbiasa. Hal itu dikaitkan dengan perasaan cinta dan bela Tanah Air yang dirasakan publik karena terbiasa.

"Di Indonesia diwujudkan dalam banyak slogan, naik becak, masuk restoran, taksi, semua ada slogan bela negara, seperti slogan 'Saya Pancasila'," ujar Wiranto di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu 9 Agustus 2017.

Ia bercerita, sepulang dari Turki beberapa waktu lalu, ada nilai yang bisa dia petik. Turki berbatasan dengan Suriah, negara tempat bernaungnya ISIS, sebenarnya ingin membuat tembok pembatas. Namun, hal itu sulit dilakukan, sehingga Turki memilih untuk membuat 'tembok' di hati warganya.

"Bendera-bendera besar Turki dikibarkan di mana-mana, dan bisa dibilang rasio terorisme di Turki kecil, padahal negaranya berbatasan dengan Suriah," kata Wiranto.

Read More

Prabowo akui mencontek model kaderisasi PKS, tetapi gagal

AGEN POKER ONLINE -  Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, membandingkan kualitas kadernya dengan partai sekutunya, Partai Keadilan Sejahtera. Dia mengaku mencontek model kaderisasi PKS, tetapi belum berhasil membikin anggotanya disiplin.

Saat berorasi di 'Aksi Bela Rohingya 169', digelar di depan monumen Patung Kuda, Jakarta Pusat, Prabowo merasa iri dengan PKS yang mempunyai kader militan.

"Terus saya tanya, 'gimana ya PKS kok bisa militan? Pak kaderisasinya di gunung-gunung pak. Pakai tenda.' Jadi saya nyontek kaderisasi dari PKS," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, dia lantas membikin model pelatihan kaderisasi dengan gaya PKS. Yakni di alam terbuka dan menginap di tenda.

"Tapi saya lihat, terutama ibu-ibu PKS, disiplin banget. Kader-kader saya, waduh, udah langsung ke warung itu. Tapi akan saya tegur," ujar Prabowo. 

Read More

Pernyataan Keras RI soal Rohingya di Sidang Parlemen Se-ASEAN

AGEN POKER ONLINE - Ribuan orang turun ke jalan melakukan aksi bela Rohingya di Kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sementara di Filipina, delegasi parlemen Indonesia tengah memperjuangkan lahirnya resolusi penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap Rohingya dalam Sidang Umum ke-38 Parlemen Se-Asia Tenggara atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). 

Ketua delegasi parlemen Indonesia, Fadli Zon, dalam pernyataannya di hadapan anggota AIPA yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara, menegaskan komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Dalam pertimbangan Indonesia, penganiayaan etnis Rohingya yang sedang berlangsung di Myanmar telah mempengaruhi negara-negara tetangga dan membawa seluruh wilayah tersebut ke sebuah kemunduran.

"Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus melarikan diri dari negara tersebut karena ketidakadilan dan kekerasan, tidak ada kata-kata yang lebih baik untuk menggambarkannya daripada pembersihan etnis dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia," tegas Fadli Zon, di Makati Shangrila Hotel, Manila, Sabtu (16/9/2017). 

Ia menyatakan, posisi Indonesia dalam masalah Rohingya sangat keras dan jelas mengutuk serangan sistematis terhadap minoritas Rohingya. Indonesia mendesak semua pihak untuk menghormati peraturan undang-undang, menjalankan upaya menahan diri secara maksimal dan menghentikan kekerasan yang terus berlanjut terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

"Pemerintah dan Parlemen Myanmar harus memulihkan perdamaian dan stabilitas, dan memberikan keamanan dan bantuan untuk semua pihak yang memerlukan terlepas dari etnisitas, ras, agama, dan kepercayaan," kata Wakil Ketua DPR ini. 

Secara kolektif, sebagai anggota ASEAN, sambung dia, AIPA harus mengakhiri pemindahan dan penderitaan semua masyarakat yang terkena dampak eskalasi kekerasan.

"Kami mendorong Pemerintah Myanmar untuk melaksanakan rekomendasi dari Komisi Penasihat PBB di Negara Rakhine, dan juga untuk membuka negara mereka atas bantuan kemanusiaan dan mematuhi undang-undang kemanusiaan internasional dalam menangani krisis pengungsi," ungkap Fadli. 

