Fahri Hamzah gantikan Setnov di upacara Kesaktian Pancasila

TRIMS NEWS  -  Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menggantikan posisi Ketua DPR Setya Novanto. Sedianya, Setnov, sapaan akrab Novanto, membacakan ikrar serta melakukan penandatanganan dalam upacara hari kesaktian pancasila di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Dari Sumber Agen Poker Online, Setnov, diketahui masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur. 

Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut. Pantauan merdeka.com sejumlah pejabat hadir dalam upacara tersebut.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian terpantau hadir. Pun halnya dengan sejumlah menteri menghadiri upacara tersebut. Menurut Agen Poker Online

Pada kesempatan itu pula, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin memimpin doa. Dalam doanya, terselip harapam agar bangsa Indonesia tidak terkungkum dengan peristiwa yang disebut dengan Gerakan 30 September (G30S).

"Jadikan kami bangsa yang damai. Agar kami tak tersandera sejarah kelam masa lalu," ucap Lukman dalam doanya. 

Read More

Nurdin sebut praperadilan Setnov tak berkaitan dengan struktur Golkar

AGEN POKER ONLINE - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan urusan Praperadilan tidak berkaitan dengan struktur Partai Golkar. Sebab hal tersebut adalah urusan pribadi Setya Novanto.

"Praperadilan itu tidak berkaitan dengan struktur Partai Golkar, praperadilan urusan pribadi Pak Setya Novanto. Tidak boleh dicampuri dengan urusan Partai Golkar," ujar Nurdin saat jumpa pers di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/7).

Dia menambahkan, apapun hasilnya di praperadilan, DPP Golkar fokus melakukan evaluasi kinerja yang berkaitan dengan dinamika yang terjadi. Kemudian, mengantisipasi penurunan elektabilitas Golkar untuk menghadapi kontestasi pemilu mendatang.

"Apapun hasil nya Golkar ya, DPP sekarang ini melakukan evaluasi terhadap kinerja partai berkaitan dengan dinamika yang terjadi khususnya penurunan elektabilitas Partai Golkar yg perlu segera diantisipasi. Karena waktu kita untuk berkerja tidak lama lagi dan tidak cukup lagi karena untuk 17 april, dan 3 oktober minggu depan itu sudah tahapan pendaftaran," tuturnya.

Jadi apapun hasil praperadilan ditolak atau diterima tidak ada kaitan dengan DPP. Pihaknya akan mengikuti proses tahapan ini, sehingga partai harus melaksanakan kinerja dengan akselerasi yg tinggi.

"Urusan Golkar adalah evaluasi terhadap kinerja partai untuk menang, Sebab, elektabilitas Partai Golkar sekarang ini saya nyatakan lampu kuning," terangnya. 

Read More

PAN ingatkan pansus angket agar tak tersandera KPK dan MK

AGEN POKER ONLINE -  Fraksi PAN menyarankan pansus angket segera menyusun rekomendasi akhir tanpa menunggu kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi UU MD3. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, dalam mengambil keputusan, pansus tidak boleh tersandera oleh KPK atau MK.

"Nah lembaga ini enggak boleh tersandera lembaga lain untuk mengambil keputusan. Atau mau menunggu putusan MK, ya enggak boleh juga," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/9).

Selain itu, pansus juga dirasa tak perlu memperpanjang masa kerjanya hanya karena menunggu kehadiran KPK dalam rapat. Sebab, tak ada jaminan KPK akan hadir meski masa kerja pansus sudah diperpanjang.

"Kalau nunggu KPK kan enggak ada jaminan juga KPK akan hadir. Bahkan KPK sampaikan di komisi III kami enggak hadir terus mau sampai kapan," tegasnya.

Apalagi KPK telah menyatakan sikap menolak hadir ke rapat pansus sampai putusan MK keluar. Jika terus menunggu maka proses yang berjalan di pansus menjadi tidak jelas. Pansus dinilai akan kesulitan mengambil keputusan terutama jika telah masuk tahun politik 2018.

