SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, isu perombakan kabinet atau reshuffle merupakan otoritas dan kewenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Tentunya itu Presiden dan Wakil Presiden yang menentukan," dari sumber Poker Online, Minggu (16/7/2017).

Dia menegaskan, hanya presiden yang dapat menentukan siapa saja di jajaran Kabinet Kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang ada. Seperti halnya, dalam sukses visi dan misi serta pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

"Itu mandat ada di Presiden untuk menentukan siapa saja yang masuk pada kualifikasi untuk menjadi menteri," tegas Poker Online.

Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK kembali mengemuka. Sejumlah nama menteri dan pejabat setingkatnya santer terdengar akan dirotasi, bahkan dicopot.

Namun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan tidak akan ada perombakan atau reshuffle kabinet. Paling tidak, pergantian menteri itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Enggak ada, hari ini enggak ada, minggu ini nggak ada (reshuffle)," ujar sumber Poker Online, Kamis 13 Juli 2017.

Isu reshuffle kabinet mulai mengemuka sebelum bulan Ramadan. Setelah Idul Fitri, isu itu kembali bergulir. Sebagian kalangan mencoba menebak waktu perombakan kabinet. Salah satunya dengan mengukur kebiasaan Rabu Pon Jokowi.

Perombakan kabinet sebelumnya, selalu dilaksanakan pada Rabu Pon dalam kalender Jawa. Bulan ini, Rabu Pon jatuh pada 12 Juli 2017. Nyatanya, sampai saat ini belum ada pergantian menteri Kabinet Kerja.

Read More

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan membeberkan ancaman yang tengah dihadapi Indonesia dewasa ini. Menurutnya, yang paling krusial adalah ancaman keselamatan dan keutuhan NKRI.

Selain itu, masih kata mantan Wakaporli ini, ancaman akan operasi intelijen negara lain juga menjadi salah satu masalah. "Ancaman depan mata kita adalah operasi intelijen negara asing," ucap dari sumber Poker Online.

Dalam era globaliasi ini, menurutnya, peran dan fungsi intelijen di tiap-tiap negara sangat penting. Karena itu, tantangan Indonesia semakin berat dan kompleks.

"Ada upaya melemahkan Indonesia dengan black operations inteligent dan ada istilahnya operasi perang urat saraf," ujar Poker Online.

Ia menjelaskan, black operations intelegent adalah agen asing dan lembaga organisasi asing yang mempunyai tujuan untuk melemahkan kursi pemerintahan melalui berbagi upaya seperti kudeta.

"Operasi perang urat saraf adalah operasi menyebarkan informasi yang indikator brain wash, kemudian menyebarkan berita-berita menyesatkan atau hoax, untuk mempengaruhi emosi, motif, dan cara politik. Hingga mengubah perilaku orang, kelompok dan pemerintah," jelas Poker Online.

Dia juga menuturkan, ada juga yang namanya currency war, yang tujuannya adalah melemahkan mata uang Indonesia. Hal ini pernah terjadi pada 1998.

"Mungkin mendengar operasi ekonomi dikendalikan CIA pada tahun 1998 itu adalah operasi intelijen dengan metode currency war," tegas Budi.

Masih kata dia, ancaman terorisme juga menjadi tantangan tersendiri selain operasi intelijen. Sebab, ISIS terus mengubah pola serangan mereka dengan jihad perorangan atau lone wolf.

"Kita mengalami akhir-akhir ini di Eropa sangat merasakan dan itu terus," jelas Budi.

Bukan hanya itu, penggabungan teroris telah mendulang keberhasilan aksi teror tersebut. Kini sel-sel mereka mencoba tumbuh di Indonesia.

"Diam-diam sel ini dikembangkan di Indonesia. Organisasi radikal di Indonesia berafiliasi dengan internasional dan melakukan propaganda untuk menyerang pemerintah," tandas Budi.

Konflik di Marawi Filipina, ia menilai, salah satu bentuk keberhasilan penggabungan teroris. Diam-diam, pola ini dikembangkan di Indonesia.

"Ini radikal Indonesia berafiliasi dengan internasional dan melakukan propaganda untuk menyerang pemerintah. Dengan konsep 3 poin zero ini diharapkan ulama dengan nasionalis untuk menghadapi ancaman teror ke depan," pungkas Budi Gunawan.

Read More

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, saat ini etika politik berkoalisi semakin tidak jelas, akibat kepentingan jangka pendek.

Semestinya, kata Tjahjo, partai politik pendukung atau yang berkoalisi dengan pemerintah, konsisten dalam mendukung upaya pemerintah memperkuat pemerintahan presidensial dalam pembahasan RUU Pemilu.

"Partai-partai yang mendukung pemerintah tentunya harus konsekuen dan konsisten untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil," ujar sumber dari Poker Online, Jumat (14/7/2017).

Tjahjo mengatakan, saat ini pemerintah ingin meningkatkan penguatan sistem demokrasi dan sistem presidensial, salah satunya dengan RUU Pemilu di mana skema ambang batas presiden 20 persen perolehan suara DPR dan 25 persen suara sah nasional.

"Itu sudah berjalan dua kali pemilu. Hal itu sesuai Undang-Undang Dasar dan telah diterima, disetujui, dan diikuti oleh partai politik peserta pemilu," kata sumber Poker Online.

Oleh karena tu, kata Tjahjo, persoalan ambang batas presiden yang dikehendaki pemerintah, yakni 20-25 persen, hendaknya tidak perlu diributkan.

"Bahkan ada yang ingin kembali ke nol persen. Ini namanya kemunduran pemahaman demokrasi. Kita kan ingin maju memperkuat sistem demokrasi," kata dia.