Tanggapan Myanmar

Menanggapi pernyataan keras Indonesia, Ketua Delegasi Parlemen Myanmar, Khun Myatt, meminta seluruh negara anggota ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negerinya.

"Mohon menunggu dan jangan terburu-buru untuk menilai kondisi di negara kami dan kebijakan yang diambil pimpinan Myanmar," ucap Myatt.

Read More

Setelah korupsi, giliran narkoba mendera Partai Golkar

AGEN POKER ONLINE - Partai Golkar tak henti-hentinya didera musibah. Belum usai berita tentang keterlibatan sang ketua umum Setya Novanto dalam korupsi e-KTP, kini salah satu kader partai berlogo pohon beringin itu terjerat narkoba.

Dia adalah anggota Dewan Pakar Partai Golkar Indra J Piliang. Dia ditangkap di sebuah room karaoke Diamond club di kawasan Taman Sari, Jakarta, Rabu (13/9). Dia sedang asyik berdua bersama temannya yakni Romi Fernando (32) dan M Ismail Jamani (35).

Barang bukti seperti satu set alat isap sabu atau bong bekas pakai, dan satu korek gas disita dalam penangkapan itu. Hasil pemeriksaan polisi, Indra dinyatakan positif menggunakan obat terlarang jenis sabu.

"Bahwa yang bersangkutan sudah menggunakan jenis sabu selama 1 tahun," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (14/9).

Indra adalah alumni fakultas sejarah UI yang pernah turun ke jalan untuk menggulingkan kekuasaan Orde Baru pimpinan Soeharto. Sebelum di Golkar, Indra pernah bergabung bersama Amien Rais di Partai Amanat Nasional (PAN). Pada tahun 2008, dia baru bergabung di Golkar.

Indra juga dikenal kerap membangkang dari keputusan politik Partai Golkar. Seperti saat Pemilu 2014, dia memilih dukung Jokowi-JK ketimbang ikuti perintah partai yang mendukung Prabowo-Hatta.

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan partainya tak ada toleransi bagi kader yang terjerat kasus korupsi dan narkoba. Dia mengatakan, untuk dua hal ini partainya berkomitmen tegas memberikan sanksi kepada kader.

"Kalau soal itu kita satu, tidak ada toleransi untuk korupsi dan narkotika!," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Kamis (14/9).

Pada Pilkada DKI Jakarta, Indra juga tak nurut keputusan Golkar. Mantan calon Wali Kota Pariaman ini memilih dukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketimbang mendukung Ahok- Djarot.

Indra sederet politisi yang menambah citra buruk partai politik. Khususnya Golkar, sebelum ini juga partai penguasa Orde Baru ini tengah disorot karena KPK menetapkan sang ketum Novanto sebagai tersangka.

Novanto diduga menerima uang lebih dari setengah triliun dari proyek e-KTP. Hingga kini, kasusnya masih bergulir di KPK. Terakhir, KPK hendak memeriksa Novanto pada Senin 11 September kemarin. Sayang, Novanto sakit, dirawat di RS Siloam, Jakarta.

Novanto pun telah beberapa kali membantah terlibat korupsi e-KTP. Dia bahkan menantang KPK untuk membuktikan kapan dan dimana ia menerima duit sebanyak yang dituduhkan KPK itu.

Bukan cuma sang ketum, KPK juga baru saja menangkap kader Golkar yang menjadi Bupati Batu Bara, OK Arya. OK telah ditetapkan menjadi tersangka setelah disebut menerima suap dari kontraktor dalam proyek pembangunan infrastruktur di lokasi tersebut.

"Dalam OTT ini mengamankan Rp 346 juta rupiah bagian dari fee proyek senial Rp 44 miliar yang diduga diterima Bupati Batu Bara melalui para pelantara," kata Wakil Ketua KPK, Alexader Marwata, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/9)

Tak heran jika Badan Pusat Statistik merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional pada tahun 2016 menurun dibandingkan dengan 2015. Kepala BPS RI, Kecuk Suharyanto menerangkan IDI tahun 2016 hanya mencapai 70,09 dalam skala indeks 0-100.

"Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 72,82. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia masih termasuk dalam kategori sedang," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Ada tiga aspek di dalam menentukan IDI yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Tiga aspek ini mengalami penurunan poin dibandingkan tahun 2015.