"Tapi kalau perpanjang masa kerja pansus enggak tahu ujungnya kapan bekerja sehingga kan nanti sudah masuk tahun politik, masuk pencapresan saya kira sulit," ujar Yandri.

Dia melanjutkan, segala kekurangan atas temuan Pansus lebih baik segera direkomendasikan kepada lembaga terkait seperti BPK, KPK atau Presiden Joko Widodo.

"Kalau ada masalah keuangan tinggal direkomendasikan ke BPK. Kalau ada masalah internal KPK direkomendasikan ke KPK. Kalau ada revisi UU tinggal sampaikan ke presiden dalam hal penguatan KPK," imbuhnya.

Apabila pansus tetap bekerja, anggota Komisi II DPR ini akan mengusulkan pada partainya untuk mempertimbangkan menarik diri dari keanggotaan pansus angket KPK.

"Ya itu belum kita putuskan, tapi secara logika ya kalau enggak setuju, ini pribadi saya ya belum diputuskan di rapat DPP atau fraksi, ya sebaiknya ditarik tapi kan ada pertimbangan lain kalau kita enggak di dalam gimana kita mau mantaunya. Ini kan ada waktunya lah," ucapnya. 

Read More

Nurdin Halid akui JK dan Akbar Tandjung minta Setnov mundur dari Ketum Golkar

AGEN POKER ONLINE - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan internal partai hanya merekomendasikan Setya Novanto untuk nonaktif bukan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Tujuannya, agar Setnov bisa fokus dalam penyembuhan penyakitnya dan masalah hukum di KPK.

Rekomendasi agar Setnov nonaktif dari jabatannya merupakan hasil kajian dari tim pimpinan Yorrys Raweyai karena melihat elektabilitas Partai Golkar terus merosot. Penyebab utama adalah tersangkutnya sang ketua umum Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP.

"Siapa yang minta mundur? Enggak ada yang minta mundur. Dari internal itu minta supaya non-aktif. Agar konsentrasi mengurus masalah hukum dan kesehatan, supaya partai ini pedomannya bisa berjalan dengan baik," kata Nurdin saat dihubungi, Kamis (28/9).

"Beliau juga secara faktual dan fisik tidak bisa mengurus secara Harian. Maksudnya baik, agar beliau bisa konsentrasi, ada Plt. Itu masih kajian," katanya.

Nurdin mengakui pihak di eksternal partai Golkar seperti mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung yang meminta Setnov mundur.

"Kalau yang minta mundur itu dari luar, Pak JK, Akbar Tandjung. Dari dalam itu minta non-aktif dan supaya ada Plt," katanya.

Hingga saat ini, kata Nurdin, DPP Golkar belum bertemu dengan Setnov membicarakan rekomendasi tersebut. Hanya saja, DPP akan menerima jika Setnov bersedia untuk meninggalkan jabatan ketua umum.

"Bukan enggak setuju mundur, kalau beliau minta mundur pasti diterima, asal dengan kesadaran beliau, bukan dipaksa, begitu. Kalau dengan kesadaran sendiri, DPP harus menerima," katanya.

Read More

Fahri Hamzah: Pansus angket DPR lebih tinggi dari KPK dan Polri

AGEN POKER ONLINE -  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan Pansus angket yang dibentuk oleh DPR merupakan penyelidikan tertinggi. Menurut dia, pansus angket bahkan lebih tinggi dibandingkan Polri dan KPK.

"Pansus Angket DPR dimandatkan dalam konstitusi negara UUD 1945 ( Pasal 20 A ayat 2). Angket adalah lembaga penyelidikan tertinggi dalam negara Republik Indonesia," kata Fahri Hamzah dalam pesan singkat, Rabu (27/9).

Fahri pun menyayangkan sikap KPK yang tak mau hadir penuhi panggilan pansus angket KPK. Alasan KPK, menunggu keabsahan pembentukan pansus angket KPK yang tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kata Fahri, kalau ada lembaga yang menolak investigasi (angket) DPR karena ada urusan lain atau menganggap akan adanya intervensi sesungguhnya ini kesalahan fatal dalam pemikiran ketatanegaraan.

