Fraksi PAN bantah anak Amien Rais jadi anggota Pansus angket KPK

 Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan pihaknya akan mengirimkan 3 perwakilan ke Pansus angket KPK. Fraksi PAN akan memprioritaskan anggota di Komisi III untuk dikirim ke Pansus. Dipilihnya anggota Fraksi PAN di Komisi III karena merupakan mitra kerja KPK di Parlemen. Salah satu nama yang dikirim adalah Daeng Muhammad. 

"PAN pasti kirim tiga nama dan diprioritaskan teman-teman di komisi III karena kita berpandangan di komisi III bermitra lama dengan KPK tahu seluk beluk. Sehingga tahu waktu dan kapasitas sehingga wakil PAN di pansus itu untuk perkuat KPK," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).

Yandri enggan berkomentar soal dugaan nama Wakil Ketua Umum Taufik Kurniawan dan Hanafi Rais masuk ke dalam keanggotaan Pansus. Spekulasi itu muncul lantaran keduanya hadir dalam rapat perdana Pansus angket KPK kemarin. Menurut Yandri, kemungkinan kehadiran Taufik dan Hanafi karena inisiatif pribadi. 

"Koordinasi ada tapi persoalan siapa wakil PAN di Pansus atau di AKD pasti pihak sekretaris tunggu surat dari Fraksi PAN, hingga kemarin kami belum kirimkan surat resmi," tegasnya. 

Terpisah, Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap membantah pihaknya mengirim nama Hanafi ke Pansus angket KPK. Hadirnya Hanafi ke Pansus hanya kesalahan informasi saja. 

"Saya kira enggak ya, saya kira enggak. Itu missinformasi saja. Fraksi tidak pernah mengeluarkan nama Hanafi dalam komposisi anggota Fraksi PAN di pansus angket. Jadi saya kira itu informasi yang salah. Jadi kita sudah mengirim tiga nama dan tidak ada nama Hanafi di dalamnya," tandasnya. 

Mulfachri kembali menepis tudingan dikirimkannya anggota Fraksi PAN ke Pansus berkaitan dengan penyebutan nama pendiri partai Amien Rais telah aliran dana korupsi alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Fraksi PAN memutuskan mengirim anggota karena menilai ada masalah di tubuh KPK yang harus diselesaikan. 

"Tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang berkembang satu dua hari belakangan ini kasus atau rame soal alkes itu. Jadi tidak ada urusannya," tambahnya. 

Read More

Serangan balik petinggi PKS buat Fahri Hamzah

Fahri Hamzah mendesak perombakan internal di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk mengganti presiden Sohibul Iman. Fahri menyebut kepemimpinan Sohibul telah gagal mengelola partai. Dia mengatakan, keinginan itu datang dari konstituen, termasuk kader-kader yang diam-diam datang bertemu dirinya. Desakan Fahri itu mendapat jawaban dari petinggi PKS yang menyebut wakil ketua DPR itu telah ikut campur urusan partai.

Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengingatkan Fahri Hamzah tak layak meminta pergantian pucuk pimpinan karena Fahri telah dipecat dari keanggotaan partai. "Fahri enggak boleh ngomong begitu, dia kan bukan anggota PKS lagi sudah dipecat. Jadi nggak usah ikut campur lagi lah urusan partai," kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).

Tifatul mengatakan meski Fahri Hamzah menang di pengadilan atas gugatan pemecatan, namun putusan itu belum in kracht karena PKS kembali mengajukan banding. "(Fahri) menang apa? kan masih banding segala macam belum in kracht. Itu tidak bisa dijadikan alasan," tegas Tifatul.

Usai meminta Fahri Hamzah untuk tak berkomentar soal urusan partai, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini lantas melontarkan pantun ke Wakil Ketua DPR tersebut. "Jadi singkatnya 'banyak rumput di sekitar Dahlia, ndak usah ribut ini cuma urusan dunia'," ujarnya. 

Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera mengatakan, kepemimpinan Sohibul Iman memiliki prestasi dengan mampu memenangkan Pilkada DKI Jakarta bersama Partai Gerindra dalam mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Kami menganggapnya semua punya komentar boleh. Kami akan buktikan bukan dengan kata-kata tapi dengan prestasi, prestasi menang Pilkada DKI salah satunya," kata Mardani.

Mardani menegaskan, Fahri sudah tak tercatat sebagai anggota partai karena telah dipecat. Namun, dikarenakan proses hukum masih berjalan maka status Fahri sebagai anggota PKS menjadi status quo.

Fahri sebelumnya menilai kepemimpinan Sohibul Iman tidak dewasa dalam berpolitik. "Kader kan banyak sembunyi-sembunyi ketemu saya. Sebab dilarang ketemu saya, coba bayangkan, kok bisa PKS ini pimpinan membuat larangan kader ketemu saya," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).

Dia memprediksi apabila PKS menggunakan cara berpolitik dengan model seperti itu tidak akan mampu menang di kontestasi-kontestasi Pemilu. "Enggak ada partai bisa menang dengan cara begini. Eksklusif, ngambekan, kaku. Bakal innalillahi ini semua," ujar Fahri.

Oleh karenanya, Fahri mendorong agar Sohibul dan jajaran pimpinan PKS lainnya diganti. PKS dinilainya membutuhkan sosok yang mengerti dinamika politik secara komprehensif dan dekat dengan kader di semua tingkatan.

"Sekarang itu partai membutuhkan orang-orang yang konkret. Yang jaim-jaim repot lah. Orang yang mengakar ke bawah, bisa membawa semangat bagi kader. Kalau yang ini terus terang, lemes orangnya," tambahnya.

Menurutnya, PKS juga membutuhkan tim yang solid untuk memimpin partai. Tim tersebut harus dibentuk oleh pimpinan yang berintegrasi dan dekat dengan kader. "Harusnya ada tim yang kuat yang memimpin partai ini supaya bisa terbang. Tim itu harus dibangun oleh orang yang punya karisma untuk membangun tim. Kalau nggak ya repot," pungkasnya. 

Read More

Lobi politik senam dan kopi ala Sandi buat DPRD DKI

Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dengan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) selama memimpin ibu kota kerap tak harmonis. Salah satunya mengenai pembahasan hingga berdampak ke sejumlah program di DKI.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pun mulai memberikan imbauan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih 2017 untuk membangun komunikasi yang baik dengan jajaran kepemimpinan DKI salah satunya DPRD. Seperti mengadakan rapat dengan tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang sudah beberapa kali berlangsung. 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih harus juga menjalani program dan kebijakannya dengan tetap berpegang teguh pada peraturan. Jika itu dilanggar, maka akan menjadi sebuah bom waktu yang menunggu untuk meledak.

"Gubernur ke depan itu tidak boleh gagal lagi membangun komunikasi. Terus harus konsisten menjalankan norma-norma sebagai payung regulasi sebagai payung hukum, kan di sini ada yang namanya regulasi norma dan kebijakan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).

Mendengar hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahuddin Uno mengaku akan berkomitmen membangun komunikasi yang baik dengan DPRD DKI. Hal itu guna menjalin hubungan harmonis dengan DPRD DKI.

"Bahwa kami komit, bahwa ke depan komunikasi jauh lebih lancar. Kita nanti ada secara reguler dan kita pastikan juga bahwa komunikasinya bukan hanya satu arah, tapi dua arah. Dan dalam setting yang lebih informal," kata Sandiaga di Graha Sucofindo, Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (4/6).

Pria yang akrab disapa Bang Sandi ini mengatakan, komunikasi tersebut akan dibangun dengan lebih santai. Seperti berbincang sambil minum kopi, olahraga pagi, hingga makan malam bersama.

