SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Pansus Angket KPK menerima kedatangan dari sejumlah akademisi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Menurut Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, mereka datang untuk menyampaikan aspirasi terhadap Pansus Angket KPK.

"Rektor dan pembantu rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta bersama Dekan Fakultas Hukum, syariah agama, dan dosen senior, termasuk BEM-nya menyampaikan aspirasi ke Pansus," ujar Poker Online, Jumat 7 Juli 2017.

Dengan kedatangan akademisi itu, Agun berharap Pansus Angket KPK akan tetap fokus bekerja. Ia juga menjelaskan, kedatangan Pansus Angket ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Kamis 6 Juli kemarin tidak untuk mencari kelemahan KPK.

"Kalau toh pun kemarin kami ke Lapas Sukamiskin, ingin kami jelaskan sekali lagi, bukan mencari kelemahan KPK, bukan mencari borok-boroknya KPK. Pansus ini adalah pansus penyelidikan terhadap keberadaan KPK yang kita berharap KPK tetap bekerja sesuai dengan koridor Undang-undang," pungkas Poker Online.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Akademisi Ibnu Chaldun (AIC) Jakarta menemui Pansus Angket KPK. Kedatangan mereka yang diterima secara tertutup itu dalam rangka memberikan dukungan kepada Pansus Angket KPK.

"Kami memberi dukungan penuh kepada Pansus Angket KPK, untuk melakukan salah satu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan KPK RI. Karena KPK adalah institusi negara yang menerima dana APBN dan harus diawasi," ujar Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar.

Musni menjelaskan, dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, pihaknya mendesak KPK dan penegak hukum lain agar melakukan penindakan tanpa pandang bulu, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

"Kami mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum berdasarkan asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum," ujar dia.

Read More

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Partai Gerindra mulai mempertimbangkan angka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dari 0 persen menjadi 10 persen.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani zmengatakan, pertimbangan tersebut dilakukan agar pengambilan keputusan RUU Pemilu bisa dilakukan secara musyawarah dan bukan melalui voting.

"Kita pertimbangkan agar kita menghindari voting supaya suara DPR bersatu, di titik berapa kita akan bicara," kata Muzani di Gedung Nusantara II, DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, (Kamis, 6/7/2017).

Muzani mengatakan akan membicarakannya terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan di antara pansus RUU Pemilu.

"Kita tetap ingin bicarakan ini sebagai sebuah kesepakatan DPR supaya kita hindari voting meskipun voting bukan sesuatu yang tabu. Kita bicarakan dengan semua fraksi agar di titik yang sama," ujar Muzani.

Komunikasi mengenai presidential threshold dengan setiap fraksi, Muzani mengaku bahwa Partai Gerindra sudah melakukannya termasuk dengan Fraksi PDIP dan PKS.

"Kita bicara dengan semua fraksi. Kita sudah bicara dengan PDIP, PKS," ucap Poker Online.

Muzani juga mengatakan, ada alasan tersendiri mengapa Partai Gerindra sejak awal mengusulkan agar angka presidential threshold berada di 0 persen. Menurutnya, itu karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu serentak.

"Kita menyampaikan pandangan sejak pembahasan awal undang-undang pemilu terutama soal presidential threshold menjadi 0 karena UUD 45 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Kata 'peserta pemilu' berarti meniadakan presidential threshold," tutur Poker Online.

"Kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemilu 2019 adalah pemilu yang diselenggarakan secara serentak bersama-sama. Kata 'bersama-sama' berarti meniadakan presidential threshold," lanjut Poker Online.

Read More

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2018 yang akan dilangsungkan pemerintah pusat tahun depan, cukup menguras keuangan kas daerah, pemerintah daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat.

Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, estimasi biaya yang harus didanai pemerintah Garut untuk Pilkada tahun depan mencapai Rp 78 miliar. "Memang sekarang (pilkada) jadi lebih mahal," ujar Poker Online, Kamis (6/7/2017).

Untuk menyiapkan hajatan demokrasi 5 tahunan itu, menurut Rudy, lembaganya mesti menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Garut serentak 2018 yang berbarengan dengan Pemilihan Gubernur Jabar tersebut.

Dengan kondisi itu, Rudy mengakui, tak mengherankan anggaran yang dibutuhkan menjadi lebih mahal jika dibandingkan Pilkada Garut 2013 lalu yang hanya menghabiskan anggaran Rp 41 miliar.

"Dulu waktu zaman saya Rp 41 miliar lebih itu untuk dua putaran, sekarang Rp 78 miliar hanya satu putaran," ungkap dia.

Namun ia memaklumi, dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018, anggaran yang dibutuhkan sebesar itu memang terbagi untuk dua penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Garut.

