Pernyataan Keras RI soal Rohingya di Sidang Parlemen Se-ASEAN

AGEN POKER ONLINE - Ribuan orang turun ke jalan melakukan aksi bela Rohingya di Kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sementara di Filipina, delegasi parlemen Indonesia tengah memperjuangkan lahirnya resolusi penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap Rohingya dalam Sidang Umum ke-38 Parlemen Se-Asia Tenggara atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). 

Ketua delegasi parlemen Indonesia, Fadli Zon, dalam pernyataannya di hadapan anggota AIPA yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara, menegaskan komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Dalam pertimbangan Indonesia, penganiayaan etnis Rohingya yang sedang berlangsung di Myanmar telah mempengaruhi negara-negara tetangga dan membawa seluruh wilayah tersebut ke sebuah kemunduran.

"Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus melarikan diri dari negara tersebut karena ketidakadilan dan kekerasan, tidak ada kata-kata yang lebih baik untuk menggambarkannya daripada pembersihan etnis dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia," tegas Fadli Zon, di Makati Shangrila Hotel, Manila, Sabtu (16/9/2017). 

Ia menyatakan, posisi Indonesia dalam masalah Rohingya sangat keras dan jelas mengutuk serangan sistematis terhadap minoritas Rohingya. Indonesia mendesak semua pihak untuk menghormati peraturan undang-undang, menjalankan upaya menahan diri secara maksimal dan menghentikan kekerasan yang terus berlanjut terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

"Pemerintah dan Parlemen Myanmar harus memulihkan perdamaian dan stabilitas, dan memberikan keamanan dan bantuan untuk semua pihak yang memerlukan terlepas dari etnisitas, ras, agama, dan kepercayaan," kata Wakil Ketua DPR ini. 

Secara kolektif, sebagai anggota ASEAN, sambung dia, AIPA harus mengakhiri pemindahan dan penderitaan semua masyarakat yang terkena dampak eskalasi kekerasan.

"Kami mendorong Pemerintah Myanmar untuk melaksanakan rekomendasi dari Komisi Penasihat PBB di Negara Rakhine, dan juga untuk membuka negara mereka atas bantuan kemanusiaan dan mematuhi undang-undang kemanusiaan internasional dalam menangani krisis pengungsi," ungkap Fadli. 

Tanggapan Myanmar

Menanggapi pernyataan keras Indonesia, Ketua Delegasi Parlemen Myanmar, Khun Myatt, meminta seluruh negara anggota ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negerinya.

"Mohon menunggu dan jangan terburu-buru untuk menilai kondisi di negara kami dan kebijakan yang diambil pimpinan Myanmar," ucap Myatt.

Read More

Setelah korupsi, giliran narkoba mendera Partai Golkar

AGEN POKER ONLINE - Partai Golkar tak henti-hentinya didera musibah. Belum usai berita tentang keterlibatan sang ketua umum Setya Novanto dalam korupsi e-KTP, kini salah satu kader partai berlogo pohon beringin itu terjerat narkoba.

Dia adalah anggota Dewan Pakar Partai Golkar Indra J Piliang. Dia ditangkap di sebuah room karaoke Diamond club di kawasan Taman Sari, Jakarta, Rabu (13/9). Dia sedang asyik berdua bersama temannya yakni Romi Fernando (32) dan M Ismail Jamani (35).

Barang bukti seperti satu set alat isap sabu atau bong bekas pakai, dan satu korek gas disita dalam penangkapan itu. Hasil pemeriksaan polisi, Indra dinyatakan positif menggunakan obat terlarang jenis sabu.

"Bahwa yang bersangkutan sudah menggunakan jenis sabu selama 1 tahun," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (14/9).

Indra adalah alumni fakultas sejarah UI yang pernah turun ke jalan untuk menggulingkan kekuasaan Orde Baru pimpinan Soeharto. Sebelum di Golkar, Indra pernah bergabung bersama Amien Rais di Partai Amanat Nasional (PAN). Pada tahun 2008, dia baru bergabung di Golkar.

Indra juga dikenal kerap membangkang dari keputusan politik Partai Golkar. Seperti saat Pemilu 2014, dia memilih dukung Jokowi-JK ketimbang ikuti perintah partai yang mendukung Prabowo-Hatta.

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan partainya tak ada toleransi bagi kader yang terjerat kasus korupsi dan narkoba. Dia mengatakan, untuk dua hal ini partainya berkomitmen tegas memberikan sanksi kepada kader.

"Kalau soal itu kita satu, tidak ada toleransi untuk korupsi dan narkotika!," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Kamis (14/9).

Pada Pilkada DKI Jakarta, Indra juga tak nurut keputusan Golkar. Mantan calon Wali Kota Pariaman ini memilih dukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketimbang mendukung Ahok- Djarot.