Agar indeks ini meningkat di tahun mendatang, Suharyanto mengatakan ada beberapa indikator yang harus mendapat perhatian. Di antaranya kaderisasi parpol yang masih buruk dan demonstrasi anarkis.

"Indikator-indikator itu kalau diperbaiki kehidupan demokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik," jelasnya.

Read More

Demiz Minta Bertemu PPP, Bahas Pilkada Jabar 2018?

AGEN POKER ONLINE - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus melakukan penjaringan nama-nama yang akan diusung dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Selain dengan Ridwan Kamil, komunikasi juga dibangun kepada lainnya, termasuk dengan Deddy Mizwar alias Demiz.

Bahkan, menurut Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Wakil Gubernur Jawa Barat itu sudah menghubunginya. Demiz ingin bertemu untuk membicarakan masalah Pilkada.

"Kita tidak hanya berkomunikasi dengan RK (Ridwan Kamil) dengan Demiz juga. Demiz itu WA (WhatApp) saya. Itu minta ketemu dia," kata Arsul di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Namun begitu, Asrul menegaskan ajakan untuk bertemu itu belum bisa direalisasikan. Pihaknya masih mencari momen yang tepat agar semua pihak dapat menghadiri acara itu.

"Belumlah. Tunggu saja," jelas Arsul.

Terkait dengan nama calon dalam Pilgub Jabar, dia menegaskan belum memilikinya. Pengumuman kandidat baru akan dilakukan bulan depan. "Nantilah, Oktober ini, jangan diburu-buru," ungkap Arsul.

Demiz dan Gerindra Berakhir?

DPD Gerindra Jawa Barat sebelumnya menyatakan pihaknya mempertimbangkan untuk mencalonkan Deddy Mizwar maju dalam Pilgub Jabar. Sebab hingga kini belum ada progress menggembirakan, baik terkait kandidat maupun kerja sama dengan PKS sebagai partai yang berencana koalisi dengan Gerindra.

"Buat DPD Gerindra Jabar, pemberitaan 17 Agustus lalu untuk mengusung pasangan Demiz-Saikhu sejauh ini menjadi sulit direalisasikan," kata Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Mulyadi, kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa 12 September 2017.

Pencabutan dukungan itu disebabkan pertimbangan kesiapan kandidat dan dari PKS itu sendiri. Belum lagi pernyataan Saikhu yang mengatakan akan lebih memilih tetap mengabdi di kota Bekasi.

Selain itu, Saikhu juga menilai dirinya belum populer di Jawa Barat. Kini, Saikhu masih menjabat Wakil Wali Kota Bekasi dan merupakan kader PKS

"Belum lagi untuk pembicaraan koalisi, sejauh ini tidak Ada pembahasan yang mengarah kerja sama yang bersifat sinergi antara Gerindra dan PKS," jelas dia.

Selain itu, hingga hari ini belum ada komunikasi dari PKS untuk membicarakan formulasi kerja sama koalisi, baik program Pilgub, tim dan segala aspek bagi upaya untuk memenangkan Pilgub 2018.

Meski begitu, PKS menegaskan, partainya bersama Gerindra tetap mengusung pasangan Deddy Mizwar atau Demiz dengan Saikhu untuk Pilkada Jawa Barat 2018. Menurut dia, ini merupakan kesepakatan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Yang bisa menentukan dan mencabut dukungan di Gerindra itu Pak Prabowo. Dan hari Sabtu malam 9 September Pak Prabowo bertemu dengan Ustaz Salim Ketua Majelis Syuro PKS, justru mengokohkan dukungan kepada Demiz-Saikhu," ucap Sohibul , Selasa (12/9/2017).

Dia menuturkan, tidak masalah dengan apa yang disampaikan Mulyadi. Menurutnya itu bagian dari dinamika politik.

Read More

Ini Respons IDI, ketika KPK Minta Kesehatan Novanto Diperiksa Ulang

AGEN POKER ONLINE -  Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengaku belum menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa kesehatan tersangka kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto.

"Belum, sampai sekarang belum (ada surat masuk). Kami diminta, baru kita bantu, bukan kita proaktif. Artinya, kalau ada surat untuk second opinion baru dari keprofesian dan keilmuan masing-masing baru kita siapkan," ujar Sekjen IDI Adib Khumaidi, kepada Liputan6.com, Rabu (13/9/2017).