"Dalam Pansus Angket Bank Century dulu, justru Polri menghentikan pengusutannya terhadap kasus Century karena DPR sebagai pemilik hak penyelidikan tertinggi telah masuk," kata dia.

"Seharusnya itulah yang dilakukan KPK. Bukan malah dibalik. Seolah penyelidikan KPK adalah yang tertinggi," tuntas dia. 

Read More

Penolakan Jokowi rapat konsultasi dengan Pansus KPK akan dibahas di Bamus DPR

AGEN POKER ONLINE -  Presiden Joko Widodo menolak menanggapi permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menggelar rapat konsultasi dengannya. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sikap Presiden itu akan menjadi bahan pembahasan di rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus). 

Pimpinan DPR akan menggelar rapat membahas surat permohonan dari Pansus Hak Angket KPK untuk berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo hari ini.

"Mungkin nanti itu bahan di rapim dan bamus. Kalau memang sudah ada statement seperti itu kan nanti ada permintaan pun belum tentu permintaan itu dijadwalkan oleh pemerintah," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9).

Namun, Fadli mengaku belum melihat surat permintaan konsultasi yang disampaikan Pansus kepada pimpinan DPR. Fadli menuturkan, Bamus juga akan segera menjadwalkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan kerja Pansus Hak Angket KPK. 

"Saya belum lihat suratnya, tapi saya sudah dengar termasuk waktu itu ada permintaan untuk konsultasi dengan Presiden. Nanti tentu itu kalau surat itu ada saya belum lihat. Akan dibicarakan di Bamus. Kalau bamus nanti akan menjadwalkan segala terkait paripurna," terangnya. 

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, muncul dua pandangan di tingkat pimpinan terkait permintaan rapat konsultasi dari Pansus. Pertama, surat dari Pansus langsung saja diteruskan ke Presiden Jokowi. Kedua, pimpinan menindaklanjuti surat tersebut setelah masa kerja Pansus Hak Angket KPK selesai pada 28 September 2017. 

"Insya Allah kita baru hari ini bisa rapim. Kemarin ada dua pendapat," kata Fahri 

Fahri menyarankan, Pansus mempertimbangkan kembali permintaan konsultasi dengan Presiden setelah memberikan laporan kerja di rapat Paripurna terdekat. Apalagi, Presiden Jokowi telah menyatakan tak mau ikut campur dengan proses yang berjalan di Pansus.

Read More

Sekjen PPP sebut ada kemungkinan anggota DPR ingin lemahkan KPK

AGEN POKER ONLINE  -  Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arsul Sani mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ingin melemahkan KPK. Karena kata Arsul, tidak mungkin seluruh anggota DPR memiliki pendapat yang sama terkait KPK. 

"Di DPR ada 10 fraksi, tidak mungkin suaranya itu sama semua. Dan saya tidak ingin membantah, mungkin saja ada (anggota DPR) yang punya agenda untuk melemahkan KPK," kata Arsul dalam diskusi yang bertajuk 'KPK Isu, Fakta, dan Cerita', di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9).

Kendati demikian, dia membantah jika beberapa anggota itu terdapat dalam Panitia Khusus (Pansus) angket KPK. Anggota komisi III DPR ini juga menegaskan bahwa hal yang salah jika menganggap semua anggota DPR memiliki niatan untuk melemahkan KPK. 

"Kalau di pansus saya yakin tidak. Tapi yang salah itu menganggap semuanya (sama-sama ingin melemahkan KPK)," ujarnya. 

Selain itu, PPP, tegas Arsul menolak adanya pelemahan KPK. Mengingat saat ini pansus angket KPK sedang menyusun rekomendasi di akhir masa kerjanya. 

"Sudah mulai menyusun apa yang jadi rekomendasi. Saya menyampaikan posisi PPP kalau ada rekomendasi pansus yang menginginkan KPK ke depan hanya melakukan pencegahan posisinya seperti itu (tegas menolak)," pungkasnya.

Read More