"Kita akan cairkan dalam dua tahap," kata dia.

Selain itu, untuk membagi beban anggaran, rencananya pemda Garut akan dibantu keuangan dari provisi Jawa Barat. "Beban anggarannya memang dari daerah dan provinsi, namun kita sudah ada perjanjian dengan pemerintah provinsi," ungkap dia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Hilwan Fanaqi menyatakan, sesuai kebutuhan di lapangan, untuk menggelar hajatan demokrasi rakyat Garut tahun depan, lembaganya membutuhkan anggaran hingga Rp 55 miliar. "Tapi kan jumlah itu belum dengan Panwaslu Garut," ujar dia.

Selain membantu anggaran pilkada, untuk memudahkan operasional lapangan, Pemda Garut pun menyerahkan bantuan sebuah mobil Toyota Innova terbaru. "Sebenarnya kami minta tiga unit yang biasa saja, tapi diberi Innova, nanti juga dipakai anggota KPU, jangan khawatir akan dioptimalkan untuk menyukseskan pilkada,"sumber dari Poker Online.

Read More

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengklaim bila kenaikan dana bantuan bagi partai politik menjadi Rp 1.000 per suara dapat mencegah kader partai untuk melakukan korupsi. Menurut Fahri, kader partai yang terpilih menjadi pejabat publik, selama ini dipersepsikan mencari uang saat menjabat. Oleh karena itu, kata Fahri, negara memang harus memberikan dana besar bagi partai politik.

"Yang membuat politik rumit ini adalah ketika dia berjuang untuk uang anda pribadi dari parpol, jabatan publik milik anda pribadi. Makanya dalam sistem pembiayaan parpol harus dibiayai negara," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7).

Menurut Poker Online, kenaikan dana bantuan bagi partai politik harus dapat diiringi dengan aturan lain. Seperti audit yang sangat ketat sehingga dana bantuan dapat diperuntukkan dengan jelas.

"Kedua, harus ada larangan partai politik minta duit ke pejabat yang naik karena mereka. Ini kan begitu jadi masalah," ujarnya.

Kenaikan dana bantuan bagi partai politik, lanjut Fahri, diperlukan karena setiap kader diwajibkan untuk mengeluarkan uang untuk ikut membiayai kegiatan partai politik. Dia mencontohkan kader partai yang menjadi Anggota DPR diminta sumbangan oleh fraksi dengan jumlah tertentu dalam membiayai kegiatan Fraksi. Tak terkecuali muncul pula persepsi yang menyebutkan sebagian partai politik mewajibkan setiap kader untuk menyerahkan uang

"Nantinya anda jadi begini, 'oh partai ini memerintahkan kita mencari uang' maka kita harus cari uang, uang mana, uang sampingan, yang begini-begini jadi lingkaran setan korupsi," ujarnya.

"Uang (untuk parpol) bukan hanya bentuk dukungan (dari negara) tapi cara memotong masuknya dana-dana haram ke partai politik," tambahnya.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya (Kemendagri) mengajukan anggaran kenaikan untuk parpol bagi yang lolos ambang batas parlemen Rp 5.400 per suara. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui Rp 1.000. Dana bantuan bagi partai politik sebelumnya Rp 108 per suara.

Seiring dengan hal itu Kementerian Dalam Negeri melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Read More

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengatakan, wacana pulau reklamasi menjadi pusat tempat hiburan malam baru sebatas usulan. Ia mengaku belum ada rencana untuk merealisasikannya.

"Jadi itu masukan. Sebelumnya ada masukan bahwa itu jadi sport city dan saya enggak mau bicara lebih detail lagi. Tapi masukan ini semua kita sampaikan ke Pak Dirman (Ketua Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sudirman Said) nanti. Di tim sinkronisasi nanti dipelajari," ujar Poker Online Terpercaya.

Karena itu, Sandiaga kembali menegaskan, pihaknya belum memiliki rencana untuk menjadi pulau reklamasi menjadi pusat hiburan malam.

"Jadi kemarin baru usulan. Saya baru bicara sama Pak Dirman. Saya sampaikan usulan-usulan tersebut, silakan dirundingkan," tutur Poker Online.

Sementara itu, Sudirman Said membantah pulau reklamasi di utara Jakarta akan dimanfaatkan sebagai pusat hiburan malam.

Sampai saat ini, Tim Sinkronisasi masih memiliki landasan dari aspek hukum dan aspek ekonomi untuk menolak reklamasi. Sementara untuk pulau reklamasi yang sudah telanjur dibangun, tim mengundang auditor lingkungan.