Adib menuturkan, permintaan memeriksa pihak yang terlibat perkara korupsi merupakan hal yang biasa diminta oleh KPK. pihaknya mengaku sudah bekerja sama dengan KPK, jauh sebelum perkara kasus e-KTP terungkap.

"Kalau ada second opinion, pada saat ada independensi profesi yang diminta, apalagi terkait masalah kesehatan, KPK menggangdeng IDI untuk meminta second opinion. Ini MoU yang sudah hampir 4 tahun kita lakukan," jelas Adib.

Untuk hasil pemeriksaan, Adib menyatakan IDI tak bisa mempublikasikan, karena langsung diberikan kepada KPK.

"Jadi saya kira wajar saja kalau KPK meminta kepada kita. Itu sudah biasa kita lakukan memang. Sudah beberapa kali. Tetapi soal hasilnya itu kita serahkan kepada KPK," pungkas Adi. 

Novanto Dirawat di RS Siloam

Sebelumnya, KPK menginginkan adanya pandangan lain dari IDI untuk mengecek kondisi kesehatan tersangka kasus proyek e-KTP Setya Novanto. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi benturan pendapat.

Ketua KPK Agus Rahardjo menilai, hasil pemeriksaan IDI dinilai dapat lebih netral untuk mengetahui penyakit Novanto yang membuatnya tidak menghadiri pemeriksaan.

Diketahui, dokter DPR Heri Suseno mengatakan, timnya belum bisa memastikan sakit yang diderita Setya. Kendati, dokter menduga Ketua Partai Golkar itu mengalami gejala vertigo.

"Kondisi terakhir masih dalam pendalaman. Kita waktu itu kan ngirim karena beliau lagi main ping pong jatuh. Jadi, ada indikasi itu vertigo," ujar Heri usai menjenguk Setnov di RS MRCCC Siloam, Jakarta, Selasa 12 September 2017.

Read More

Megawati Minta Masukan Dahlan Iskan soal Pilkada Jatim

AGEN POKER ONLINE - Jelang Pilkada Jawa Timur, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turun langsung ke Surabaya. Dia meminta masukan kepada mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait dengan ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Pak Dahlan Iskan adalah tokoh penting dan berpengaruh di Indonesia maupun Jatim, sehingga pandangan beliau sangat dibutuhkan," ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, di sela mendampingi Megawati di ruang VIP Bandara Juanda, Surabaya, Sidoarjo, Senin (11/9/2017).

Menurut dia, banyak yang tidak mengetahui hubungan emosional seorang Megawati dengan Dahlan Iskan selama ini. Meski, sejatinya mereka sudah lama memiliki hubungan sangat baik.

"Secara pribadi, Bu Mega mengenal Dahlan Iskan sangat baik, bahkan saat Dahlan sakit pun diberikan perhatian khusus. Meski dikenal memiliki pandangan berbeda, tapi aspek persaudaraan itulah yang menguatkan diiringi dengan semangat bergotong royong," ucapnya.

Dahlan Iskan, yang juga mantan Direktur Utama PT PLN tersebut, kata dia, memiliki pandangan yang bisa memberikan masukan terhadap bagaimana kepemimpinan Jawa Timur ke depannya.

Selain masukan dari Dahlan Iskan, Hasto menegaskan ketua umumnya juga telah mendengarkan masukan dari kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) melalui Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah sebelum memberikan rekomendasi mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim.

Megawati Putuskan Calon

"Sudah ada laporan dari Wasekjen dan nanti ketua umum yang akan memutuskan terkait Pilkada Jatim 2018," katanya.

Sementara itu, kedatangan Megawati dan rombongan disambut Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana, dan sejumlah pengurus DPD PDIP Jatim.

Di Surabaya, Megawati yang juga Presiden RI kelima itu mengunjungi Taman Kebun Bibit II di Wonorejo, Surabaya, setelah sehari sebelumnya memimpin langsung rapat konsolidasi pengurus PDIP se-Jatim di Malang.

Read More

PDIP mencari orang baik yang didukung NU di Pilwalkot Malang

AGEN POKER ONLINE -  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencari orang baik dalam Pemilihan Wali Kota Malang 2018. Selain baik, juga harus memiliki elektabilitas tinggi dan mendapat dukungan dari Nahdlatul Ulama (NU).

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari mengatakan, survei para bakal calon sudah final. Hasil survei akan segera dipaparkan di DPD Jawa Timur dan hasilnya akan diserahkan ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi.