"Ada usulan coffee morning atau afternoon tea. Saya ngusulin sembari olahraga pagi, mungkin senam, kemungkinan juga sembari makan malam," ungkapnya.

Kegiatan seperti itu, tambahnya akan rutin dilakukan. Hal tersebut guna mendapatkan masukan-masukan untuk DKI Jakarta.

"Akan rutin itu yang menjadi harapan juga dari bukan hanya dari DPRD tapi juga dari kami bahwa kita kedepan ingin dapat masukan mudah-mudahan langkah yang baik kemarin itu akan berlanjut," pungkasnya. 

Read More

Perkuat hubungan dengan NU, Ketum Golkar safari Ramadan di Jatim

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto melakukan safari Ramadan ke sejumlah daerah. Safari Ramadan 2017 ini dimulai dari Kota Gresik yang dikenal dengan kota santri dan kota wali, Sabtu (4/6).

Jika Safari Ramadan tahun sebelumnya dimulai dari ujung pulau Sumatera, tepatnya Kota Banda Aceh, maka tahun ini, Novanto memilih Jawa Timur. Alasannya selain ingin memperkuat hubungan dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU) atau nahdliyin juga karena Jawa Timur akan menghadapi Pilkada 2018.

"Ini bukti Partai Golkar begitu dekat dengan umat Islam, khususnya dengan ulama dan pondok pesantren," kata Novanto di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Al-Istiqomah Bunga Gresik.

Sebelum datang ke pesantren, Novanto mengunjungi Pendopo Bupati Gresik. Dalam acara itu,Ketua DPR ini menjelaskan, ujian dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, yaitu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Menurut dia, ada golongan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

"Ada sikap tidak toleran dan rasa kebencian antar kelompok di masyarakat. Ini semua merobek persatuan dan kebersamaan sebagai bangsa yang berbinneka," kata Novanto.

Sebagai Ketua Umum Golkar, ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu padu menjaga Pancasila, melaksanakan dan mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Golkar mendukung kebijakan Presiden Jokowi membentuk Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila," tegas dia.

Dia juga memaparkan, peran ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam perumusan Pancasila serta dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan, seperti peristiwa 10 November 1945. Karena itu, Golkar menentang setiap upaya yang ingin memperhadapkan umat Islam dan Pancasila.

Di akhir sambutannya ia mengajak pimpinan pesantren untuk menebar kebaikan dan kebajikan, mengembangkan sikap toleran dan menghargai perbedaan serta menjadikan pesantren sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Novanto mengingatkan, agar umat Islam meneladani perjuangan Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim yang berjuang lewat dakwah Islam dan perdagangan, sehingga ajaran Islam cepat menyebar ke berbagai pulau di Nusantara.

Read More

Pekan depan, pengurus DPC PDIP daftarkan Risma sebagai bakal cagub

Wali Kota Tri Rismaharini akan didaftarkan sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Jawa Timur 2018 oleh DPC PDIP Kota Surabaya, pekan depan. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat internal partai yang digelar Jumat malam (2/6).

"Hasil rapat partai yang digelar Jumat malam, DPC PDIP Surabaya memutuskan akan mengusulkan Ibu Tri Rismaharini sebagai bacagub Jatim lewat PDIP. Pekan depan kami akan mengambil formulir pendaftarannya," kata Sekretaris DPC PDIP Surabaya Syaifudin Zuhri.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini, Risma adalah kader terbaik PDIP di Kota Pahlawan yang layak diusulkan sebagai cagub ke DPD PDIP Jawa Timur. "Tak hanya itu, selama dua periode kepemimpinannya menjadi wali kota di Surabaya, kinerja Bu Risma tidak diragukan lagi," ujarnya.

Bahkan, dengan pertimbangan prestasi gemilang yang diraih Risma ini, Syaifudin mengaku sangat yakin jika DPP PDIP pasti akan menjatuhkan rekomendasinya kepada wali kota perempuan pertama di Kota Pahlawan tersebut. 

