Ada Jokowi di balik keputusan Giring Nidji terjun ke politik

AGEN POKER ONLINE -   Vokalis grup band Nidji, Giring Ganesha resmi menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia yang awalnya apatis terhadap dunia politik, kini memilih terjun langsung karena terinspirasi tokoh idolanya, Presiden Joko Widodo. Apatisme Giring ini karena melihat banyaknya kasus korupsi di negeri ini yang menyebabkan Indonesia menjadi salah urus.

Bagi Giring, Jokowi telah membuat sikap apatisnya hilang. Melihat sosok Jokowi yang dinilainya bersahaja dan merakyat, tumbuh harapan baru dalam dirinya. "Awal bertemu Jokowi di bandara, sederhana banget, bersahaja, humble banget," ceritanya saat konferensi pers di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Saat Jokowi maju dalam Pilkada Jakarta, Giring mengaku menjatuhkan pilihan pada mantan Wali Kota Solo itu. Demikian juga saat Jokowi maju dalam Pilpres 2014 lalu. 

"Setelah jadi gubernur, MRT dibuat, ruang terbuka untuk keluarga semakin banyak, banyak perubahan dalam waktu singkat. Waktu memutuskan jadi presiden saya orang paling depan mendukung beliau," ujarnya. 

"Apatis berubah jadi harapan. Ternyata ada orang jujur, bekerja ikhlas dan melakukan begitu banyak perubahan," lanjutnya.

Jika seorang Jokowi bisa membawa perubahan, Giring pun optimis dirinya bisa melakukan hal yang sama. "Kalau Jokowi bisa, seorang Giring Ganesha juga pasti bisa dan saya memutuskan masuk politik," kata dia. 

Kendati sempat bersikap apatis, Giring mengatakan telah cukup akrab dengan dunia politik yang dia kenal melalui ayahnya yang seorang wartawan. Dia kerap berdiskusi dengan ayahnya tentang Indonesia.

"Setiap hari di meja makan selalu membicarakan tentang Indonesia tercinta. Selalu membicarakan Bung Karno, Pak Harto, ikon-ikon dan tokoh-tokoh nasional. Selalu membicarakan mimpi kita tentang Indonesia," kenangnya.

Sebelum memutuskan terjun ke politik, Giring juga meminta izin kepada keluarganya. Ibunya dan kakaknya yang melek politik berpesan kepadanya agar menjadikan politik sebagai jalan bekerja menyejahterakan rakyat Indonesia.

Read More

Kapolri: Isu Rohingya Malah Digoreng untuk Serang Presiden Jokowi

AGEN POKER ONLINE- Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyayangkan sejumlah pihak yang menggunakan isu kemanusiaan Rohingya untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Kesimpulan itu merupakan hasil pantauan dari postingan di media sosial.

"Ada Twitter analisis yang gunakan software namanya Opinion Analysist. Dengan software itu, yang berkembang tentang Rohingya adalah pemerintah, Presiden, Aung San Suu Kyi. Ternyata sebagian besar banyak mengaitkan masalah Rohingya dengan Presiden (Jokowi)," tutur Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Menurut Tito, isu Rohingya jadi banyak digunakan untuk membakar sentimen masyarakat Islam di indonesia dan akhirnya antipati kepada pemerintah. Hal itu tidak berbeda dengan cara-cara sebelumnya seperti penggunaan isu pemilihan gubernur atau kepala daerah lainnya untuk menyerang pemerintah.

"Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk goreng-goreng. Ini penelitian software Opinion Analysist," jelas dia.

Yang aneh, menurut Tito, isu Rohingya yang dikaitkan dengan pemerintah dan Presiden Jokowi lebih besar daripada isu soal kemanusiaan.

"Jadi orang-orang yang banyak menyampaikan isu di Twitter lebih banyak mengajak kelompok umat Islam lain berantipati pada pemerintah dan Presiden dibanding berusaha melakukan kegiatan kemanusiaan," lanjut Tito.

Tidak Usah Demo

Mantan Kapolda Metro Jaya itu pun meminta masyarakat dapat lebih waspada terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang berupaya memainkan isu tersebut.

Jika diarahkan ke pemerintah, lanjut Kapolri, fakta yang ada jelas menunjukkan sikap Presiden Jokowi sangat mendorong penyelesaian konflik kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.

"Pemerintah sudah lakukan langkah yang pas. Bukan hanya pernyataan. Presiden mengirim Menlu sudah ketemu pimpinan Aung San Suu Kyi, jenderalnya. Semua sudah bergerak. Kalau ada yang mau demo, kekerasan, mending enggak usahlah," Tito menandaskan.

Read More

Gerindra ajak bersatu lawan PDIP di Jateng, PPP bilang 'masih menghitung'

AGEN POKER ONLINE -  Partai Gerindra mengajak seluruh partai politik untuk bergabung melawan PDIP di Pilgub Jawa Tengah 2018. Namun, ajakan gabung untuk membentuk koalisi Gerindra ditanggapi datar oleh PPP.