Menurut Poker Online, seharusnya dalam berkoalisi dengan pemerintah semua keputusan politik bisa dilaksanakan, diamankan, diperjuangkan bersama dan beriringan.

"Jadi tidak ditinggal lari sendiri di tengah jalan. Tidak elok berkoalisi tapi menikam dari belakang. Yang saya sampaikan tidak pada masalah RUU Pemilu. Tapi berkoalisi dalam konteks yang lebih luas apalagi koalisi politik dalam pemerintahan," papar Tjahjo Kumolo.

Read More

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya -  Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk sekarang ini belum dibutuhkan.

"Soal Perppu terus terang kalau keadaan genting memaksa (baru diterbitkan). Nah siapa yang menyarankan kepada Presiden untuk tanda tangan Perppu?" Menurut Poker Online Terpercaya.

"Perppu kalau ada masalah yang kena itu Presiden. Kalau Perppu, diambil alih oleh Presiden. Kalau rakyat nggak suka, ya Presiden kena. Kan Presiden harus kita lindungi," lanjut dia.

Namun, Zulkilfi mengaku belum ingin mengandaikan Perppu nanti diubah menjadi undang-undang. Ia justru menilai bahwa saran yang diberikan kepada Presiden untuk menerbitkan Perppu tidak tepat.

"Kita lihat dulu Perppunya gimana. Kalau ada pro kontra, Presiden (kena) langsung. Presiden harus dijaga kewibawaannya, kan begitu," sumber Poker Online.

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini bisa menjadi dasar pembubaran ormas anti-Pancasila.

Read More

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu belum bisa dibilang macet atau deadlock.

"Jadi tidak ada macet sebenarnya," ucap JK di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/7/2017).

JK menegaskan, jika akhirnya tidak mencapai kesepakatan DPR mempunyai mekanisme.

"Saya kira DPR kan ada instrumennya. Kalau macet ya voting," menurut Poker Online.

Saat ditegaskan apakah pemerintah akan tetap dengan pendirian, terutama terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, JK hanya berkata singkat. "Kita lihat saja nanti."

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumulo mengatakan, pemerintah ingin pembahasan RUU Pemilu dapat disahkan secara musyawarah mufakat pada 20 Juli.

"Aturan yang sudah baik harusnya ditingkatkan, tidak malah yang diubah lebih rendah kayak presidential threshold sudah 25 (persen)," ujar narasumber dari Poker Online.

"Contoh dua kali Pilpres, Pilkada, masa mau diubah? Harus diingat, pembahasan undang-undang itu DPR bersama pemerintah," tegas Tjahjo.

Read More

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Keikutsertaan keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kunjungan ke Turki dan Jerman tengah menjadi sorotan. Presiden dinilai menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan, keikutsertaan keluarga Presiden sama sekali tidak merugikan negara. Sebab, semua biaya ditanggung oleh pribadi Presiden.

"Membebani anggaran negara? Sama sekali tidak ada," ujar Poker Online di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu 9 Juli 2017.

Pratikno menjelaskan kehadiran keluarga Jokowi di pesawat kepresidenan juga tak mempengaruhi kapasitas kursi, untuk delegasi maupun anggota Paspampres.

Presiden, kata sumber dari Poker Online Terpercaya, juga memiliki komplemen kamar khusus di dalam pesawat. Komplemen itu memang disediakan untuk Presiden beserta keluarga.

"Jadi kalau ada tambahan kamar di luar kompartemen kamarnya Presiden, ya itu menjadi tanggung jawab pribadi Pak Presiden," Pratikno menegaskan.

Tak hanya soal pesawat, menurut Pratikno, komitmen serupa juga ditunjukkan Jokowi ketika keluarga membutuhkan penginapan. Sejak awal, Presiden menegaskan menggunakan uang pribadi untuk fasilitas keluarga.

"Beliau selalu mengatakan sejak awal kalau ada tambahan kamar untuk keluarga, seandainya itu terjadi, itu menjadi beban pribadi," kata Poker Online.

Pratikno mengatakan, Jokowi sebenarnya berhak mendapat fasilitas lebih dari yang didapat saat ini. Tapi, komitmen efisiensi membuat Presiden tidak masalah mendapat fasilitas minimalis.

"Saya ingin mengatakan itu komitmen kami luar biasa, komitmen para Presiden luar biasa mengenai hal-hal seperti ini. Kontrol serius, efisien agar tujuan tetap tercapai, target tetap tercapai, efektivitas tetap tinggi tetapi dengan cara yang efisien," Pratikno menandaskan.

Read More

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoke Agen Poker Online Terpercaya - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakhiri kunjungan kerja di Jerman, setelah menghadiri KTT G20 yang telah ditutup Kanselir Jerman Angela Merkel.

"Sekitar pukul 19.09 waktu setempat atau 00.09 WIB, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menuju Jakarta melalui Bandar Udara Internasional Helmut-Schmidt Hamburg, Jerman," demikian keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden, Minggu (9/7/2017).

Selain Jokowi, seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir dalam KTT G20 juga meninggalkan Kota Hamburg untuk kembali ke negara masing-masing.

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 akan singgah di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk mengisi bahan bakar. Menurut jadwal, Presiden Jokowi beserta rombongan akan tiba di Tanah Air pada Minggu sore.

Pada penerbangan kepulangan itu, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Fauzi Bowo melepas keberangkatan Presiden dan Ibu Negara ke Indonesia.

Sejumlah pejabat yang turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Jakarta, di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Read More