"Yang jadi prioritas itu orang baik dengan rekam jejak baik. Kemudian memiliki elektabilitas bagus, didukung oleh NU. Ini penting makanya saya ke sini, kemudian dapat dukungan PDIP, paling tidak pernah bertemu dengan kader-kader PDIP," kata Sri Untari di Malang, Minggu (10/9).

Kata Untari, dari 13 lembaga survei ditunjuk dan direkomendasi oleh Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Timur sendiri memilih 11 survei untuk 18 Kabupaten/ Kota serta Propinsi. 

Termasuk di antaranya untuk pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Malang.

Selanjutnya DPP akan melakukan proses lagi berupa psikotest dan fit and proper test.

"Biasanya kami akan dipanggil untuk memutuskan daerah A, B, C mengapa diberi menu itu. Satu Kota akan diberi dua menu. Sesuai aturan memang dua menu, tetapi kadang-kadang menunya hanya satu, asal elektabilitasnya bagus dan sudah memiliki rekam jejak baik. Biasanya langsung dipakai," terangnya.

Dia menambahkan DPP PDIP sudah memiliki tim yang langsung turun ke bawah. Sementara saat ini yang dilakukan oleh DPD masih mencoba-coba meramu dari menu itu. "Kita masih masak-masak dari menu itu, kita masih meramunya bagaimana," pungkasnya.

Seperti diketahui, hingga kini ada enam orang mendaftar sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Malang melalui DPC PDIP Kota Malang. Mereka di antaranya Arief Wicaksono (Ketua DPC PDIP Kota Malang), Sutiaji (Petahana Wakil Walikota), Wahyu Eko Setiawan (aktivis) dan Dedi Rahmadi (Profesional).

Sementara Sutiaji, di sela kehadirannya menyambut kedatangan pengurus DPP PDIP di Pondok Pesantren Sabilurrosyad mengaku optimis mengantongi rekomendasi. Namun pihaknya masih belum berani banyak bicara lebih jauh.

Read More

Buat poros baru dengan PAN & PPP di Jabar, Demokrat sebut partai lain mau merapat

AGEN POKER ONLINE -   Partai Demokrat bersama PAN dan PPP sepakat membentuk poros baru di Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengisyaratkan akan ada partai lain yang merapat bersama poros Demokrat, PAN dan PPP.

"Mudah-mudahan masih bisa, karena saat ini baru tiga partai dan setelah itu masih bisa tambah saya rasa," kata Hinca di rumah Ketua Umum Partai Demokrat, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/9).

Hinca menuturkan, Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain karena tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung calon sendiri. Syarat pasangan maju di Pilgub Jabar harus mengantongi dukungan minimal 20 kursi di DPRD Jabar.

"Ya hampir di semua titik termasuk Jabar, pembentukan poros atau istilahnya koalisi antar partai menjadi keniscayaan karena parpol seperti Demokrat belum bisa sendirian oleh karena itu ya harus berkoalisi," tegasnya.

Demokrat telah menawarkan nama-nama kader kepada PAN dan PPP untuk diusung di pesta demokrasi tanah Pasundan itu. Dia mengakui partainya mengincar posisi calon Gubernur atau Wakil Gubernur.

"Nama masih terus kita perbincangkan baik dari kader kami maupun dari dua kader partai sahabat," tutupnya.

Poros PAN, PPP dan Demokrat ini telah mengantongi 25 kursi di DPRD Jawa Barat. Dengan modal itu, poros ketiga partai ini berencana mengusung bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur alternatif dari yang sudah ada, yakni Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, dan Dedi Mulyadi. 

Read More

Politisi Golkar: Presiden Jokowi penuhi janji, bukan curi start kampanye

AGEN POKER ONLINE - Sejumlah pihak mengkritisi Presiden Joko Widodo usai melakukan pertemuan dengan relawannya, Projo belum lama ini. Ada parpol yang menilai Jokowi curi start kampanye untuk Pilpres 2019 mendatang. Bahkan kritik juga datang dari PKB, partai pendukung pemerintah.

Namun bagi Golkar, yang juga merupakan parpol pendukung pemerintah, pertemuan Jokowi dengan Projo bukan termasuk curi start kampanye. Hal ini disampaikan politis Partai Golkar, Zainuddin Amali.