"Pemanfaatan pulau reklamasi sebagai pusat hiburan malam tidak pernah ada dalam rencana," ujar Sudirman dalam keterangan tertulis dari Anies-Sandi Media Center, Senin 3 Juli 2017.

Mengenai hasil audit lingkungan, ia menambahkan, pihaknya tidak bisa berandai-andai karena masih dalam proses.

"Nanti deliberatif akan ditempuh dan kita lihat hasil kesimpulannya," kata ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi ini.

Read More

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Sekitar pukul 05.15 Wit, Minggu (2/7) pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya nomor urut dua dan tiga, saling serang. Tercatat, empat orang mengalami luka panah dan 10 honai (rumah khas masyarakat pegunungan Papua) dibakar.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal aksi saling serang antar pendukung yakni pendukung pasangan nomor urut satu dibantu pendukung nomor urut dua, dengan pendukung pasangan no urut 3.

"Diawali penyerangan dilakukan pendukung no 1 dibantu calon wakil bupati no 2 ke posko pemenangan paslon no 3 yang berada di Kampung Pagaleme, Distri Pagaleme," sumber Poker Online.

Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya diikuti tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni no urut 1 paslon Yustus Wonda-Kirenius Telenggen, Hanock Ibo-Rinus Telenggen dan Yuni Wonda-Deinas Geley.

Aksi saling serang menggunakan panah itu berawal sekitar pukul 03.00 Wit, pendukung pasangan no urut 1 melepaskan panah ke posko pemenangan pasangan no urut 3, namun tidak diindahkan. Pukul 05.15 Wit mereka menyerang posko tersebut hingga terjadi aksi saling serang yang menyebabkan empat orang mengalami luka panah, seperti dilansir Antara.

Ketegangan berhasil diredakan setelah anggota Brimob berupaya melerai pertikaian tersebut. Sekitar pukul 07.10 Wit Ketua Klasis GIDI Mulia Pendeta Dainus Game mendatangi posko yang bertikai dan meminta para pendukung agar tidak boleh berperang.

Pendeta juga meminta para pendukung untuk menunggu hasil keputusan MK terkait sengketa pilkada.

Menurutnya dari laporan yang diterima empat korban panah Onius Telenggen (40 tahun), Imanus telenggen (22 thn), Dolingga Telenggen (40 th) dan Kalinus Weya(42 th).

"Akibat pertikaian tersebut 10 honai, tujuh unit rumah papan dan dua unit motor dibakar," dari sumber Poker Online.

Read More

SENANGPOKER AGEN POKER ONLINE TERPECAYA

Senangpoker Agen Poker Online Terpercaya - Politisi Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan, kesiapannya maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2018. Sebagai perempuan, dia ingin bisa sukses membangun Kota Kembang ini, layaknya Tri Risma Harini membangun Surabaya.

"Kalau Surabaya punya Ibu Risma, Tangerang punya Airin dan saya ingin bisa bangun Bandung juga seperti mereka yang sudah sukses," kata sumber Poker Online.

Dia mengaku, sudah meminta restu para sesepuh di Kota Bandung, khususnya mereka yang satu kendaraan di Partai Golkar. Dia mengklaim mendapatkan sinyal dukungan untuk maju di Pilwalkot Bandung. 

"Kalau secara formal memang sudah komunikasi, kalau sesepuh Ceu Popong, Kang Cece. Dan Ketua Golkar Bandung Deden Hidayat dan pengurus Golkar lainnya. Saya ingin soft ya. Enggak mau ada kisruh-kisruh," jelasnya.

Nurul yakin kehadirannya untuk maju di pesta demokrasi Kota Bandung tahun depan bisa diterima warga. Sebagai kota modern, masyarakat Bandung dinilai bisa lebih obyektif menentukan pemimpinnya untuk lima tahun ke depan.

‎"Bandung lebih cair dan terbuka. Seniman lahir di sini, pemikir, kaum ideolog. Banyak pemimpin lahir di sini. Sehingga bisa menerima ini semua. Kalau saya pribadi jangan diserang dengan isu gender. Tapi yang dikemukakan itu bagaimana kemampuannya," terang perempuan kelahiran Bandung 1966 silam tersebut.

Dia cukup memuji dengan perubahan yang dilakukan Wali Kota Ridwan Kamil untuk Bandung. mantan anggota DPR ini juga ingin melanjutkan apa yang sudah diraih Ridwan Kamil dengan lebih merata.

"Kalau saya dapat kesempatan ; saya bangun tempat kelahiran saya, apalagi Cicadas tempat saya lahir. Yang penting apa yang dilakukan Emil saya ingin ratakan. Saya ingin ke pinggir dengan maksud mensejahterakan," tutup Poker Online.

Read More