Anies Baswedan, dilantik, dicopot dan dilantik lagi Jokowi

Trims News - Hari ini, Senin 16 Oktober 2017, warga DKI Jakarta punya gubernur dan wakil gubernur baru hingga 2022. Dia adalah Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Anies dan Sandi sukses memenangkan pertarungan melawan Basuki T Purnama - Djarot Saiful Hidayat dengan Agus Yudhoyono - Sylviana Murni pada Pilgub DKI 2017.

Pasangan yang diusung sejak awal oleh Gerindra dan PKS ini akan dilantik Presiden Joko Widodo pada Pukul 16.00 WIB sore nanti di Istana Negara, Jakarta. Menariknya, pelantikan bukan hal baru bagi Anies.

Menurut Sumber dari Agen Poker Online, Pada 27 Oktober 2014 lalu, Jokowi juga melantik Anies Baswedan. Kala itu, Anies ditunjuk oleh presiden untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan Saudara-saudara sebagai menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara-saudara. Bersediakah Saudara-saudara untuk mengambil sumpah menurut agama masing-masing?" ucap Presiden Jokowi kala itu kepada 34 menteri kabinet kerja yang di dalamnya ada Anies Baswedan. Sumber Poker Online.

Sayang, jabatan Anies di Kemendikbud hanya sampai 27 Juli 2016. Atau 21 bulan menjadi bagian di kabinet kerja Jokowi. Dia kena reshuffle, diganti oleh Muhadjir Effendy. Dari Nara sumber Poker Online.

Karir cemerlang Anies belum habis. Malah bertambah moncer usai dicopot Jokowi. Hari ini (16/10), Anies harus kembali ke Istana dengan kepala tegak.

Dia menghadap lagi Jokowi untuk dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta. Mantan Rektor Paramadina ini akan menggantikan jabatan pasangan Jokowi-Ahok yang terpilih pada Pilgub 2012 lalu.

Sejumlah janji telah disampaikan pasangan Anies-Sandi saat kampanye di Pilgub DKI 2017 lalu. Di antaranya, DP rumah nol rupiah, penutupan Hotel Alexis, penghentian proyek reklamasi Pantai Jakarta serta Kartu Jakarta Pintar plus.

Read More

Kakak angkat yakin Ahok punya peluang di Pilpres 2019

Trims News - Kakak angkat Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Andi Analta Baso Amier menyebutkan kans Ahok di pilpres di 2019 masih besar. Ia yakin, Ahok yang kini mendekam di Mako Brimob, jika sudah keluar, masih berpeluang mencalonkan diri pada pilpres 2019.

Menurut Agen Poker Online, "Kalau itu untuk Indonesia makin kuat. Ya tentu itu pasti bisa. Insya Allah," ujar Andi saat menghadiri 'Kaleidoskop dan Terima Kasih Untuk Ahok- Djarot' di Lapangan Banteng, Sabtu (14/10) malam.

Namun dari Poker Online, saat ini, Andi enggan membicarakan hal tersebut lebih lanjut. Mengingat Ahok masih menjalani hukuman tahanan selama dua tahun.

"Itu enggak bis kita bicarain. Karena dia masih di dalam," kata dia.

Dari Nara Sumber Poker Online, Ahok masih mendekam dalam tahanan atas kasus penistaan agama. Kendati begitu, dalam survei namanya masih mencuat. Survei Indikator, Ahok mendapat suara 16-17 persen dari 1220 responden sebagai pendamping Joko Widodo di pilpres 2019.

Nama Ahok, bersaing dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan Menkeu Sri Mulyani. Masing-masing memperoleh 14, 11 dan 9 persen. 

Read More

Golkar, PDIP, dan Hanura Sepakat Koalisi di Pilkada Jabar

Trims News -  Partai Golkar, Partai Hanura, dan PDIP sepakat membentuk koalisi jelang pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Juni 2018.

Ketiga partai berbasis nasionalis tersebut menamakan bentuk kerja sama yang dibangun dengan "Koalisi Pancasila".

Menurut Agen Poker Online, "Kita sudah sepakati ini. Hanura pernah bertemu dengan kita. Sebelumnya Partai Golkar juga. Kita sepakat berkoalisi baik di Kabupaten/Kota maupun di Pilgub Jabar. Kita namakan koalisi ini 'Koalisi Pancasila'," ujar Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanudin di Kantor DPD PDIP Jawa Barat, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung pada Jumat 13 Oktober 2017.

Meski sudah disepakati di tingkat Provinsi Jawa Barat, TB Hasanudin mengatakan, poros koalisi ini harus melapor terlebih dahulu ke DPP masing-masing partai.