"Kami tidak lihat Jokowi curi start kampanye," katanya dikonfirmasi merdeka.com di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (8/9).

Menurut Ketua Komisi II DPR RI ini, sah-sah saja Jokowi bertemu Projo. Karena Projo juga bagian dari rakyat yang perlu didengar aspirasinya.

"Golkar enggak masalah dan mendukung itu," ujarnya.

Apa yang dilakukan Presiden saat ini, katanya, sebagai bentuk merealisasikan janjin saat kampanye pada Pilpres 2014. "Presiden bekerja melakukan program-programnya dan memenuhi janjinya saat kampanye, dan bukan ditujukan untuk curi start kampanye. Kami mendukung saja apa yang dilakukan Presiden," jelasnya.

Read More

Alasan KPK Tak Penuhi Undangan Komisi III DPR

AGEN POKER ONLINE - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI hari ini, Rabu (6/9/2017). Hal tersebut lantaran sebagian komisioner lembaga antirasuah itu tengah berada di luar kota.

"Karena sebagian pimpinan sedang menjalankan tugas lain di luar kota, jadi kita minta untuk dijadwal ulang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Febri mengatakan, pihaknya pasti akan menghadiri undangan Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK. Namun lantaran sebagian pimpinan tak bisa hadir, menurut Febri lebih baik jika pertemuan dijadwalkan ulang.

"Agar RDP bisa lebih maksimal nantinya jika semua pimpinan KPK hadir," jelas Febri.

Menurut dia, pihaknya sudah menyampaikan surat kepada Komisi III DPR pada Senin 4 Agustus 2017 kemarin. Surat berisi permintaan penjadwalan ulang RDP KPK dengan Komisi III DPR.

"Prinsipnya kita menghargai undangan Komisi III DPR dan bersedia hadir. Nanti akan dikoordinasikan kembali," kata Febri.

Dalami Pengakuan Aris Budiman

Komisi III DPR sebenarnya menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan memanggil pimpinan KPK hari ini, salah satunya untuk mendalami pernyataan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman dalam rapat Pansus Hak Angket.

"Rapat besok dengan pimpinan KPK yang pertama adalah membahas masalah-masalah aktual yang berkembang akhir-akhir ini. Yang kedua masalah anggaran karena kita sudah masuk ke anggaran 2018 APBN," kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, di Jakarta, Selasa 5 September 2017.

Dia menjelaskan, Komisi III DPR juga akan mengonfirmasi ke pimpinan KPK terkait sejumlah masalah di internal institusi tersebut yang dibeberkan oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman.

Read More

Ada Jokowi di balik keputusan Giring Nidji terjun ke politik

AGEN POKER ONLINE -   Vokalis grup band Nidji, Giring Ganesha resmi menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia yang awalnya apatis terhadap dunia politik, kini memilih terjun langsung karena terinspirasi tokoh idolanya, Presiden Joko Widodo. Apatisme Giring ini karena melihat banyaknya kasus korupsi di negeri ini yang menyebabkan Indonesia menjadi salah urus.

Bagi Giring, Jokowi telah membuat sikap apatisnya hilang. Melihat sosok Jokowi yang dinilainya bersahaja dan merakyat, tumbuh harapan baru dalam dirinya. "Awal bertemu Jokowi di bandara, sederhana banget, bersahaja, humble banget," ceritanya saat konferensi pers di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Saat Jokowi maju dalam Pilkada Jakarta, Giring mengaku menjatuhkan pilihan pada mantan Wali Kota Solo itu. Demikian juga saat Jokowi maju dalam Pilpres 2014 lalu. 

"Setelah jadi gubernur, MRT dibuat, ruang terbuka untuk keluarga semakin banyak, banyak perubahan dalam waktu singkat. Waktu memutuskan jadi presiden saya orang paling depan mendukung beliau," ujarnya. 

"Apatis berubah jadi harapan. Ternyata ada orang jujur, bekerja ikhlas dan melakukan begitu banyak perubahan," lanjutnya.

Jika seorang Jokowi bisa membawa perubahan, Giring pun optimis dirinya bisa melakukan hal yang sama. "Kalau Jokowi bisa, seorang Giring Ganesha juga pasti bisa dan saya memutuskan masuk politik," kata dia. 

