Pilkada DKI Lancar, Anies Baswedan Apresiasi Kinerja KPU

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - KPU DKI Jakarta menggelar malam penghargaan bagi penyelenggara dan stakeholder Pilkada DKI 2017. Dalam sambutannya, gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan apresiasi kepada penyelenggara Pilkada DKI.

"Terima kasih dan apresiasi sebagai warga Jakarta dan juga peserta kepada seluruh penyelenggara, terutama KPUD DKI," ujar Anies di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Agustus 2017.

Menurut dia, meski Pilkada DKI penuh dengan ingar- bingar, di balik itu semua ada pihak yang bekerja dalam sunyi untuk menyukseskan pesta demokrasi.

"Penghargaan yang diberikan hari ini penanda bahwa bapak ibu telah bekerja dalam sunyi, namun memiliki manfaat untuk kemaslahatan warga Jakarta," ucapnya.

Pilkada DKI kemarin, menurut Anies, membuktikan demokrasi di Indonesia berjalan sangat baik dan semakin matang.

"Indonesia memiliki demokrasi yang mempesona karena warganya dan penyelenggara telah matang melaksanakan dan mengelola demokrasi dengan baik, termasuk para penyelenggara Pilkada DKI," tutur Anies.

Anies menilai secara umum Pilkada DKI berjalan baik.

"Secara umum, penyelenggaraannya baik. Selalu yang namanya penyelenggara di dalam menyelenggarakan pasti ada yang kanan bilang terlalu ke kiri, yang kiri bilang terlalu ke kanan, yang atas bilang terlalu ke bawah," kata Anies Baswedan.

Read More

Fahri Hamzah Curigai Sumber Dana Pengobatan Novel Baswedan

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan keinginan untuk menjenguk penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan di Singapura. Walaupun, dia tidak yakin akan mendapat izin dari KPK.

"Saya ingin jenguk dia (Novel Baswedan) kalau boleh," kata Fahri di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2017).

Fahri meyakini, tidak akan diberi izin jenguk Novel karena sikap dia yang selama ini sering mengkritisi KPK. "Saya khawatir mereka takut ketemu saya," kata Fahri.

Dia pun berharap, Novel bisa segera kembali ke Indonesia. Fahri yakin, Indonesia memiliki banyak dokter hebat yang bisa menangani penyakit yang diderita Novel saat ini.

"Jangan di Singapura, lama-lama mencurigakan, itu duit sehari dari mana? Siapa yang ongkosin? Kan tidak boleh penyidik dibiayai oleh negara asing. Saya dengar ada dokter mau biayai sukarela," ucap Fahri.

Sampai saat ini, penyidik senior KPK Novel Baswedan memang belum kembali dari Singapura. Novel masih menjalani perawatan mata pascapenyerangan terhadap dirinya, empat bulan lalu.

Fahri Hamzah menyarankan Novel untuk pulang sehingga kasus penyerangan yang dia alami bisa segera tuntas.

"Saya usul Novel segera pulang ke Indonesia. Jangan di Singapura, pulang saja ke Indonesia," kata Fahri di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2017).

Jika pulang, Novel Baswedan tentunya bisa bicara dengan masyarakat Indonesia, juga dengan polisi terkait penyerangan yang dia alami. Selain itu, di Indonesia juga ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas HAM yang bisa melindungi Novel.

"Kita belum tahu Novel disiram pakai air apa? Daya rusak seperti apa, dan seterusnya. Tapi tunggu di Singapura, tapi teriak di Singapura itu kan tidak bagus. Datang saja ke sini," ucap Fahri.

Read More

Idrus sebut Golkar & PDIP hampir final usung Dedi Mulyadi di Jabar

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham menyebut bahwa koalisi dengan PDIP di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 sudah mendekati pembahasan final. Idrus menyebut partainya akan mengusung Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.

"Khusus Jabar saya kira hampir sudah final tinggal kami mencoba melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi untuk mempertemukan bagaimana agar pasangan dari Golkar dan PDIP nanti akan kita deklarasikan," kata Idrus di kediamannya, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8).