"Biarkan DPP masing-masing yang menentukan, apapun hasilnya, kami di tingkat daerah siap memenangkan Pilgub Jawa Barat," kata Poker Online menambahkan.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, konstelasi koalisi yang saat ini dibangun bukan atas dasar kepentingan politik. Menurut dia, kesamaan platform ideologi menjadi dasar utama yang mempertemukan ketiga partai ini untuk berjuang demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

"Ukurannya bukan hal yang bersifat politik. Kita membangun koalisi ideologis. Kita tidak ingin sebuah koalisi ini hanya sekedar simbol, harus substantif demi kesejahteraan rakyat Jawa Barat. Makanya kita beri nama Koalisi Pancasila," tutur Dedi.

Meski tidak dihadiri oleh Partai Hanura, Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat Abdy Juhana mengatakan, partai besutan Wiranto itu sudah menyetujui kesepakatan ini.

"Hanura sudah setuju kok," ujar Dedi.

Dengan bergabungnya tiga partai ini, kata Dedi, siapapun calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung dipastikan sudah memenuhi syarat.

Berdasarkan Dari Narasumber Poker Online, Pasalnya, PDIP memiliki jumlah 20 kursi di DPRD Jawa Barat, Partai Golkar memiliki jumlah 17 kursi, kemudian disusul Partai Hanura dengan 3 kursi. Jumlah ini sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan pasangan bakal calon untuk bertarung dalam Pilgub Jawa Barat tahun depan.

Ajak Partai Lain

Koalisi Pancasila masih membuka diri bagi partai lain yang menyatakan minat untuk bergabung. Akan tetapi, partai yang imgin bergabung harus memenuhi syarat.

"Kita sangat terbuka bagi partai lain yang ingin bergabung. Tetapi ada syaratnya, jangan bawa-bawa nama bakal calon gubernur atau bakal calon wakil gubernur," kata TB Hasanudin.

Menurut TB, koalisi yang terjalin sudah lama dikomunikasikan. Dia mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan pengurus Partai Golkar maupun Partai Hanura di tingkat Jawa Barat.

"Kita komunikasi sudah lama. Sudah ada beberapa kali pertemuan sebelum kita putuskan untuk berkoalisi. Tapi ya itu, jangan bawa-bawa nama calon ya," kata sumber dari Agen Poker Online.

Sementara itu, dengan terbentuknya Koalisi Pancasila, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sudah melaksanakan perintah partainya.

Dia mengatakan, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memberikan dua tugas yakni mencari teman koalisi dan mencari pasangan untuk menghadapi Pilgub Jawa Barat.

"Kemarin kan saya ditugaskan mencari teman koalisi. Saya katakan targetnya satu bulan, ini belum sebulan sudah dapat. Kalau terkait nama, memang saya sepakat dengan Kang TB, jangan bawa nama lah, kita kuatkan partai, soal figur bisa belakangan," pungkas Dedi.

Read More

DPR Cecar Polri soal Pemanggilan Paksa Miryam S Haryani

Trims News -  Komisi III DPR mencecar Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait aturan pemanggilan paksa mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani. Beberapa waktu lalu, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah meminta Polri untuk memanggil paksa Miryam S Haryani ke DPR, tetapi ditolak oleh Kapolri.

Menurut Sumber Terpercaya Agen Poker Online, "Yang kami sayangkan di Undang-undang (MD3) itu tertera Kepolisian RI, sehingga perintah Undang-Undang ke sana. Kalau di Undang-undang perintahnya Pamdal, kami enggak akan minta bantuan Polri," ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo saat rapat bersama Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa mengatakan, Polri dalam wilayah pelaksanaan hukum tidak boleh menerjemahkan makna dari hukum itu sendiri. Polri dalam hal ini terlihat seperti menafsirkan Undang-Undang. Dari Poker Online.

"Ada kecenderungan Pak Kapolri menerjemahkan Undang-Undang. Tugas polisi adalah melaksanakan hukum," kata Desmond.

Anggota Komisi III DPR yang juga Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menambahkan, pemanggilan paksa ini bukanlah ranah pidana yang membutuhkan hukum acara.

"Ini ranah hukum tata negara yang dalam konteks hukum tata negara," jelas Agun.

Sementara itu, Tito mengatakan, sepanjang Undang-Undang tegas dan eksplisit, maka tidak akan ada keraguan Polri melaksanakannya. Terkait soal pemanggilan paksa ini, ia mengaku akan mempertimbangkan dengan membahasnya bersama para pakar di internal kepolisian.

"Jadi persoalannya mungkin pada saat pembuatan undang-undang juga tidak lengkap. Coba saja ada satu ayat, satu pasal menyampaikan bahwa teknis acara pemanggilan paksa dan penyanderaan disesuaikan dengan KUHAP," tegas Agen Poker Online.

Penolakan Kapolri Tito

Kapolri Jenderal Tito Karnavian tegas menolak permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menjemput paksa Miryam S Haryani, tersangka yang menghambat penyidikan e-KTP.

"Kalau ada pemintaan dari DPR (jemput paksa), saya sampaikan kemungkinan besar tidak bisa dilaksanakan," kata Tito di Gedung KPK, Senin 19 Juni 2017.