"Apalagi, hasil survei menjelang Pilkada Jatim 2018, termasuk tinggi dan selisihnya tidak jauh dari bakal cagub Jatim petahana Syaifullah Yusuf (Gus Ipul)," ucap politikus akrab disapa Kaji Ipuk ini.

Meski Risma dalam berbagai kesempatan menyatakan akan tetap fokus pada kerjanya sebagai wali kota Surabaya alias tidak ingin menjadi cagub, Syaifudin, DPC PDIP akan tetap mendaftarkan Risma. "Bu Risma tidak punya hak menolak atau mengiyakan. Partai punya pertimbangan lain, baik dari hasil survei maupun kajian tertentu sebagai penentu memberikan rekomendasi," tegasnya. 

DPD PDIP Jawa Timur sesuai SK Nomor 04/2015 dan instruksi DPP PDIP Nomor 027/2017, yang memerintahkan DPD dan DPC untuk segera membuka pendaftaran calon kepala daerah secara terbuka setahun sebelum pilkada serentak 2018 digelar. Pendaftaran telah dibuka sejak 1 Juni lalu. 

Di Pilgub Jatim, bakal calon kepala daerah yang berminat mendaftar di PDIP, akan dikenai biaya pendaftaran Rp 100 juta. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 hingga 14 Juni. Sementara untuk pengembalian formulir, dimulai tanggal 15 hingga 30 Juni.

Selain membuka pintu pendaftaran untuk umum, berdasarkan hasil rapat kerja daerah (Rakerda) yang digelar DPD PDIP Jawa Timur, seluruh DPC se-Jatim diminta mengusulkan dua kader potensialnya (cagub dan cawagub) untuk mengikuti penjaringan calon. Dan paling lambat, ke 38 DPC PDIP se Jawa Timur ini, sudah harus merekomendasikan dua nama bakal calon yang diusulkannya, paling lambat tanggal 10 Juni.

Jika seluruh DPC ini mendaftar, maka akan ada 76 (38 pasang) calon internal partai yang akan mengikuti penjaringan cagub dan cawagub di Pilgub Jawa Timur 2018, plus calon yang diusulkan oleh DPD.

Untuk piaya pendaftaran, tak ada beda antara kader internal dan eksternal, yaitu Rp 100 juta percalon. Itu artinya, jika Wali Kota Risma didaftarkan oleh DPC PDIP Surabaya, maka dia juga wajib membayar biaya pendaftaran tersebut. 

Read More

Partai Berkarya Besutan Tommy Soeharto Yakin Lolos Verifikasi KPU

Partai Berkarya besutan anak mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putera alias Tommy Soeharto yakin lolos proses verifikasi adminsitrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai Berkarya juga menyatakan siap mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2018.

"Partai Berkarya bisa menjadi peserta Pemilu di Indonesia, karena proses administrasi KPU sudah 90 persen tercapai, sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku sebagai parpol yang layak dan sehat," ujar Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Timur, Anton Setiadji usai meresmikan Kantor DPD Partai Berkarya Kota Surabaya, kamis, 1 Juni 2017.

Menurut dia, keyakinan untuk menjadi parpol peserta Pemilu tidak berlebihan. Sebab, kelayakan partai berlambang pohon beringin itu telah melakukan berbagai upaya dalam penguatan posisi keanggotaan hingga pendirian kantor beserta kepengurusannya.

"Sudah 93 persen terbentuk, termasuk DPC-DPC serta pengurus ranting hingga pembentukan DPD dan DPW di setiap provinsi dan kabupaten/kota," ucap dia.

Dalam waktu dekat, Partai Berkarya akan menguatkan posisi hingga ke pulau-pulau terkecil di Sumenep, termasuk langkah pengumpulan KTP. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kelayakan verifikasi adminsitrasi parpol peserta Pemilu.

