Wednesday, August 23, 2017

Gerindra akui ada kemungkinan Fadli bicara kasus Rizieq saat bertemu di Arab


AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab di Arab Saudi. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan pertemuan itu hanya pertemuan santai.

Namun, dalam pertemuan itu juga dimungkinkan membahas kasus hukum yang menjerat Rizieq. Pentolan FPI itu tersangkut dua kasus. Pertama, kasus chat berkonten pornografi dengan Firza Husein yang ditangani Polda Metro Jaya. Kedua, kasus penghinaan Pancasila yang ditangani Polda Jabar. Hingga saat ini, Rizieq selalu mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya.

"Saya pikir tidak mungkin jika dalam pertemuan santai dan pribadi tersebut tidak ada perbincangan tentang hal tersebut. Apalagi bukan merupakan hal yang tabu dan ilegal bicara tentang hal tersebut," kata Sodik saat dihubungi, Rabu (23/8).

Kendati demikian, kata Sodik, pembicaraan soal kasus-kasus hukum Rizieq tidak menjadi topik utama. Keduanya hanya bersilaturahmi dan membicarakan hal-hal ringan.

"Tapi dapat dipastikan itu bukan yang utama dan bukan satu-satunya agenda pembicaraan," ucapnya.

Tuesday, August 22, 2017

PAN Mulai Tampung Nama Bakal Calon untuk Pilpres 2019


AGEN POKER ONLINE - Meski pemilihan presiden kurang dua tahun, sejumlah partai politik mulai mengatur strategi untuk menentukan bakal calon yang akan diusung dalam ajang demokrasi lima tahunan tersebut. PAN yang saat ini menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Bandung, mulai menerima aspirasi kader terkait sosok yang akan ditampilkan dalam pilpres 2019.

"Mungkin karena momentum rakernas ini, ada sebagian kader termasuk adik-adik di BM (Barisan Muda) PAN yang ingin menyampaikan aspirasinya. Sebagai bagian dari aspirasi, kita harus mendengar dan menghormatinya. Namun, keputusan terhadap hal itu belum ada," kata Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Menurut dia, kendati ada pembicaraan soal calon pemimpin nasional, Ketua Umum Zulkifli Hasan mendapatkan prioritas utama. Semua kader tentu masih berjuang bagaimana agar PAN mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Baca Juga :


"Ketua Umum kami juga bisa diterima dan dipertimbangkan untuk menjadi salah seorang calon capres atau wapres pada Pilpres 2019," ujar dia.

Hal tersebut merujuk pada pengalaman Zulkifli Hasan dalam sejumlah bidang. Selain saat ini menjadi Ketua MPR RI, beliau juga pernah menjadi menteri. Bahkan sebelumnya, ia pernah juga menjadi anggota DPR.

"Kami tentu tidak ragu dengan kapasitas beliau. Tadi malam, secara informal, ada banyak peserta yang menyebut-nyebut nama beliau di arena rakernas," ujar dia.

Meski demikian, ia tidak menampik ada nama lain yang beredar. Hal itu dianggap wajar karena politik sifatnya cair dan dinamis. Semua kemungkinan bisa saja terjadi.

"Karena itu, sebagai bagian dari dinamika demokrasi, nama-nama tersebut akan tetap menjadi bagian dari masukan dan referensi bagi PAN," ujar Saleh Daulay.

Terkait koalisi yang digunakan, PAN mengaku belum sampai sejauh itu. Pihaknya masih terus memantau perkembangan politik Tanah Air, terlebih belum adanya peta koalisi dari partai lain.

"PAN belum memutuskan. Potret peta koalisi partai-partai lain juga belum kelihatan. Saat ini, PAN masih fokus melaksanakan konsolidasi dan evaluasi partai," ujar Saleh Daulay.

Tiga Nama Bakal Capres

Ketua Pelaksana Rakernas III PAN yang juga Ketua DPP, Yandri Susanto, sebelumnya mengatakan, agenda pembahasan calon presiden dan wakil presiden adalah permintaan dari para pengurus dan kader di daerah.

"Akan ada masalah capres dan cawapres dibahas. Apakah menyebut nama atau tidak, apakah PAN kembali mengusung Jokowi atau Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra) atau juga Gatot Nurmantyo (Panglima TNI), itu kita lihat," ucap Yandri di ruang Fraksi PAN, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.

Yandri mengungkapkan, tiga nama itu kerap muncul di lingkungan kader. Namun, bisa saja nama lain juga akan muncul dalam rakernas.

"Semua bisa dimungkinkan beberapa nama. Saya enggak bisa menggiring. Tapi kalau Gatot itu kan sudah Panglima dan tidak masalah sebelum diputuskan partai. Pak Jokowi karena PAN mendukung pemerintahan sekarang. Pak Prabowo kita pernah berkoalisi di 2014. Siapa pun bisa terjadi, sama dengan Pilkada DKI, siapa sangka Anies dan Agus Harimurti maju," jelas Yandri.