Lebih lanjut, Idrus mengungkapkan Golkar sudah melakukan komunikasi secara internal dengan PDIP. Idrus berharap kepada PDIP agar bulan Agustus ini sudah bisa diumumkan soal pasangan Cagub-Cawagub Jabar.

"Sehingga konfigurasi pasangan yang ada di Jabar meskinya sudah mendekati saat-saat yang final dan kita dari Golkar kami harapkan pada bulan Agustus ini sudah harus kita selesaikan di Jabar," ungkapnya.

Usai Golkar dan PDIP mengumumkan pasangan Cagub-Cawagub Jabar, partai berlambang pohon beringin itu akan melakukan pengecekan elektabilitas dengan lembaga survei.

Selain itu, Idrus juga berpesan kepada Cagub dan Cawagub Jabar nanti agar menerima seluruh aspirasi masyarakat.

"Dan bagaimana agar pasangan ini betul-betul sesuai dengan aspirasi rakyat dan karena itu kami mengecek aspirasi rakyat melalui beberapa lembaga survei yang ada. Saya kira itu nanti akan kami lakukan," tandasnya. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan sinyal untuk sepakat dengan opsi Golkar yang mengusung Dedi Mulyadi. "Pak Dedi juga membangun silaturahmi dengan DPD PDIP Jabar," tuturnya. 

"Mengingat PDIP Jabar bisa usung sendiri tetapi karena ini pemilu rakyat tentu saja kami harus memperhatikan betul bagaimana aspirasi rakyat Jabar mengenai calon pemimpinnya sehingga kerjasama itu dimungkinkan dan Agustus proses pengerucutan fit and proper test sudah dilakukan," pungkasnya.

Read More

Sekjen PDIP Soal Manuver Hary Tanoe ke Jokowi..?

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto menegaskan, tak ada tujuan lain pada manuver Hary Tanoesoedibjo yang merapat ke koalisi pendukung Joko Widodo atau Jokowi. Manuver itu, kata dia, murni bertujuan untuk mendukung pemerintah.

"Dukungan itu harus dilakukan dengan membaca kehendak rakyat bukan kalkulasi politik, bukan ingin mendapatkan kursi di kabinet," tegas Hasto usai bertemu Hamzah Haz di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2017).

Dia pun mengingatkan ke Hary Tanoe dan Partai Perindo, manuver itu haruslah murni untuk kemajuan bangsa. Dia pun meminta Hary Tanoe mengedepankan kepentingan rakyat.

"Jadi ini betul untuk bangsa dan negara. Maka PDIP lebih mengedepankan gimana kami beri dukungan melalui kerja politik ril baik DPR dan kemudian rakyat, jangan membawa persaingan pilpres, sementara fokus kita rakyat yang lebih baik," jelas Hasto.

Menurut dia, politik PDIP berbasis kerakyatan. Ini tercermin pada tradisi blusukan pada kepemimpinan di partai itu.

"Kita ikuti tradisi blusukan bagaimana setiap pemimpin datang di tengah rakyat. Itu tradisi kepemimpinan baik dari Joko Widodo," tutup Hasto.

Sebelumnya, Rabu 2 Agustus 2017 kemarin, Partai Perindo pimpinan Hary Tanoesoedibjo menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo atau Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq, rencana dukungan pada Jokowi akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Perindo, akhir 2017.

Read More

Golkar, partai terdepan yang ingin Jokowi kembali jadi Presiden

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Dukungan agar Joko Widodo (Jokowi) kembali menjabat sebagai Presiden semakin deras. Terbaru, Partai Hanura resmi menyatakan akan mendukung kembali Joko Widodo sebagai Presiden dalam pemilihan umum tahun 2019. Dukungan ini dikukuhkan dalam Rapat Pimpinan Nasional I tahun 2017 setelah 34 DPD Partai Hanura menyatakan kesepakatan. 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyambut baik resminya Hanura kembali mendukung Jokowi. Dengan artian, dukungan ke mantan Gubernur DKI Jakarta itu semakin bertambah setelah sebelumnya sejumlah partai menyatakan dukungan, di antaranya Partai Golkar, Hanura, Partai Nasdem, PPP dan nantinya akan disusul oleh Perindo. Namun, Idrus membanggakan dan sekaligus mengingatkan bahwa partainya yang pertama deklarasi mendukung Jokowi kembali maju sebagai calon presiden.