Indra sederet politisi yang menambah citra buruk partai politik. Khususnya Golkar, sebelum ini juga partai penguasa Orde Baru ini tengah disorot karena KPK menetapkan sang ketum Novanto sebagai tersangka.

Novanto diduga menerima uang lebih dari setengah triliun dari proyek e-KTP. Hingga kini, kasusnya masih bergulir di KPK. Terakhir, KPK hendak memeriksa Novanto pada Senin 11 September kemarin. Sayang, Novanto sakit, dirawat di RS Siloam, Jakarta.

Novanto pun telah beberapa kali membantah terlibat korupsi e-KTP. Dia bahkan menantang KPK untuk membuktikan kapan dan dimana ia menerima duit sebanyak yang dituduhkan KPK itu.

Bukan cuma sang ketum, KPK juga baru saja menangkap kader Golkar yang menjadi Bupati Batu Bara, OK Arya. OK telah ditetapkan menjadi tersangka setelah disebut menerima suap dari kontraktor dalam proyek pembangunan infrastruktur di lokasi tersebut.

"Dalam OTT ini mengamankan Rp 346 juta rupiah bagian dari fee proyek senial Rp 44 miliar yang diduga diterima Bupati Batu Bara melalui para pelantara," kata Wakil Ketua KPK, Alexader Marwata, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/9)

Tak heran jika Badan Pusat Statistik merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional pada tahun 2016 menurun dibandingkan dengan 2015. Kepala BPS RI, Kecuk Suharyanto menerangkan IDI tahun 2016 hanya mencapai 70,09 dalam skala indeks 0-100.

"Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 72,82. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia masih termasuk dalam kategori sedang," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Ada tiga aspek di dalam menentukan IDI yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Tiga aspek ini mengalami penurunan poin dibandingkan tahun 2015.

Agar indeks ini meningkat di tahun mendatang, Suharyanto mengatakan ada beberapa indikator yang harus mendapat perhatian. Di antaranya kaderisasi parpol yang masih buruk dan demonstrasi anarkis.

"Indikator-indikator itu kalau diperbaiki kehidupan demokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik," jelasnya.

Read More

Demiz Minta Bertemu PPP, Bahas Pilkada Jabar 2018?

AGEN POKER ONLINE - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus melakukan penjaringan nama-nama yang akan diusung dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Selain dengan Ridwan Kamil, komunikasi juga dibangun kepada lainnya, termasuk dengan Deddy Mizwar alias Demiz.

Bahkan, menurut Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Wakil Gubernur Jawa Barat itu sudah menghubunginya. Demiz ingin bertemu untuk membicarakan masalah Pilkada.

"Kita tidak hanya berkomunikasi dengan RK (Ridwan Kamil) dengan Demiz juga. Demiz itu WA (WhatApp) saya. Itu minta ketemu dia," kata Arsul di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Namun begitu, Asrul menegaskan ajakan untuk bertemu itu belum bisa direalisasikan. Pihaknya masih mencari momen yang tepat agar semua pihak dapat menghadiri acara itu.

"Belumlah. Tunggu saja," jelas Arsul.

Terkait dengan nama calon dalam Pilgub Jabar, dia menegaskan belum memilikinya. Pengumuman kandidat baru akan dilakukan bulan depan. "Nantilah, Oktober ini, jangan diburu-buru," ungkap Arsul.

Demiz dan Gerindra Berakhir?

DPD Gerindra Jawa Barat sebelumnya menyatakan pihaknya mempertimbangkan untuk mencalonkan Deddy Mizwar maju dalam Pilgub Jabar. Sebab hingga kini belum ada progress menggembirakan, baik terkait kandidat maupun kerja sama dengan PKS sebagai partai yang berencana koalisi dengan Gerindra.

"Buat DPD Gerindra Jabar, pemberitaan 17 Agustus lalu untuk mengusung pasangan Demiz-Saikhu sejauh ini menjadi sulit direalisasikan," kata Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Mulyadi, kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa 12 September 2017.

Pencabutan dukungan itu disebabkan pertimbangan kesiapan kandidat dan dari PKS itu sendiri. Belum lagi pernyataan Saikhu yang mengatakan akan lebih memilih tetap mengabdi di kota Bekasi.

Selain itu, Saikhu juga menilai dirinya belum populer di Jawa Barat. Kini, Saikhu masih menjabat Wakil Wali Kota Bekasi dan merupakan kader PKS

"Belum lagi untuk pembicaraan koalisi, sejauh ini tidak Ada pembahasan yang mengarah kerja sama yang bersifat sinergi antara Gerindra dan PKS," jelas dia.