Kendati sempat bersikap apatis, Giring mengatakan telah cukup akrab dengan dunia politik yang dia kenal melalui ayahnya yang seorang wartawan. Dia kerap berdiskusi dengan ayahnya tentang Indonesia.

"Setiap hari di meja makan selalu membicarakan tentang Indonesia tercinta. Selalu membicarakan Bung Karno, Pak Harto, ikon-ikon dan tokoh-tokoh nasional. Selalu membicarakan mimpi kita tentang Indonesia," kenangnya.

Sebelum memutuskan terjun ke politik, Giring juga meminta izin kepada keluarganya. Ibunya dan kakaknya yang melek politik berpesan kepadanya agar menjadikan politik sebagai jalan bekerja menyejahterakan rakyat Indonesia.

Read More

Kapolri: Isu Rohingya Malah Digoreng untuk Serang Presiden Jokowi

AGEN POKER ONLINE- Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyayangkan sejumlah pihak yang menggunakan isu kemanusiaan Rohingya untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Kesimpulan itu merupakan hasil pantauan dari postingan di media sosial.

"Ada Twitter analisis yang gunakan software namanya Opinion Analysist. Dengan software itu, yang berkembang tentang Rohingya adalah pemerintah, Presiden, Aung San Suu Kyi. Ternyata sebagian besar banyak mengaitkan masalah Rohingya dengan Presiden (Jokowi)," tutur Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Menurut Tito, isu Rohingya jadi banyak digunakan untuk membakar sentimen masyarakat Islam di indonesia dan akhirnya antipati kepada pemerintah. Hal itu tidak berbeda dengan cara-cara sebelumnya seperti penggunaan isu pemilihan gubernur atau kepala daerah lainnya untuk menyerang pemerintah.

"Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk goreng-goreng. Ini penelitian software Opinion Analysist," jelas dia.

Yang aneh, menurut Tito, isu Rohingya yang dikaitkan dengan pemerintah dan Presiden Jokowi lebih besar daripada isu soal kemanusiaan.

"Jadi orang-orang yang banyak menyampaikan isu di Twitter lebih banyak mengajak kelompok umat Islam lain berantipati pada pemerintah dan Presiden dibanding berusaha melakukan kegiatan kemanusiaan," lanjut Tito.

Tidak Usah Demo

Mantan Kapolda Metro Jaya itu pun meminta masyarakat dapat lebih waspada terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang berupaya memainkan isu tersebut.

Jika diarahkan ke pemerintah, lanjut Kapolri, fakta yang ada jelas menunjukkan sikap Presiden Jokowi sangat mendorong penyelesaian konflik kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.

"Pemerintah sudah lakukan langkah yang pas. Bukan hanya pernyataan. Presiden mengirim Menlu sudah ketemu pimpinan Aung San Suu Kyi, jenderalnya. Semua sudah bergerak. Kalau ada yang mau demo, kekerasan, mending enggak usahlah," Tito menandaskan.

Read More

Gerindra ajak bersatu lawan PDIP di Jateng, PPP bilang 'masih menghitung'

AGEN POKER ONLINE -  Partai Gerindra mengajak seluruh partai politik untuk bergabung melawan PDIP di Pilgub Jawa Tengah 2018. Namun, ajakan gabung untuk membentuk koalisi Gerindra ditanggapi datar oleh PPP.

Ketua DPP PPP Aunur Rofiq mengatakan, partainya saat ini mengkaji dan menghitung konstelasi politik terkini di Jawa Tengah. PPP belum bisa menentukan siapa yang akan diusung maupun berkoalisi dengan partai apa.

"PPP masih menghitung dan merembukkan tingkat elektabilitas yang cocok (untuk calon gubernur)," kata Rofiq saat dihubungi merdeka.com, Senin (4/9).

Jawa Tengah memang dikenal sebagai basis massa terbesar PDIP. Dalam Pemilu 2014 lalu, PDIP menang mutlak di Jateng. Di bawahnya ada Partai Golkar, dengan selisih suara hingga dua juta pemilih.

Soal ajakan gabung Gerindra, Rofiq malah menawarkan kader terbaiknya di Jawa Tengah. Dia yakin, kader tersebut mampu memimpin Jawa Tengah. Dia adalah Akhmad Muqowam, Ketua DPW PPP Jawa Tengah. 

"Pak Muqowam memiliki elektabilitas yang bagus di Jawa Tengah," kata dia.