Ketua DPP PPP Aunur Rofiq mengatakan, partainya saat ini mengkaji dan menghitung konstelasi politik terkini di Jawa Tengah. PPP belum bisa menentukan siapa yang akan diusung maupun berkoalisi dengan partai apa.

"PPP masih menghitung dan merembukkan tingkat elektabilitas yang cocok (untuk calon gubernur)," kata Rofiq saat dihubungi merdeka.com, Senin (4/9).

Jawa Tengah memang dikenal sebagai basis massa terbesar PDIP. Dalam Pemilu 2014 lalu, PDIP menang mutlak di Jateng. Di bawahnya ada Partai Golkar, dengan selisih suara hingga dua juta pemilih.

Soal ajakan gabung Gerindra, Rofiq malah menawarkan kader terbaiknya di Jawa Tengah. Dia yakin, kader tersebut mampu memimpin Jawa Tengah. Dia adalah Akhmad Muqowam, Ketua DPW PPP Jawa Tengah. 

"Pak Muqowam memiliki elektabilitas yang bagus di Jawa Tengah," kata dia.

Rofiq menekankan, PPP lagi-lagi masih belum menentukan sikap untuk Jawa Tengah. Saat ini masih terus melakukan observasi, siapa yang cocok untuk didukung dan diusung.

"Kami masih observasi secara internal dan dikaji sampai fiks," ujarnya.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Suryo Saputro Sriyanto secara terbuka mengajak partai lain bergabung melawan PDIP di kandang banteng. 

"Makanya kita terus melakukan komunikasi. Mari, yang fakta sekarang kan yang ngusung sendiri hanya PDIP. Ayo, partai yang lain kalau sepakat dengan kita bersama-sama. Soal calonnya, ayo dirembug bareng-bareng," kata dia.

Read More

Jokowi-JK Jadi Saksi Nikah Anak Buwas dan Budi Gunawan

AGEN POKER ONLINE -  Kepala BNN Komjen Budi Waseso menikahkan putrinya, Nindya Nur Prasati, dengan anak dari Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Mochammad Herviano Widyatama (Vino). Pernikahan menjadi spesial karena yang menjadi saksi adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Iya Presiden hadir pada akad nikah," kata Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat dikonfirmasi, Sabtu (2/9/2017).

Acara akad nikah dilaksanakan sekira pukul 08.00 WIB. Jokowi dan JK hadir di Assembely Hall Hotel Bidakara hampir bersamaan. Jokowi datang lebih dulu, disusul JK.

Keduanya kemudian duduk di kursi saksi mendampingi kedua mempelai. Tak hanya itu, hadir pula Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga duduk di kursi saksi.

Jokowi berdampingan dengan KH Ma'ruf Amin duduk di sisi Vino. Adapun JK dan Tjahjo duduk di sisi Nindy. Buwas sebagai ayahanda Nindy bertindak sebagai wali nikah.

"Pak Jokowi, Pak JK, Pak Kiai (Ma'ruf Amin) dan Pak Tjahjo jadi saksi. Pak Budi Waseso jadi wali nikah," kata ajudan Ma'ruf, Edi saat dihubungi liputan6.com.

Saat ini, rangkaian acara akad nikah sudah selesai dilaksanakan. Kedua mempelai kini tengah menjalani prosesi adat sebelum resepsi dilaksanakan.

"Pak Jokowi sudah meninggalkan lokasi. Sekarang sedang acara adat," imbuh Edi.

Read More

Bima Arya tolak maju Pilgub Jabar, PAN kembali munculkan Desi Ratnasari

AGEN POKER ONLINE -  Wali Kota Bogor Bima Arya memutuskan untuk tidak maju di Pilgub Jabar 2018. Keputusan itu tak menyurutkan niat Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengusung kadernya sendiri. Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno kembali memunculkan nama Desi Ratnasari.

"Kita tetap ingin berusaha kader kita maju kalau kader Bima enggak bisa kan kita masih punya kader yang mumpuni, Desi Ratnasari," ujarnya seusai menjenguk Wali Kota Tegal sekaligus kakak kandungnya, Siti Mashita di Rutan KPK, Jakarta, Jumat (1/9).

PAN tidak ingin buru-buru memutuskan dukungan. Meski mengaku memiliki kader potensial, PAN tidak menutup pintu komunikasi dengan calon dari luar partai.

"Kita enggak memutuskan ke A ke B yang jelas proses komunikasi politik tetap berjalan baik dengan dua Dedi yang ada, Dedi Mulyadi dan Dedi Mizwar, dan juga Ridwan Kamil," tandasnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya memutuskan untuk tidak maju di Pilgub Jabar 2018. Dengan begitu politisi PAN tersebut tetap melanjutkan tugasnya sebagai orang nomor satu di Bogor sampai masa jabatan habis.

"Hati dan pikiran saya ada di Kota Bogor. Jabatan dan posisi bukan tujuan saya. Pengabdian itu yang utama," kata Bima saat dikonfirmasi wartawan via ponselnya, Rabu (30/8).

Dia mengaku masih ingin bekerja dan selesaikan tugasnya di Bogor. Sebab sejak awal pencalonannya dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk bisa membangun kota hujan tersebut.