Selain itu, hingga hari ini belum ada komunikasi dari PKS untuk membicarakan formulasi kerja sama koalisi, baik program Pilgub, tim dan segala aspek bagi upaya untuk memenangkan Pilgub 2018.

Meski begitu, PKS menegaskan, partainya bersama Gerindra tetap mengusung pasangan Deddy Mizwar atau Demiz dengan Saikhu untuk Pilkada Jawa Barat 2018. Menurut dia, ini merupakan kesepakatan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Yang bisa menentukan dan mencabut dukungan di Gerindra itu Pak Prabowo. Dan hari Sabtu malam 9 September Pak Prabowo bertemu dengan Ustaz Salim Ketua Majelis Syuro PKS, justru mengokohkan dukungan kepada Demiz-Saikhu," ucap Sohibul , Selasa (12/9/2017).

Dia menuturkan, tidak masalah dengan apa yang disampaikan Mulyadi. Menurutnya itu bagian dari dinamika politik.

Read More

Ini Respons IDI, ketika KPK Minta Kesehatan Novanto Diperiksa Ulang

AGEN POKER ONLINE -  Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengaku belum menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa kesehatan tersangka kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto.

"Belum, sampai sekarang belum (ada surat masuk). Kami diminta, baru kita bantu, bukan kita proaktif. Artinya, kalau ada surat untuk second opinion baru dari keprofesian dan keilmuan masing-masing baru kita siapkan," ujar Sekjen IDI Adib Khumaidi, kepada Liputan6.com, Rabu (13/9/2017).

Adib menuturkan, permintaan memeriksa pihak yang terlibat perkara korupsi merupakan hal yang biasa diminta oleh KPK. pihaknya mengaku sudah bekerja sama dengan KPK, jauh sebelum perkara kasus e-KTP terungkap.

"Kalau ada second opinion, pada saat ada independensi profesi yang diminta, apalagi terkait masalah kesehatan, KPK menggangdeng IDI untuk meminta second opinion. Ini MoU yang sudah hampir 4 tahun kita lakukan," jelas Adib.

Untuk hasil pemeriksaan, Adib menyatakan IDI tak bisa mempublikasikan, karena langsung diberikan kepada KPK.

"Jadi saya kira wajar saja kalau KPK meminta kepada kita. Itu sudah biasa kita lakukan memang. Sudah beberapa kali. Tetapi soal hasilnya itu kita serahkan kepada KPK," pungkas Adi. 

Novanto Dirawat di RS Siloam

Sebelumnya, KPK menginginkan adanya pandangan lain dari IDI untuk mengecek kondisi kesehatan tersangka kasus proyek e-KTP Setya Novanto. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi benturan pendapat.

Ketua KPK Agus Rahardjo menilai, hasil pemeriksaan IDI dinilai dapat lebih netral untuk mengetahui penyakit Novanto yang membuatnya tidak menghadiri pemeriksaan.

Diketahui, dokter DPR Heri Suseno mengatakan, timnya belum bisa memastikan sakit yang diderita Setya. Kendati, dokter menduga Ketua Partai Golkar itu mengalami gejala vertigo.

"Kondisi terakhir masih dalam pendalaman. Kita waktu itu kan ngirim karena beliau lagi main ping pong jatuh. Jadi, ada indikasi itu vertigo," ujar Heri usai menjenguk Setnov di RS MRCCC Siloam, Jakarta, Selasa 12 September 2017.

Read More

Megawati Minta Masukan Dahlan Iskan soal Pilkada Jatim

AGEN POKER ONLINE - Jelang Pilkada Jawa Timur, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turun langsung ke Surabaya. Dia meminta masukan kepada mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait dengan ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Pak Dahlan Iskan adalah tokoh penting dan berpengaruh di Indonesia maupun Jatim, sehingga pandangan beliau sangat dibutuhkan," ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, di sela mendampingi Megawati di ruang VIP Bandara Juanda, Surabaya, Sidoarjo, Senin (11/9/2017).

Menurut dia, banyak yang tidak mengetahui hubungan emosional seorang Megawati dengan Dahlan Iskan selama ini. Meski, sejatinya mereka sudah lama memiliki hubungan sangat baik.

"Secara pribadi, Bu Mega mengenal Dahlan Iskan sangat baik, bahkan saat Dahlan sakit pun diberikan perhatian khusus. Meski dikenal memiliki pandangan berbeda, tapi aspek persaudaraan itulah yang menguatkan diiringi dengan semangat bergotong royong," ucapnya.

Dahlan Iskan, yang juga mantan Direktur Utama PT PLN tersebut, kata dia, memiliki pandangan yang bisa memberikan masukan terhadap bagaimana kepemimpinan Jawa Timur ke depannya.

Selain masukan dari Dahlan Iskan, Hasto menegaskan ketua umumnya juga telah mendengarkan masukan dari kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) melalui Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah sebelum memberikan rekomendasi mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim.