Rofiq menekankan, PPP lagi-lagi masih belum menentukan sikap untuk Jawa Tengah. Saat ini masih terus melakukan observasi, siapa yang cocok untuk didukung dan diusung.

"Kami masih observasi secara internal dan dikaji sampai fiks," ujarnya.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Suryo Saputro Sriyanto secara terbuka mengajak partai lain bergabung melawan PDIP di kandang banteng. 

"Makanya kita terus melakukan komunikasi. Mari, yang fakta sekarang kan yang ngusung sendiri hanya PDIP. Ayo, partai yang lain kalau sepakat dengan kita bersama-sama. Soal calonnya, ayo dirembug bareng-bareng," kata dia.

Read More

Jokowi-JK Jadi Saksi Nikah Anak Buwas dan Budi Gunawan

AGEN POKER ONLINE -  Kepala BNN Komjen Budi Waseso menikahkan putrinya, Nindya Nur Prasati, dengan anak dari Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Mochammad Herviano Widyatama (Vino). Pernikahan menjadi spesial karena yang menjadi saksi adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Iya Presiden hadir pada akad nikah," kata Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat dikonfirmasi, Sabtu (2/9/2017).

Acara akad nikah dilaksanakan sekira pukul 08.00 WIB. Jokowi dan JK hadir di Assembely Hall Hotel Bidakara hampir bersamaan. Jokowi datang lebih dulu, disusul JK.

Keduanya kemudian duduk di kursi saksi mendampingi kedua mempelai. Tak hanya itu, hadir pula Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga duduk di kursi saksi.

Jokowi berdampingan dengan KH Ma'ruf Amin duduk di sisi Vino. Adapun JK dan Tjahjo duduk di sisi Nindy. Buwas sebagai ayahanda Nindy bertindak sebagai wali nikah.

"Pak Jokowi, Pak JK, Pak Kiai (Ma'ruf Amin) dan Pak Tjahjo jadi saksi. Pak Budi Waseso jadi wali nikah," kata ajudan Ma'ruf, Edi saat dihubungi liputan6.com.

Saat ini, rangkaian acara akad nikah sudah selesai dilaksanakan. Kedua mempelai kini tengah menjalani prosesi adat sebelum resepsi dilaksanakan.

"Pak Jokowi sudah meninggalkan lokasi. Sekarang sedang acara adat," imbuh Edi.

Read More

Bima Arya tolak maju Pilgub Jabar, PAN kembali munculkan Desi Ratnasari

AGEN POKER ONLINE -  Wali Kota Bogor Bima Arya memutuskan untuk tidak maju di Pilgub Jabar 2018. Keputusan itu tak menyurutkan niat Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengusung kadernya sendiri. Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno kembali memunculkan nama Desi Ratnasari.

"Kita tetap ingin berusaha kader kita maju kalau kader Bima enggak bisa kan kita masih punya kader yang mumpuni, Desi Ratnasari," ujarnya seusai menjenguk Wali Kota Tegal sekaligus kakak kandungnya, Siti Mashita di Rutan KPK, Jakarta, Jumat (1/9).

PAN tidak ingin buru-buru memutuskan dukungan. Meski mengaku memiliki kader potensial, PAN tidak menutup pintu komunikasi dengan calon dari luar partai.

"Kita enggak memutuskan ke A ke B yang jelas proses komunikasi politik tetap berjalan baik dengan dua Dedi yang ada, Dedi Mulyadi dan Dedi Mizwar, dan juga Ridwan Kamil," tandasnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya memutuskan untuk tidak maju di Pilgub Jabar 2018. Dengan begitu politisi PAN tersebut tetap melanjutkan tugasnya sebagai orang nomor satu di Bogor sampai masa jabatan habis.

"Hati dan pikiran saya ada di Kota Bogor. Jabatan dan posisi bukan tujuan saya. Pengabdian itu yang utama," kata Bima saat dikonfirmasi wartawan via ponselnya, Rabu (30/8).

Dia mengaku masih ingin bekerja dan selesaikan tugasnya di Bogor. Sebab sejak awal pencalonannya dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk bisa membangun kota hujan tersebut.

"Masih banyak PR yang belum tuntas di Bogor. Belum tentu juga saya lanjutkan periode kedua di Bogor. Yang pasti saya ikhtiar selesaikan tugas dengan baik di Bogor," ungkapnya. 

Read More