Monday, August 21, 2017

Status tersangka Setnov disebut jadi bursa taruhan anggota DPR, nilainya miliaran


SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Ketua umum Golkar Setya Novanto (Setnov) diyakini akan mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Bahkan, dikabarkan praperadilan Setya Novanto ini jadi ajang taruhan antar sesama anggota DPR.

Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia yang mengungkapkan hal tersebut. Sayang dia tak mau menyebutkan darimana informasi ini diperoleh.

"Kami dapat informasi ada anggota DPR yang berani mengajak taruhan anggota DPR yang lain dan besar jumlahnya, miliar, bahwa Pak Setya Novanto ini akan lolos melalui praperadilan," ujar Doli di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta Pusat, Senin (21/8).

Dalam keterangannya, Doli enggan membeberkan informasi ini. Tetapi, ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya tersebut.

"Saya nggak nyebutin nama, makanya informasi itu ada yang menyampaikan ke kami lah. (Siap bertanggung jawab?) Oh iya. Sekali lagi ini dalam rangka sama-sama mengawal kasus e-KTP ini," tegasnya.

"(Itu taruhan sama-sama anggota DPR?) Katanya begitu, katanya bermiliar-miliar," sambungnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, pernyataan itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Sehingga, dengan adanya isu tersebut ia mengajak agar masyarakat sama-sama mengawal kasus e-KTP.

"Justru kami menjawab spekulasi masyarakat. Nantilah, ada saatnya kapan kami akan sampaikan (taruhan)," pungkasnya. 

Sunday, August 20, 2017

Basmin Mattayang Optimis Kendarai Parpol Maju di Pilkada Luwu


SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Bakal calon (Balon) Bupati Luwu Basmin Mattayang memastikan diri akan mendaftar lewat jalur partai politik. Meski bukan lagi kader salah satu partai politik basmin optimis akan mendapatkan tiket sebagai peserta dalam pesta demokrasi di kabupaten Luwu 2018 nanti.

Saat dimintai tanggapanya mengenai partai apa yang akan mengusungnya nanti, Basmin menjelaskan urusan partai itu urusan dia. Dia pun hanya daftar dan ikut semua tahapan penjaringan. "Sisanya saya sudah minta tolong ke rumah juang yang urus, jadi untuk perkembangan parpol pengusung silahkan tanyaki ke rumah juang nak, yang pasti insya allah saya daftar pilkada luwu lewat jalur parpol, doakan saja nak," jelas Basmin.

Juru bicara (Jubir) rumah juang, Adi Atma yang dikonfirmasi membenarkan hal itu, bahkan sejauh ini sudah terbangun komunikasi intens dengan beberapa Parpol yang dipastikan akan memberi rekomendasi usungan terhadap Basmin.

"Setelah PKB, Insya allah minggu ini kami akan mengumumkan partai politik yang telah memberikan rekomendasinya untuk pak Basmin gunakan dalam perhelatan pilkada 2018 mendatang," beber Adit, sapaan Adi Atma.

Rumah juang sendiri memang mendapat mandat langsung dari mantan Bupati Luwu, Basmin Mattayang untuk melakukan komunikasi serta lobi politik terhadap sejumlah Parpol.

"Iya pak basmin memang beberapa minggu lalu komunikasi ke kami agar dibantu untuk diuruskan partai pengusungnya, dan kami menyanggupi tugas tersebut, hasilnya kami telah mendapatkan rekomedasi PKB, sisanya kita lihat minggu ini dan beberapa minggu kedepan, kami tidak mau sesumbar dan asal klaim soalnya," tutup Adit. 

Saturday, August 19, 2017

Fahri Hamzah sebut koalisi PDIP-Demokrat bisa saja terjadi


SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pertemuan antara dua mantan presiden yakni Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono membuka peluang merapatnya Demokrat ke koalisi partai pendukung pemerintah maupun koalisi dengan PDIP. 

Akan tetapi, kata Fahri, hal tersebut akan ditentukan dengan pertemuan lanjutan antara SBY dan Megawati pasca bertemu saat HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara. 

"Bisa jadi (merapat ke pemerintah kemudian dapat jatah menteri) dan itu tergantung pertemuan antara Ibu Mega dan Pak SBY selanjutnya," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).

Lebih lanjut, Fahri menduga, pertemuan keduanya akan ditentukan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan presiden di UU Pemilu apakah nol persen atau 20 persen.

Jika nantinya MK memutuskan angka ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen di Pemilu 2019, maka pimpinan partai politik memerlukan komunikasi dan koordinasi untuk membicarakan koalisi. 