Megawati Putuskan Calon

"Sudah ada laporan dari Wasekjen dan nanti ketua umum yang akan memutuskan terkait Pilkada Jatim 2018," katanya.

Sementara itu, kedatangan Megawati dan rombongan disambut Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana, dan sejumlah pengurus DPD PDIP Jatim.

Di Surabaya, Megawati yang juga Presiden RI kelima itu mengunjungi Taman Kebun Bibit II di Wonorejo, Surabaya, setelah sehari sebelumnya memimpin langsung rapat konsolidasi pengurus PDIP se-Jatim di Malang.

Read More

PDIP mencari orang baik yang didukung NU di Pilwalkot Malang

AGEN POKER ONLINE -  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencari orang baik dalam Pemilihan Wali Kota Malang 2018. Selain baik, juga harus memiliki elektabilitas tinggi dan mendapat dukungan dari Nahdlatul Ulama (NU).

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari mengatakan, survei para bakal calon sudah final. Hasil survei akan segera dipaparkan di DPD Jawa Timur dan hasilnya akan diserahkan ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi.

"Yang jadi prioritas itu orang baik dengan rekam jejak baik. Kemudian memiliki elektabilitas bagus, didukung oleh NU. Ini penting makanya saya ke sini, kemudian dapat dukungan PDIP, paling tidak pernah bertemu dengan kader-kader PDIP," kata Sri Untari di Malang, Minggu (10/9).

Kata Untari, dari 13 lembaga survei ditunjuk dan direkomendasi oleh Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Timur sendiri memilih 11 survei untuk 18 Kabupaten/ Kota serta Propinsi. 

Termasuk di antaranya untuk pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Malang.

Selanjutnya DPP akan melakukan proses lagi berupa psikotest dan fit and proper test.

"Biasanya kami akan dipanggil untuk memutuskan daerah A, B, C mengapa diberi menu itu. Satu Kota akan diberi dua menu. Sesuai aturan memang dua menu, tetapi kadang-kadang menunya hanya satu, asal elektabilitasnya bagus dan sudah memiliki rekam jejak baik. Biasanya langsung dipakai," terangnya.

Dia menambahkan DPP PDIP sudah memiliki tim yang langsung turun ke bawah. Sementara saat ini yang dilakukan oleh DPD masih mencoba-coba meramu dari menu itu. "Kita masih masak-masak dari menu itu, kita masih meramunya bagaimana," pungkasnya.

Seperti diketahui, hingga kini ada enam orang mendaftar sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Malang melalui DPC PDIP Kota Malang. Mereka di antaranya Arief Wicaksono (Ketua DPC PDIP Kota Malang), Sutiaji (Petahana Wakil Walikota), Wahyu Eko Setiawan (aktivis) dan Dedi Rahmadi (Profesional).

Sementara Sutiaji, di sela kehadirannya menyambut kedatangan pengurus DPP PDIP di Pondok Pesantren Sabilurrosyad mengaku optimis mengantongi rekomendasi. Namun pihaknya masih belum berani banyak bicara lebih jauh.

Read More

Buat poros baru dengan PAN & PPP di Jabar, Demokrat sebut partai lain mau merapat

AGEN POKER ONLINE -   Partai Demokrat bersama PAN dan PPP sepakat membentuk poros baru di Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengisyaratkan akan ada partai lain yang merapat bersama poros Demokrat, PAN dan PPP.

"Mudah-mudahan masih bisa, karena saat ini baru tiga partai dan setelah itu masih bisa tambah saya rasa," kata Hinca di rumah Ketua Umum Partai Demokrat, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/9).

Hinca menuturkan, Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain karena tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung calon sendiri. Syarat pasangan maju di Pilgub Jabar harus mengantongi dukungan minimal 20 kursi di DPRD Jabar.

"Ya hampir di semua titik termasuk Jabar, pembentukan poros atau istilahnya koalisi antar partai menjadi keniscayaan karena parpol seperti Demokrat belum bisa sendirian oleh karena itu ya harus berkoalisi," tegasnya.

Demokrat telah menawarkan nama-nama kader kepada PAN dan PPP untuk diusung di pesta demokrasi tanah Pasundan itu. Dia mengakui partainya mengincar posisi calon Gubernur atau Wakil Gubernur.

"Nama masih terus kita perbincangkan baik dari kader kami maupun dari dua kader partai sahabat," tutupnya.

Poros PAN, PPP dan Demokrat ini telah mengantongi 25 kursi di DPRD Jawa Barat. Dengan modal itu, poros ketiga partai ini berencana mengusung bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur alternatif dari yang sudah ada, yakni Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, dan Dedi Mulyadi. 

Read More