"Insya Allah, untuk Jawa Timur, kami sudah memenuhinya," ucap mantan Kapolda Jawa Timur itu.

Selanjutnya, pengurus DPW Partai Berkarya akan melakukan roadshow ke Madura yang rencana dilakukan, 5 Juni 2017 dan ke Banyuwangi pada, 7 Juni 2017.

Hal ini dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada kader dan mengecek keberadaan DPD Partai Barkarya lainnya di Jawa Timur.

"Yang pasti, kami masih dalam tahap verifikasi. Tapi, dalam berpolitik, Partai Berkarya memiliki strategi tersendiri. Kami beda dengan lainnya," ujar Anton.

Besutan Tommy Soeharto

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan keberadaan Partai Berkarya yang turut dicetuskan putra bungsu Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

Tommy Soeharto pada masa ayahnya berkuasa juga seorang fungsionaris Golongan Karya atau Golkar yang kemudian menjadi Partai Golkar. Banyak alumni Partai Golkar yang kemudian mendirikan atau menjadi fungsionaris partai politik baru.

Partai Berkarya merupakan hasil penggabungan Partai Nasional Republik dan Partai Beringin Karya. Partai politik terakhir ini juga sebetulnya turut dibidani Tommy Soeharto, yang di dalam struktur organisasinya menjadi ketua Dewan Pembina.

Selain Tommy, tercatat juga nama mantan politikus Partai Nasdem yang juga eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Laksamana TNI Purnawirawan Tedjo Purdijatno, yang ditunjuk sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya.

Partai Berkarya dipimpin Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Neneng A Tutty, Wakil Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Yockie Hutagalung, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, Badaruddin Picunang.

Read More

Coreng Kabinet Kerja, Jokowi disarankan reshuffle Menteri Desa

Kasus suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan Kemendesa PDTT tahun anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai telah mencoreng nama baik kabinet kerja Presiden Jokowi.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, Kemendesa PDTT sebagai kementerian pertama yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi.

Untuk itu, kata Arbi, Presiden Jokowi seharusnya bertindak tegas terhadap bawahannya yang tersangkut kasus korupsi. Sebab, tindak kejahatan korupsi itu dilakukan secara sistemik.

"Kalau itu benar, harus ada reshuffle di Kemendesa, tapi tidak cukup dengan Kemendes saja, yang lain juga melakukan hal yang menyalahgunakan kekuasaan," kata Arbi, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (31/5).

Sebab, kata Arbi, kasus korupsi di tanah air sudah menjadi tindak kejahatan yang sistemik. Di mana, bermacam-macam jabatan dan bermacam-macam orang, bersekongkol untuk mendapat predikat bagus dari BPK.

"Iya jadi begitu rumit korupsi kita ini dan saya mengatakan ini ada sistem yang salah. Jadi kalau sistem yang salah ini menyangkut moral manusia, menyangkut kewenangan negara, menyangkut para pemimpin. Dari bawah sampai atas, dari samping kiri ke kanan melakukan kejahatan korupsi secara bersama-sama," terangnya.

Diketahui, selama dua tahun lebih kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, Kemendes PDTT sebagai pemecah rekor kementerian pertama yang tersangkut kasus korupsi.

Kementerian pimpinan Eko Putro Sandjojo itu sebagai 'pemecah telur' dalam kasus dugaan korupsi di Kabinet Kerja. Meski sudah tiga kali bongkar pasang menteri sejak 2014 silam, Kemendesa PDTT kali pertama di kabinet Jokowi yang tertangkap tangan dalam kasus dugaan suap oleh KPK.

Kemendesa PDTT tersangkut kasus dugaan suap "jual-beli" predikat WTP pengelolaan keuangan Kemendes PDTT oleh BPK.

Pengungkapan kasus itu berasal saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat BPK dan Kemendesa oleh KPK. Dalam kasus tersebut, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka setelah pemeriksaan intensif, Jumat (26/5). 

Read More