"Tetapi dari partai-partai itu yang pasti Partai Golkar yang lebih awal menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi selain PDIP sendiri. Kami menyatakan itu pada 17 Juli 2016 pada forum Rapimnas," kata Idrus usai menghadiri undangan pembukaan Rapimnas Partai Hanura I di Kuta, Jumat (4/8).

Tercatat, partai berlambang pohon beringin ini memang menjadi partai yang paling berhasrat menginginkan Jokowi kembali menjadi Presiden. Pernyataan mendukung Jokowi dalam pemilihan presiden dilontarkan sejak Juli tahun 2016 atau tepatnya pada saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Dengan rahmat Allah SWT, Partai Golkar menyatakan mendukung dan mencalonkan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019," kata Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Setya Novanto mengatakan, keputusan itu diambil secara bulat setelah mendengarkan aspirasi ketua-ketua DPD dan masukan dewan pembina pada Rapimnas. Beberapa alasan Partai Golkar mendukung Jokowi antara lain karena Jokowi dianggap memiliki kebijakan yang sejalan dengan visi kesejahteraan tahun 2045 Partai Golkar yang menjadikan pembangunan ekonomi, terutama infrastruktur menjadi prioritas kebijakan.

Setelah resmi menyatakan dukungannya, Partai Golkar langsung bergerak cepat. Tak lama dari deklarasi itu, sejumlah daerah di Tanah Air dibanjiri oleh spanduk yang memajang wajah Jokowi dengan tulisan 'Capres Partai Golkar Pemilu 2019. Dalam spanduk, Jokowi berdampingan dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Sekjen Golkar Idrus Marham, dan Bendahara Umum Golkar Robbert Joppy Kardinal.

Ketua Harian Nurdin Halid memastikan langkah memasang spanduk itu sudah seizin Jokowi. Menurut dia, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto meminta izin saat Jokowi menghadiri Rapimnas. 

"Waktu Rapimnas kan Ketua Umum izin langsung," kata Nurdin.

Nurdin menambahkan, pemasangan foto tersebut di tingkat pusat maupun daerah bertujuan untuk mensosialisasikan dukungan ke Jokowi untuk pemilihan presiden 2019. Meski Pilpres masih 3 tahun lagi, namun dia menilai langkah ini harus dilakukan sejak dini.

Gerak cepat dari Golkar itu diharapkan agar seluruh kader kompak untuk mendukung pencalonan Jokowi. Golkar mengantisipasi kejadian di pilpres 2014 terulang. Saat itu, ada kader yang tak mendukung keputusan mencalonkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Kami tak mau terulang seperti yang lalu, pengurus Golkar justru tak menjalankan putusan Partai. Oleh karena itu, kami sosialisasi sejak awal sehingga nanti saat pemilu tidak ada kader yang tidak mendukung calon yang diusung Golkar," katanya.

Presiden Jokowi sendiri belum mau berkomentar tentang pemilihan presiden tahun 2019. Dia juga enggan berkomentar soal dukungan dari partai politik. Satu per satu setiap partai deklarasi, Jokowi enggan mengomentarinya. 

Read More

Dukung Jokowi apa respons dari 2 partai itu?

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi mempertanyakan sikap Partai Perindo yang mendukung Joko Widodo atau Jokowi maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Saya agak heran, kok cepat sekali berbalik arah, seperti angkot kurang penumpang. Tahu-tahu langsung mutar di tengah jalan. Jika mutar-mutar seperti itu, bakalan tidak pernah sampai tujuan nanti. Orang akan bertanya tanya, memangnya tujuan angkot ini kemana?" ujar Taufiq di Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Berbeda dengan Nasdem, PAN yang juga mendukung pemerintahan mempersilakan Perindo mendukung Jokowi. Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan menyebut, Perindo pasti punya hitung-hitungan sendiri dalam mendukung Jokowi.