Menurut Tito, tidak ada landasan yang melegalkan Polri untuk menjemput paksa seseorang demi kepentingan Pansus DPR. Terlebih, itu menyangkut kasus yang tengah ditangani KPK. "Ada hambatan hukum, sekali lagi hukum acara. Ada kerancuan hukum," terang Tito.

Jemput paksa kepolisian adalah bersifar projusticia dan didasari pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tito menyarankan Pansus Angket KPK untuk meminta fatwa Mahkamah Agung guna memperjelas terkait permintaanya tersebut ke Polri. "Dari DPR bisa meminta fatwa ke Mahkamah Agung, biar lebih jelas," kata Tito.

Read More

Tiru Ahok-Djarot, Anies-Sandi bakal terima keluhan warga di Balai Kota

Trims News  - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan memulai bekerja di Balai Kota pada 16 Oktober mendatang. Tim Komunikasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Naufal Firman Yursak mengatakan Anies-Sandi tetap menjaga tradisi Gubernur Djarot Saiful Hidayat dan Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menyapa warga DKI di Balai Kota.

Menurut Agen Poker Online, "Tentu dong kan Gubernur DKI Jakarta. harus menyapa seluruh warga," kata Naufal di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

Naufal mengatakan Anies-Sandi akan bertemu warga setiap hari. Tetapi, dia tidak merinci apakah Anies-Sandi akan menyapa warga sama halnya yang dilakukan Djarot dan Ahok.

"Setiap hari pasti bertemu cuma bentuknya seperti apa kan tunggu tanggal mainnya. Tentunya pokoknya hadiah buat warga Jakarta," imbuh dia. Poker Online.

Diketahui dari Agen Poker Online, saat menjabat, setiap pagi Djarot dan Ahok selalu menyapa warga di ruangan depan Balai Kota. Mereka juga menyiapkan 'meja curhat' atau meja pengaduan untuk menerima keluh kesah masyarakat.

Read More

Wasekjen sebut Setnov bakal pimpin rapat pleno DPP Golkar besok

Trims News -  Wasekjen Partai Golkar Sarmudji membenarkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan memimpin rapat pleno DPP Partai Golkar besok. Rapat pleno diagendakan menyampaikan dan melaporkan persiapan ulang tahun Partai Golkar dan Rapat Kerja Nasional.

Menurut Sumber Agen Poker Online.

"Kabarnya Ketua Umum yang akan memimpin. Ya saya sudah dapat kabar dari Sekjen besok kita akan rapat Pleno," kata Sarmudji di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (10/10). Dari Sumber Terpercaya Poker Online.

Dia menjelaskan belum ada undangan resmi terkait rapat pleno tersebut. Namun demikian Agen Poker Online, Sarmudji menjelaskan agenda yang akan dibahas salah satunya yaitu terkait revitalisasi kepengurusan DPP Partai Golkar.

Meski begitu dia enggan merinci lebih banyak terkait pembahasan revitalisasi tersebut terkait pencopotan Yorrys Raweyai.

"Kemungkinannya, kalau memang Ketua Umum datang, ya mungkin Ketua Umum menyampaikan perihal revitalisasi. Kemungkinan," kata Sarmudji. 

Read More

MKD didesak berhentikan Setya Novanto dari Ketua DPR

Trims News - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) didesak segera memberhentikan Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Kinerja DPR selama dipimpin Setnov dinilai sangat buruk.

Sumber dari Agen Poker Online, Hal ini disuarakan Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah dalam diskusi bertajuk "KPK vs Setnov; Membuka Kotak Pandora" di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

"Seharusnya teman-teman di Mahkamah Kehormatan DPR itu kemudian segera bergerak untuk bersidang memproses (pemberhentian) Setya Novanto," terangnya Poker Online.

Para anggota DPR, kata Syamsuddin, juga seharusnya bersuara perihal pemberhentian Setnov. Sebab jika diam, dapat dicurigai bahwa Setya Novanyo tak hanya secara de facto menjadi Ketum Partai Golkar tapi juga terkonsolidasi dengan berbagai partai.

Menurut Agen Poker Online, "Untuk bisa meng-counter opini ini, persepsi publik itu adalah penting bagaimana respons teman-teman anggota DPR," jelasnya.

Menurutnya, tak layaknya Setnov berada di kursi pimpinan juga dilihat dari moralitas politiknya.

"Kedua juga kita lihat dari kinerjanya dan yang menjadi penting tidak ada keuntungan sedikit pun untuk bisa kita pertahankan karena hampir dapat dipastikan akan muncul kembali sprindik baru KPK," jelasnya.

Kinerja DPR di bawah pimpinan Setnov jika dilihat dari sisi legislasi sangat rendah. Dari 50 RUU yang masuk Prolegnas yang berhasil masuk pembahasan tiap tahunnya hanya berkisar dari tiga sampai enam RUU.

"Dari sisi pengawasan justru tersangka korupsi semakin bertambah. Jadi ada kegagalan di situ," katanya. 

Read More