"Masih banyak PR yang belum tuntas di Bogor. Belum tentu juga saya lanjutkan periode kedua di Bogor. Yang pasti saya ikhtiar selesaikan tugas dengan baik di Bogor," ungkapnya. 

Read More

Ini tanggapan Sekjen Golkar disebut Doli 'nyaman bergelimang isu korupsi'

AGEN POKER ONLINE - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham angkat bicara soal tudingan yang dilontarkan Ahmad Doli Kurnia yang menyebut Setya Novanto dan Idrus Marham nyaman bergelimang isu korupsi. Hal ini diutarakan Doli merespons pemecatan yang dilakukan terhadap dirinya dari keanggotaan Partai Golkar.

Idrus mengatakan, ketua GMPG itu seharusnya berbicara sesuai aturan hukum yang ada. "Coba ditanya aja dia. Tanggapan kami adalah bahwa Golkar taat asas. Salah satu asas itu praduga tidak bersalah. Kecuali asas ini dihapus. Sepanjang asas itu ada, kita harus berpegang asas hukum praduga tidak bersalah. Siapaun tidak terlibat," kata Idrus di Gedung DPP Golkar, Angrek Neli, Jakarta Barat, Kamis (31/9).

Dia mengingatkan kepada Doli jika berbicara harus memiliki dasar, bukan hanya berdasarkan pada ambisi pribadi.

"Makannya kalau kita bicara harus ada dasarnya. Jangan hanya keinginan kita. Jangan hanya ada ambisi kita betul-betul taat asas," pungkas dia.

DPP Partai Golkar telah memecat Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai. Alasannya, Doli dinilai tidak taat aturan karena bertentangan dengan partai.

Doli pun angkat bicara. Mantan Ketua Umum KNPI itu mengaku hingga saat ini belum menerima surat atau pemberitahuan pemecatan dirinya dari DPP Golkar.

Doli menilai pemecatan tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan yang keliru dan merupakan kesalahan besar. Dia menilai kepemimpinan Golkar saat ini adalah yang paling buruk dalam sejarah partai berlambang beringin itu.

"Ternyata partai ini (Golkar) dikelola dengan kepemimpinan yang buruk seburuk-buruknya dalam sejarah Golkar. Sudah terindikasi korup, kemudian tidak ada rasa malu, tak bermoral, dan berlagak totaliter pula. Setyanovanto-Idrus Marham ternyata sangat nyaman bergelimang isu korupsi, takut dengan perbedaan, serta anti kritik dan dialog, main pecat pula," katanya dalam pesan WhatsApp kepada merdeka.com, Kamis.

Lebih lanjut Doli mengaku apa yang dilakukannya bersama GMPG adalah demi kebaikan dan keselamatan Partai Golkar yang sudah tercitrakan buruk dan negatif oleh kepemimpinan saat ini. Dia mengklaim apa yang dilakukannya bersama GMPG adalah menegakkan AD/ART dan keputusan tertinggi pada Munaslub.

"Jadi, dalam situasi seperti saat ini, saya menganggap hal ini biasa saja di dalam berjuang menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Saya dan GMPG akan terus lanjut dengan agenda-agenda perjuangan kami. Kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya cinta dan berbuat demi kebesaran dan kemajuan partai, dan siapa pula yang hanya berlindung serta memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," katanya. 

Read More

Fahri Hamzah ngaku pernah ingatkan Jokowi soal kelakuan KPK

AGEN POKER ONLINE -  Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menceritakan pernah ditanya oleh Presiden Joko Widodo terkait sikapnya yang kerap mengkritik KPK. Fahri menjelaskan kepada Jokowi soal KPK yang menyelewengkan kewenangan Presiden.

"Presiden nanya saya waktu bulan puasa, di situ ada pimpinan lembaga negara lain, Pak fahri, sambil senyum gitu loh, gimana. Gimana apa pak? Saya bilang begitu. Kok berantem terus? Sama siapa pak? Sama kPK. Dia bilang gitu sambil ketawa. Yang lain dengar sambil ketawa," kata Fahri sambil menirukan percakapannya dengan Jokowi di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).

Kemudian, Fahri langsung menjawab pertanyaan Jokowi. Dia menjelaskan bahwa KPK adalah negara dalam negara. Kemudian kata dia, KPK telah menyerobot kewenangan Presiden. 

"Ada banyak kejadian yang terjadi di Indonesia ini bapak tidak tahu. Tiba-tiba ada pejabat tinggi yang ditangkap. Tiba-tiba ada keributan," tutur Fahri menceritakan penjelasannya kepada Jokowi saat itu.

Karena kejadian tersebut, kata Fahri membuat Indonesia akan berdampak kurangnya yang berinvestasi karena terkenal dengan negara yang korupsi. 

"Sekarang kalau investasi tidak datang, akhirnya kita ngutang. Utang bukan investasi loh. Akhirnya subsidi rakyat dicabut, itu salah siapa coba? Salah presiden, saya udah ingetin presiden," tandas dia.

Read More