"Katakanlah ada partai yang sudah menyatakan dukungan koalisi, kita harus hormati. Kita berikan apresiasi kepada siapapun itu. Kemudian kalau masih ada partai yang melakukan kalkulasi politik dan analisa konfigurasi politik, itupun harus kita hormati," papar Taufik.

Dia menambahkan, dukungan suatu partai terhadap seseorang pasti memiliki latar belakang masing-masing. Termasuk Partai Perindo yang memberikan dukungannya kepada Jokowi.

Menurut Taufik, latar belakang tiap partai tentunya beragam. Makanya, setiap keputusan dari partai politik itu harus dihormati.

"Parpol mendukung atau menarik dukungan itukan hal yang sifatnya sangat internal. Jadi kita hormati setiap keputusan parpol karena akan menjelang pileg dan pilpres," ucap Taufik.

Rabu 2 Agustus 2017 kemarin, Partai Perindo pimpinan Hary Tanosoedibjo menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo atau Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq, rencana dukungan pada Jokowi akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Perindo, akhir 2017.

Read More

Hanura Beberkan Alasan Dukung Jokowi di Pilpres 2019

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPERCAYA - Partai Hanura akan melangsungkan rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Bali pada 3-5 Agustus 2017. Rencananya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menghadiri rapimnas tersebut.

Wakil Ketua DPP Partai Hanura I Gede Pasek Suardika menyatakan, partainya akan mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo pada Pemilu 2019. Ada beberapa alasan dukungan, salah satunya pada pembahasan presidential threshold di UU Pemilu, sikap Hanura sudah jelas sejalan dengan partai pendukung pemerintah lainnya.

"Dalam pengambilan keputusan presidential threshold posisi Hanura sudah jelas ingin mempertahankan norma-norma yang sudah berjalan di dalam sistem kepemiluan agar tidak diutak-atik, diubah sedemikian rupa. Meskipun ini baru pertama kali dan muncul perdebatan, tapi kan norma presidential treshold tetap penting," kata Pasek di Kantor Gubernur Bali, Rabu (2/8/2017).

Dia melanjutkan, dukungan kepada Jokowi itu dimaksudkan agar proses pembangunan yang sedang digencarkan pemerintah tetap berkesinambungan. Ia menilai pembangunan yang dilakukan era kepemimpinan Jokowi menyentuh kebutuhan rakyat secara mendasar.

Hanura, kata dia, juga ingin anggaran sebanyak mungkin dipakai untuk infrastruktur yang langsung dapat dinikmati rakyat di mana pun infrastruktur itu dibangun.

Pasek menuturkan, Jokowi juga berhasil membangun negeri ini di bawah banyak tekanan dan meski kebijakan yang diambil dianggap tak populer.

Bukan Terlalu Dini

Bagi Pasek, deklarasi dukungan yang akan dilakukan Hanura untuk Jokowi bukan merupakan keputusan terlalu dini. Sebaliknya, keputusan itu sudah tepat lantaran tahapan pemilu akan segera berjalan.

"Ini kan sudah dekat dengan tahapan pemilu. Karena begitu undang-undang ini dijalankan, itu kan kemudian tahapan akan segera dimulai. Pada saat itu partai politik sudah harus bersiap," kata dia.

Dia mengatakan, bagi Hanura, deklarasi dukungan ini juga bagian dari strategi politik mengadaptasi perubahan Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan.

Dia menampik jika Hanura akan menyodorkan nama kadernya untuk mendampingi mantan Wali Kota Solo tersebut.

"Keseluruhan strategi karena serentak. Keserentakan ini perlu strategi yang harus dirancang dari awal. Kita baru memastikan bahwa keberlangsungan pemerintah ini tidak dalam posisi mengajukan cawapres. Soal itu lebih teknis, dengan posisi di dalam atau di luar pemerintah ini strategi harus berbeda," kata Pasek.

Read More