"Kalau 20 persen itu akan terjadi koalisi awal lho, dan partai-partai ini akan terpaksa berkoalisi, boleh jadi Ibu Mega dan Pak SBY akan terpaksa berkoalisi. Boleh jadi Ibu Mega dan Pak Prabowo Subianto akan terpaksa berkoalisi," ujarnya. 

Apalagi, menurut Fahri, sejumlah mantan Ketua MK telah menyatakan angka ambang batas pencalonan sebesar 20 persen merupakan open legal policy. Sehingga, dia menduga kemungkinan MK tidak akan menganulir ambang batas pencalonan presiden 20 persen seperti di UU Pemilu. 

"Apa pun mereka mulai harus ketemu. Apalagi saya mendengar mantan ketua MK mengatakan open legal policy, itu kayaknya nada-nadanya bisa 20 persen," tandasnya. 

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menambahkan, pertemuan lanjutan antara SBY dan Mega akan dilihat urgensinya terlebih dahulu.
Kendati demikian, PDIP membuka diri jika nantinya Demokrat merapat ke koalisi pendukung pemerintah.

"PDIP kan partai nasionalis. Partai nasionalis itu kan terbuka. Sepanjang kerja sama politik itu diikat dengan kesamaan ideologi, parpol yang kuat dan satu tujuan bangsa indonesia yang sesuai dengan pembukaan UUD kita," tandasnya. 

Friday, August 18, 2017

Prabowo: Gaji Wartawan Kecil, Kelihatan dari Muka Kalian


SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan pemimpin seharusnya membela kepentingan rakyat dan jangan sampai ada ketimpangan kesejahteraan.

Prabowo mengatakan, pemerintah pun jangan hanya membela orang kaya saja, tetapi juga warga yang kurang mampu.

Saat menyatakan itu, Prabowo kemudian tiba-tiba menyinggung gaji wartawan yang dia anggap kecil.

"Kita belain para wartawan. Gaji kalian juga kecil, kan? Kelihatan dari muka kalian. Muka kalian kelihatan enggak belanja di mal. Betul ya? Jujur, jujur," ujar Prabowo usai Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 RI di Universitas Bung Karno Jakarta, Kamis, 17 Agustus 2017.

Menurut Prabowo, apa yang dilakukannya saat ini untuk membela masyarakat, terutama yang berpenghasilan kecil seperti wartawan.

Padahal, kata Prabowo Indonesia adalah negara yang luas dan kaya sumber daya alam. Tetapi, sejak zaman dahulu, bahkan setelah merdeka 17 Agustus 1945, Indonesia selalu dijajah dan dirampas kekayaannya.

"Kita ini membela kalian. Kita negara kaya, sejahtera, tapi tadi, dari dulu bukan kita yang ke Belanda sana, tapi Belanda datang ke sini," kata dia.

"Selalu sumber alam kita mau diambil, dikuras. Kita kasian sama kalian enggak bisa belanja di mal, jadi kita berjuang buat kalian," sambungnya.

Prabowo menegaskan kemerdekaan Indonesia yang diperoleh hingga saat ini bukan merupakan hadiah, tetapi hasil dari perjuangan.

"Indonesia dari dulu, Nusantara dari dulu selalu dijajah, dirampas kekayaannya. Konsep Indonesia banyak tidak disukai oleh banyak negara-negara di dunia. Konsep Indonesia adalah mereka tidak suka ada bangsa sebesar ini yang hidup bersatu rukun," ujarnya.

Namun, Prabowo menyayangkan bangsa Indonesia selalu diadu domba dan dipecah belah. Sehingga ia pun meminta agar segala persoalan kecil tidak usah diperbesar atau dipermasalahkan.

"Kita mau kebaikan, kita tidak mau, jangan mencela-lah, tapi kewajiban para pemimpin juga untuk mengingatkan hati-hati jangan kita mau dipecah belah, jangan meninggalkan rakyat dengan meneruskan ketidakadilan. Jangan hanya membela orang kaya saja," ucap Prabowo.

Thursday, August 17, 2017

Ini Alasan Ahok Tak Mendapat Remisi Hukuman










SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tak mendapat remisi di Hari Kemerdekaan RI. Alasannya, belum memenuhi syarat.

Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkum HAM) memberi remisi kepada 92.816 narapidana terkait HUT ke-72 RI. Pengurangan hukuman diberikan beragam, dari sebulan hingga 6 bulan. Sebanyak 2.444 napi di antaranya langsung bebas.

Namun, Ahok yang ditahan di Mako Brimob tak termasuk napi mendapat remisi. “Beliau belum memenuhi syarat dan ketentuan (untuk mendapat remisi),” ujar Plt Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Makmun, tanpa menjelaskan syarat dan ketentuan itu, Kamis (17/8/2017).

Meski begitu, ia mengatakan tak ada masalah dengan perilaku Ahok di tahanan. “Beliau berkelakuan baik kok,” ucapnya.

Ahok divonis selama 2 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ia dianggap melakukan penodaan agama.