SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Preside ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kompak mengritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kritikan itu disampaikan keduanya dalam jumpa pers, usai menggelar pertemuan tertutup, di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Kamis (27/7) malam lalu.
Keduanya kompak menilai ada yang salah dari pemerintahan Jokowi. Salah satunya soal UU Pemilu. SBY dan Prabowo sama-sama tak setuju dengan UU Pemilu yang baru saja disahkan itu.
SBY menyatakan bersama Prabowo akan membuat gerakan moral untuk mengawasi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, gerakan moral diperlukan mana kala perasaan rakyat dicederai.
"Jika aspirasi tidak lagi didengar penyelenggara negara oleh pemimpin (Presiden Joko Widodo), wajib hukumnya kita mengingatkan, kita memberikan koreksi," kata SBY.
SBY menegaskan, gerakan moral itu bakal dilakukan secara beradab, yaitu bertumpu dengan nilai-nilai demokrasi dan tidak akan pernah merusak negara.
SBY juga menyatakan kekhawatirannya jika penguasa sampai melampaui batas akan abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaannya.
"Power must not go unchecked. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara," kata SBY.
Tak kalah keras, Prabowo bahkan mengingatkan pemerintahan Jokowi untuk tidak memaksakan kehendak, termasuk dalam hal melanggengkan kekuasaan. Pernyataan Prabowo ini berkaitan dengan revisi Undang-undang Pemilu, salah satunya ambang batas pencalonan presiden 20 persen yang didukung partai koalisi pemerintah.
"Karena ini sesuai yang disampaikan Pak SBY. Kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbangi dengan baik, mengingatkan mereka-mereka yang berada di kekuasaan bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik, dan demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika, semangat patuh kepada rush of the game dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara," kata Prabowo.
Tak cuma itu, Prabowo bahkan menyebut ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen adalah sebuah lelucon politik.
"Presidential threshold 20 persen itu lelucon politik yang menipu rakyat," kata Prabowo.
Prabowo mengaku dalam paripurna pengesahan UU Pemilu lalu dirinya memerintahkan seluruh kader partai Gerindra di DPR untuk keluar (walkout). Sebab, dia mengaku tidak ingin menjadi bahan tertawaan rakyat.
"Undang-undang Pemilu baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR RI. Yang kita tidak ikut bertanggungjawab. Karena kita tidak mau diketawakan sejarah," katanya.
Presiden Jokowi pun merespons kritikan kedua tokoh bangsa tersebut. Soal pernyataan SBY agar penguasa tak melampaui batas agar tidak abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaannya, Jokowi menilai pernyataan SBY itu sangat berlebihan.
"Sangat berlebihan," kata Jokowi meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri di PT Astra Otoparts, kawasan Greenland Industrial Center Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7) kemarin.
Jokowi menegaskan sebagai Kepala Negara tak pernah membuat kebijakan yang main sendiri atau menjadi pemimpin yang absolut. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.
Dia mencontohkan, saat menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Perppu tersebut, kata dia, harus atas persetujuan dari DPR sehingga pemerintah tak main sendiri dalam menerbitkannya.
"Dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya, setelah presiden mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut, mutlak, dari mana? Enggak ada," ujarnya.
Jokowi mengingatkan apabila DPR menyetujui dan Perppu disahkan, dirinya mempersilakan bagi yang menolak untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan, tak pernah melarang siapa pun untuk menggugat suatu produk yang menjadi usulan pemerintah.
"Kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses itu sangat terbuka sekali kok, apa masih kalau ada tambahan demo juga enggak apa-apa juga kan tidak apa-apa. Jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," katanya.
Tak cuma SBY, Jokowi juga merespons pernyataan Prabowo soal presidential threshold 20 persen di UU Pemilu yang baru adalah lelucon politik. Jokowi heran presidential threshold yang telah disahkan dalam undang-undang Pemilu itu diributkan. Sebab, presidential threshold telah digunakan pada dua kali Pemilu sebelumnya dan tidak ada yang meributkan seperti saat ini.
"Kita sudah mengalami dua kali Presidential Threshold 20 persen, (Pemilu) 2009 dan 2014. Kenapa dulu tidak ramai?," kata Jokowi.
Jokowi mengklaim, keinginan pemerintah dan partai politik pendukung terkait ambang batas pencalonan presiden semata-mata demi kemajuan politik dalam negeri jangka panjang. Dia mencontohkan, apabila presidential threshold nol persen dan calon presiden yang diusung oleh satu partai politik menang Pemilu, maka dia memprediksi akan terjadi gejolak. Sebab Presiden terpilih tersebut tak didukung mayoritas suara partai di DPR.
"Coba bayangkan, saya ingin berikan contoh, kalau nol persen, kemudian satu partai mencalonkan kemudian menang, coba bayangkan nanti di DPR? Di Parlemen? Kita dulu yang 38 persen saja kan waduh," katanya.
Jokowi juga menyindir ada pihak yang dulu mendukung presidential threshold 20 persen tapi sekarang malah menolak. Namun, Jokowi tak menyebut siapa orang dimaksudnya itu apakah SBY atau Prabowo.
"Dulu ingat, dulu meminta dan mengikuti, kok sekarang jadi berbeda?" kata Jokowi.
